Bupati Dimintai Sikapi Issu Pungli Disdik Palas

Palas | Dinas Pendidikan (disdik) Kabupaten Padang Lawas (Palas) dinilai belum bisa menghilangkan budaya pungutan liar (pungli) terhadap guru. Karena issu yang berkembang saat ini, berbagai macam pungli yang diduga dilakukan Disdik Palas, dan sudah menjadi rahasia umum dan buah bibir di masyarakat maupun dikalangan guru sendiri.

Sebagai pucuk pimpinan di Pemerintah Kabupaten Palas, Bupati Palas H Ali Sutan Harahap diminta untuk menyikapi issu pungli tersebut. Karena kalau tidak, akan menjadi preseden bagi pemerintahan maupun visi dan misi kabupaten Palas Bercahaya (Beriman, Cerdas, Sehat, dan Berbudaya).

“Bupati Palas dimintai menyikapi issu pungli di Disdik Palas. Karena kalau tidak, hal tersebut menjadi preseden bagi pemerintah maupun visi dan misi kabupaten Palas yang Bercahaya,” ungkap Aktivis Mahasiswa Peduli Palas, Ikbal Hasibuan kepada RAKYAT, Minggu (10/8).

Menurut Ikbal, momok yang paling menakutkan bagi guru sekarang adalah pungutan liar. Karena akibat pungli tersebut, gaji maupun tunjangan yang diterima resmi menjadi berkurang. Akibatnya, guru yang melakukan pembelajaran di sekolah menjadi tidak maksimal, tentunya pembelajaran juga tidak maksimal,  akan berakibat terhadap kualitas anak didik.

Lanjutnya, ini berlawanan dengan visi dan misi Bupati Palas menuju kabupaten Palas Bercahaya, yaitu Cerdas. Sejumlah issu pungli di Disdik Palas mulai berkembang, sejak Bupati Palas mengangkat Dra Nurhamidah Pasaribu,M.Pd menjadi Kepala Dinas Pendidikan Palas menggantikan Drs Khoiruddin Harahap. “Issu berbagai pungli di Disdik Palas ada, semenjak Kepala Dinas diganti menjadi perempuan,” ujarnya.

Baca Juga :  Alonso Tak Takut Jika Vettel ke Ferrari

Informasi yang dihimpun RAKYAT, adapun issu Disdik Palas yang diduga melakukan berbagai pungli, antaralain, penjualan Buku Kurikulum Tahun 2013 Pembelajaran Berkarakter Rp1,5 juta/sekolah. Pengurusan pencairan dana tunjangan guru bersertifikasi sebesar 300 ribu/guru. Kemudian penjualan pajangan photo Bupati dan Wakil Bupati Palas sebesar Rp600 ribu/sekolah, dan perputaran uang dari 3 pungli tersebut mencapai 500 juta lebih.

Berita sebelumnya,  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Padang Lawas (Palas) mengecam pungutan liar (pungli) yang dibebankan kepada guru sertifikasi, yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Palas melalui UPTD masing-masing Kecamatan.

Guru-guru sertifikasi dibebankan biaya berkisar Rp300 Ribu untuk kelancaran pengurusan berkas sertifikasi. Dengan delik mempercepat pencairan dan memperlancar pemberkasan mengenai sertifikasi. Demikian disampikan Ketua PGRI Kabupaten Palas Ali Irfan Hasibuan SPd kepada RAKYAT, Senin (21/7).

Dikatakannya sesuai dengan laporan sejumlah kepala UPTD dan diperkuat informasi dari sejumlah guru dan Kepala Sekolah bahwa guru-guru sertifikasi dikenakan biaya untuk pengurusan berkas dan memperlancar agar cepat dapat
dicairkan ke masing-masing rekening guru yang menerima. Pembebanan biaya ini dibayarkan melalui UPTD di kecamatan.

“Laporan itu saya terima langsung dari UPTD dan diperkuat laporan dari sejumlah guru dan kepala sekolah bahwasanya guru-guru sertifikasi dikenakan biaya Rp300 Ribu untuk pengurusan berkas sertifikasi agar cepat dicairkan, dan ini ada SMSnya,” jelas Ketua PGRI Palas ini.

Baca Juga :  Daga Fuang....! Anggota DPRD Paluta Tak Bisa Pecahkan Masalah...?

Bupati Palas maupun Wakil Bupati Palas, dr Ahmad Zarnawi Pasaribu yang sudah pernah dimintai tanggapannya melalui SMS, terkait berbagai issu dugaan pungli di Disdik Palas, Rabu  (6/8) kemarin. Sampai saat ini belum ada balasan maupun tanggapan dari Bupati dan Wakil Bupati.*

Penulis: Sahat Gemayel Lubis

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*