Bupati Madina Minta Pertanggungjawaban Dana Penyelenggara Pilkada

bupati mandailing natal amru daulay sh Bupati Madina Minta Pertanggungjawaban Dana Penyelenggara PilkadaBupati Mandailing Natal ( madina ), Amru Daulay, meminta kepada instansi penyelenggara pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) Mandailing Natal tahun 2010, yang kegiatannya menerima dana hibah untuk secepatnya mempertanggungjawabkan beserta menyertakan dokumen pendukungnya kepada Pemkab Mandailing Natal.

Demikian disampaikan bupati Mandailing Natal pada suratnya nomor 700/1471/Insp/2010 tertanggal 9 Agustus 2010,yang disampaikan kepada ketua KPU,Ketua Panwaslu,Kapolres Madina.

Di surat bupati tersebut, dijelaskan Pemkab Madina telah mengalokasikan anggaran Pilkada Madina yang ditampung pada APBD Madina tahun anggaran 2010 sebesar Rp18.558.053.600,00 pada pos belanja Hibah dan kegiatan pada SKPD.

Instansi yang dialokasikan dana hibah Pilkada tersebut diantaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal sebesar Rp15 miliar, panitia pengawas pemilihan kepala daerah sebesar Rp.1,4 miliar, Polres Mandailing Natal sebesar Rp1,9 miliar.

Dikatakan Bupati dalam suratnya tersebut menyampaikan pelaksanaan dan tahapan Pilkada Madina tahun 2010 telah berakhir dan dianggap selesai mengingat Putusan MK tentang sengketa Pilkada Madina. Sehingga dana hibah yang diberikan hanya dapat diterima pertanggungjawabannya sampai dengan pengeluaran pada bulan Juli 2010.

Kegiatan tahapan Pilkada Madina seperti pengamanan dan pelantikan bupati/wakil bupati terpilih, pembayaran honor kepada Panwas Pilkada tingkat Kecamatan,honor PPK dan PPS dan lainnya tidak dapat lagi dibayarkan atau dicairkan dananya sejak Agustus dan September 2010. Meskipun dalam tahapan Pilkada Madina telah disahkan akan selesai pada bulan September,  namun akibat adanya keputusan MK maka kegiatan pada bulan Sgustus dan September tidak bisa dilaksanakan.

Baca Juga :  Pemkab Tapsel Diminta Lestarikan Sungai dan Pantai Muara Opu

Dan di dalam surat bupati, juga menyampaikan kegiatan KPU dan panwas kabupaten masih diperlukan persiapan,konsulidasi dengan instansi terkait sehubungan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang Madina, dapat diperkenankan untuk mengunakan dana yang telah dialokasikan yang berkaitan dengan persiapan Pilkada ulang termasuk honorioum anggota KPU dan Panwaslu sampai pada bulan September 2010.

Sedangkan dana yang tidak terpakai seperti pelantikan dan pengamanan tidak dapat di gunakan sehingga menjadi sisa dana,dan apabila alokasi dana yang telah dicairkan yang tahapannya atau kegiatannya tidak terlaksana dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka harus dikembalikan dan disetor ke Kas daerah Kabupaten Madina.

Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=136222:bupati-madina-minta-pertanggungjawaban-dana&catid=15:sumut&Itemid=28

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*