Buntut Dugaan Kutipan Masuk jadi Bidan PTT – Wali Kota Psp Diminta Copot Oknum Dinkes

SIDIMPUAN; Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Padangsidimpuan (Psp) meminta Wali Kota Psp, Zulkarnaen Nasution, untuk mencopot oknum Kasubbag Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan Dinas Kesehatan (Dinkes), Sahwan.

Menurut Ketua FPD DPRD Psp, H Khoiruddin Nasution, Minggu (5/12), tindakan oknum Dinkes Psp itu sudah merugikan Pemko dan calon-calon bidan PTT yang sudah mengeluarkan sejumlah uang. Namun, tidak juga lolos menjadi bidan PTT.

Tindakan oknum Dinkes Psp ini, sambungnya, membuat imej pemko buruk.

“Sudah seharusnya wali kota sebagai pembina pegawai melakukan tindakan dan menindak oknum pegawai Dinkes Psp tersebut. Tujuannya, agar korupsi tidak semakin merajalela di Dinkes Psp. Kita dari FPD meminta kepada wali kota untuk segera mencopot yang bersangkutan dari jabatannya, karena tindakannya meresahkan,” ucapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta ketegasan wali kota untuk segera mencopot oknum Dinkes Psp, Sahwan, dari jabatannya karena merugikan orang banyak dan memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri dengan perbuatan melanggar hukum.

“Sahwan, harus dicopot, karena merugikan, wali kota harus tegas dan mencopot Sahwan secepatnya,” sebutnya.

Sebelumnya, oknum Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padangsidimpuan (Psp) diduga melakukan pengutipan kepada calon bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ingin bekerja di Pemko Psp. Jumlah kutipan yang dilakukan bervariasi, yakni antara Rp7 juta hingga Rp15 juta per orang.

Menurut pengakuan sejumlah calon bidan PTT yang enggan dipublikasi namanya, kepada METRO, mengatakan, meskipun sudah memberikan sejumlah uang kepada oknum pegawai Dinkes Psp, yakni, Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, Sahwan, mereka tetap tidak diterima menjadi bidan PTT.

Baca Juga :  DPRD Sumut: Libatkan Masyarakat Bahas Limbah PT AR

“Katanya uang itu untuk biaya pengurusan ke Medan agar bisa menjadi bidan PTT di Pemko Psp. Tapi, meskipun kita sudah penuhi uangnya, kita tetap tidak juga jadi bidan PTT. Dan ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2010. Kalau tidak salah, kami yang dikutip ada sekitar 50-an orang,” kata mereka.

Mereka menambahkan, uang itu diserahkan langsung kepada Sahwan dan mereka sudah berungkali mempertanyakan kepada Sahwan, apakah diterima atau tidak menjadi bidan PTT. Namun, jawabnya selalu sabar hingga akhirnya karena tidak ada kepastian juga mereka mendesak Sahwan untuk mengembalikan uang mereka kembali.

Hanya saja, sambung mereka lagi, sebagian dari mereka ada yang sudah dikembalikan uangnya. Namun, ada sebagian lagi belum dikembalikan dan sebagian lagi yang diurus Sahwan menjadi bidan PTT ada yang menang.

Sementara itu Sahwan yang ditemui wartawan di Dinkes Psp, Jumat (3/12) lalu, mengaku, pihaknya ada mengurus sejumlah orang untuk diangkat menjadi bidan PTT dan ada meminta uang untuk mengurus menjadi bidan PTT ke Medan. Diakuinya juga kalau yang tidak menang maka uangnya sudah dikembalikannya kepada calon bidan PTT.

“Betul ada saya urus, karena belum rezeki ya mau gimana lagi. Sudah selesai kok, sudah saya kembalikan sama mereka,” katanya tanpa mau menyebutkan jumlah yang dikembalikannya serta berapa orang yang sudah dikembalikan dan juga berapa orang yang diurusnya.

Baca Juga :  Selama 2010, Kasus Penganiayaan 213 Berkas

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Psp, H Khoiruddin Nasution, menyesalkan sikap oknum pegawai Dinkes Psp tersebut. Selain itu, ia juga mendesak Sahwan agar mengembalikan uang yang sudah diambilnya dari calon bidan PTT. Selakigus menhimbau bidan PTT yang merasa ditipu atau dirugikan atas ulah Sahwan untuk mengadukannya ke DPRD Psp agar bisa ditindaklanjuti.

Selanjutnya, ia juga meminta Wali Kota Psp untuk mengevaluasi kinerja Sahwan yang dinilai merugikan orang dengan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.(MetroSiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. jangan hanya dicopot dari jabatannya, tapi harus diproses secara pidana karena menerima gratifikasi, biar kapok dan yang lain mikir 1000 kali untuk melakukannya

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*