Bupati Madina Diduga Salah Gunakan Wewenang

Panyabungan. Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525/499/K/2015 Tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP-USU) dinilai sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Demikian dikatakan Praktisi Hukum Subur Siregar kepada Medan Bisnis, di Panyabungan, Senin (30/11).

Seperti diberitakan MedanBisnis sebelumnya, Mendagri, Menko Polhukam dan Gubernur Sumut, sudah menginstruksikan Bupati Mandailing Natal (Madina) melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang pembatalan Surat Keputusan Bupati No. 525.25/417/K/2014 tanggal 22 Juni 2012 sebab telah berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut Subur mengatakan, Mendagri melalui surat No. 180/5687/SJ tanggal 8 Oktober 2015 telah memerintahkan Bupati Madina untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebab berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 72 ayat 1 dan pasal 81 ayat 2.

Demikian juga halnya Gubernur Sumut melalui surat No. 180/9956/2015 tanggal 4 Nopember 2015 dan Menko Polhukam melalui surat No. B2150 /Menko /Polhukam/HK.04.04.1/11/2015 tanggal 16 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Bupati Madina mengatakan, agar Bupati Madina melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Sebab tindakan Bupati Madina mengeluarkan surat keputusan No. 525/499/K/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang pencabutan SK. Bupati Madina No. 525.25/484/DISBUN/2004 tentang IUP KP-USU dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hokum,” katanya.

Di tempat terpisah Parwis Batubara, Sekretaris Koperasi Maju Bersama Jaya Desa Tabuyung mitra KP-USU mengatakan, KP-USU melalui Dr Darwin Dalimunthe, selaku sekretaris KP-USU telah melaporkan Yoshua Irawan Lau, Direktur PT ALN dan Hidayat Batubara, mantan Bupati Madina ke Mabes Polri No. Pol : LP/596/V/2015/Bareskrim tanggal 11 mei 2015 terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan atau memberikan keterangan palsu pada akta authentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 266 KUHP.


MedanBisnis – (zamharir rangkuti)

This content is 2 years old. Please, read this content keeping its age in Mind
SHARE : facebook Bupati Madina Diduga Salah Gunakan Wewenanggoogle Bupati Madina Diduga Salah Gunakan Wewenangtwitter Bupati Madina Diduga Salah Gunakan Wewenanglinkedin Bupati Madina Diduga Salah Gunakan Wewenangemail Bupati Madina Diduga Salah Gunakan Wewenangprint Bupati Madina Diduga Salah Gunakan Wewenang

1 Comment

  1. When you’re in the When you’re in the market for a house JTC, pay for it with CASH O.K? , oh boy, I’m glad you’re not by dad..you give TERRIBLE acvdie. If I were to save up ~$300k, the LAST thing I would do is give it? all away just to say I own a house. No way! I would travel the world from top to bottom for 20 years on $300k. My life would be truly lived. If I ever even THOUGHT about following your acvdie, I wouldn’t buy a house, I’d buy an apartment complex. Yes, yes, I’m a child genius, I know. Was this answer helpful?

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*