Bupati Madina Larang Penerimaan Gratifikasi

Panyabungan, www.batakpos-online .com

bupati mandailing natal amru daulay sh Bupati Madina Larang Penerimaan Gratifikasi
Bupati Mandailing Natal Amru Daulay

Bupati Mandailing Natal H Amru Daulay, SH mengeluarkan surat edaran larangan penerimaan gratifikasi bagi seluruh instansi yang ada di lingkungan Pemkab Madina, pimpinan dan anggota DPRD Mandailing Natal.

Larangan penerimaan gratifikasi tersebut disampaikan Bupati dengan surat Nomor 700/704/Insp/2010 tertanggal 12 April 2010 menindaklanjuti surat dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.505/10-13/03/2010 tertanggal 12 Maret 2010 dan Nomor B.457/01-13/03/2010 tertanggal 5 Maret 2010.

Di dalam surat bupati yang telah tersebar kepada seluruh pejabat yang ada di lingkungan Pemkab Madina disebutkan larangan penerimaan gratifikasi berlaku bagi penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan, terutama berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah yang terdapat beberapa pasal menyangkut dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dilarang menerima gratifikasi.

Dan di dalam surat bupati tersebut diungkapkan bila ada anggota DPRD yang terbukti menerima gratifikasi akan tetap diproses hukum dan bila telah ada ketetapan hukum akan diberhentikan sebagai anggota DPRD seprti yang tertuang pada Pasal 379 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tersebut. wan

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Jalan Mangaraja Batang Ayumi Bak Kubangan Kerbau

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*