BPK: Utang Luar Negeri Rp. 2.375 Triliun

Jakarta ( Berita ) :  Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat menunjukkan adanya kenaikan utang luar negeri dari tahun 2012 senilai Rp1.981 triliun menjadi senilai Rp2.375 triliun atau bertambah Rp393 triliun.

[adsense]Kenaikan utang tersebut adalah merupakan akibat selisih kurs senilai Rp163,24 triliun dan pemerintah harus membayar adanya selisih kurs tanpa adanya tambahan manfaat dari pembayaran tersebut.

Siaran pers Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK), Jumat [20/06] , menyebutkan perlunya semua pihak yang terlibat dalam utang luar negeri utamanya BUMN untuk melakukan transaksi lindung nilai (hedging), karena pemerintah tidak mau menanggung ketekoran akibat fluktuasi nilai tukar.

Menurut BPK, pemerintah sendiri berupaya mengatasi dampak dari fluktuasi nilai tukar, dengan melakukan transaksi lindung nilai (hedging) atas instrument utang pemerintah, baik dalam bentuk pinjaman maupun surat berharga negara.

BPK memandang penerapan transaksi lindung nilai oleh BUMN sangat penting untuk segera dilaksanakan dengan argumen bahwa porsi BUMN dalam pembelian valas di pasar valas domestik sangat dominan, terutama dilakukan oleh Pertamina dan PLN yakni sekitar 30 persen dari total pembelian valas korporasi.

Selain itu penggunaan transaksi lindung nilai tersebut berdampak positif terhadap kestabilan nilai tukar rupiah juga bermanfaat dalam melindungi BUMN dari kemungkinan kerugian kurs yang lebih besar apabila terjadi gejolak nilai tukar.

Sebelumnya Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah akan membentuk tim untuk membahas kemungkinan penerapan hedging (transaksi lindung nilai) bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ingin melakukan pinjaman luar negeri.”Dibentuk tim untuk menindaklanjuti kalau BUMN atau apa, melakukan ‘hedging’, itu tidak dianggap kerugian negara,” katanya di Jakarta, Kamis.

Baca Juga :  "Mundur dari Polri, Keinginan Pribadi Susno"

Chatib menjelaskan, tim ini antara lain terdiri dari perwakilan pemerintah, Bank Indonesia maupun Badan Pemeriksa Keuangan, untuk menyamakan pandangan terkait penerapan lindung nilai sebagai upaya menekan nilai utang luar negeri.

Ia menjelaskan lindung nilai ini dibutuhkan untuk menjaga risiko dari kerugian yang dapat dialami karena fluktuasi nilai tukar, karena pelemahan rupiah saat ini menyebabkan adanya kenaikan utang luar negeri Indonesia.”Ini inisiatif BPK untuk duduk bersama-sama, tapi ini harus ditindaklanjuti nanti dari segi regulasi, tidak boleh multitafsir, agar siapapun yang melakukan ‘hedging’ tidak disalahkan,” kata Chatib.

Ia mengatakan, manfaat lindung nilai ini hampir sama seperti fungsi dari asuransi sebagai jaminan, karena membeli valuta asing dengan asumsi kurs yang telah ditetapkan dapat mengurangi adanya risiko Pada Kamis kemarin (19/6) BPK mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Gubernur Bank Indonesia (BI), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rapat koordinasi ini diselenggarakan dengan tujuan untuk koordinasi pengamanan rupiah melalui transaksi lindung nilai (hedging), adanya kesamaan sudut pandang terhadap transaksi hedging utang pemerintah, khususnya terkait dengan kerugian yang timbul akibat selisih kurs dalam pelaksanaan hedging dan mendorong adanya kebijakan pencegahan kecurangan sebagai akibat dari implementasi transaksi lindung nilai utang pemerintah. (ant )

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Hebat Sekali Si Gayus ini...

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*