Bupati Dan Kadishut Membangkang Terhadap Perintah Poldasu: Penyidikan Kasus Mega-Korupsi Tapsel Masih Mengambang

96641844a49655b87f4c4528451135a15831290 Bupati Dan Kadishut Membangkang Terhadap Perintah Poldasu: Penyidikan Kasus Mega Korupsi Tapsel Masih Mengambang
- Kadsihut Tapsel, Syahgiman Siregar, membangkang. Insert: Bupati Tapsel, Syahrul Pasaribu, mengambang. (morniff)

Padangsidimpuan, aks, Kasus megakorupsi di Pemkab Tapsel khususnya beberapa gunungan perkara korupsi di Dinas Kehutanan Kabupaten Tapsel warisan periode penyalahgunaan kekuasaan era Bupati Ongku Hasibuan, masih terus mengambang. Upaya penyidikan instansi penegak hukum terkendala ketidakhormatan bahkan ketidak pedulian Bupati baru, Syahrul Pasaribu bersama Kadishutkab, Syahgiman Siregar pada proses hukum yang sedang disidik, padahal pembiaran kasus selama ini telah merugikan negara puluhan milyar rupiah, termasuk juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab Tapsel dibobol aparatnya sendiri.

Merujuk temuan data, diketahui pada tgl. 06 September 2010 Bareskrim Mabes Polri menerima Laporan Pengaduan No.Pol: LP/556/IX.2010 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat, pencurian dan penggelapan kayu milik Pt. PaneiLika Sejahtera (PLS), berlanjut Dir Reskrim Poldasu sejak 30 November 2009 telah melayangkan Surat Panggilan No.Pol: S.Pgl/145/XI/2009/Dir Reskrim guna dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagai saksi dalam perkara pemalsuan surat, pencurian dan penyelundupan kayu IPK PT. PLS yang dibeking Dishutkab Tapsel dengan cara sengaja melawan hukum, sekongkol menerbitkan ratusan dokumen angkut kayu bulat.

Menurut penelitian data yang pernah dilakukan LSM ALARM, Samudra dan Walhi Sumut, diduga keras telah terjadi penggelapan Bank Garansi IPK PT. PLS yang konon ‘dicairkan sebelum habis masa berlaku izin IPK PT. PLS, setahun lebih tunggakan setoran DR, PSDH dan retribusi Rp. 8 milyar beserta dendanya lebih 2 milyar, penadahan kayu IPK PLS tanpa dokumen tak bayar DR/PSDH oleh memagement PT. OPM/ANJ Agri, terakhir pemalsuan surat PT. PLS, pencurian kayu PT. PLS serta penyelundupannya dibeking ratusan dokumen angkut SKSKB oleh Kadishut Tapsel. Ditambah dengan kasus tunggakan retribusi Galian-C hampir Rp 14 milyar serta sekitar Rp. 50 milyar tunggakan BPHTB sa’at peralihan kepemilikan 8.000 Ha perkebunan Sawit di Kecamatan Angkola Selatan, taksiran kasar kerigian negara hampir Rp.100 milyar.

Baca Juga :  Kawasan Tabagsel Butuh Pembangunan Panti Ganda

Surat panggilan DirReskrim Poldasu,  Kombes Pol. Drs Agus Andrianto, SH yang ditujukan ke Kadishutkab, Syahgiman Siregar dan Kakan PTSP, Kurnia Saleh, melalui Bupati Tapsel. Panggilan tersebut ternyata tidak dipatuhi dengan ketidak-hadiran Kadishut Tapsel pada jadwal pemeriksaan yang ditentukan Surat  Panggilan tersebut.

Setelah gonjang-ganjing berbagai masalah Nasional di Mabes Polri yang berakibat banyak proses perkara asal dari daerah-daerah tertunda, maka pada tgl. 19 Januari 2011 dengan surat resmi No. B/194-Um/I/2011 Bareskrim Mabes Polri memerintahkan Dit Reskrim Poldasu melakukan penyidikan perkara.

Sebagai tindak-lanjut perintah Mabes Polri tersebut, pada tgl. 12 April 2011 Dir Reskrim Poldasu kirim surat kepada Bupati Tapsel agar menyampaikan Surat panggilan ke-2 No.Pol: S.Pgl/685.IV.2011/Dit Reskrim untuk Kadishut Tapsel, Syahgiman Siregar. Dalam surat panggilan disebutkan Kadishut Tapsel untuk hadir di Kantor Dit Reskrim Poldasu pada hari Selasa tgl.19 April 2011.

Tidak jelas apakah Bupati Syahrul Pasaribu telah menyampaikan surat panggilan ke-2 dari Poldasu untuk Kadishut Syahgiman Siregar, namun yang pasti beberapa aktifis LSM dan pers memergoki Kadishut Tapsel, Syahgiman Siregar pada hari Selasa 19 April 2011 lalu masih bercokol tidak beranjak dari ruangan kerjanya di Kantor Dishutkab Tapsel Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Padangsidimpuan.

Eddy Aryanto, aktifis LIRA Padangsidimpuan yang hari itu juga mendatangi dan menanyakan Kadishut Syahgiman Siregar dikantornya perihal ketidak-patuhan terhadap surat panggilan, malah menerima ucapan tantangan. “Kadishut Syahgiman sewaktu ditanya malah balik ngoceh bahwa dia tidak takut sama LSM dan pers, dan persilahkan untuk mengadu dan lihat apa dia bisa diperiksa”, ujar Eddy Aryanto meniru tantangan Kadishut Tapsel padanya.

Baca Juga :  Sambal Tuktuk, masakan khas Tapanuli yang rasanya luar biasa

Klarifikasi pers ke KadishutkabTapsel, Ir Syahgiman Siregar hasilnya nihil. Berulang kali dikirim SMS paparkan masalah, tak satu pun dijawab.  Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu beberapakali didatangi selalu lagi keluar.

Sumber yang dekat dengan Poldasu menutur bahwa Surat Panggilan ke-3 untuk Kadishut Tapsel telah disiapkan dan segera diantar ke Bupati Tapsel. Menyikapi pembangkangan Pemkab Tapsel terhadap panggilan Poldasu ke-3 tersebut, seorang aktifis LSM ALARM yang mengetahui kronologi kasus korupsi puluhan milyar tersebut menegaskan himbauannya. “Mungkin selaku pejabat baru, Bupati Tapsel yang background politikus gamang menghadapi proses hukum, sehingga sikapnya pun jadi mengambang dan mudah dicurigai turut membeking dengan cara melakukan pembangkangan. Padahal masyarakat berhak tahu lanjutan proses hukum perkara kasus megakorupsi Kab Tapsel yng puluhan milyar. Sebaiknya ada sa’at memberikan Surat Panggilan ke-3, sesuai KUHAP sebaiknya Dit Reskrim Poldasu juga bersiap untuk melakukan upaya paksa hukum terhadap Kadishut, dijemput dan dibawa langsung ke Mapoldasu di Medan”, ketus aktifis tersebut.   ( Morniff )

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*