Bupati Minta Mahasiswa Jernih Melihat Kondisi Defisit Tapsel

Defisit

Bupati H. Syahrul M Pasaribu meminta mahasiswa untuk lebih jernih melihat kondisi defisit Rp 92 Miliar yang dialami Kabupaten Tapanuli Selatan.

“Saya minta mahasiswa sebagai intelektual muda, untuk dapat lebih jernih melihat kondisi defisit yang tengah dialami Tapsel. Jangan langsung melakukan tudingan negatif kepada pemerintah, “ujarnya dalam simposium yang degelar Persatuan Pemuda Muslim Indonesia (PMII) Cabang Tapsel di Gedung KPN Bhudi Luhur Jalan Kenanga Kota Padangsidimpuan, Minggu (12/12).

Dikatakan, persoalan defisit Rp92 miliar merupakan masalah pelik yang memerlukan waktu, pikiran dan tenaga untuk mengatasinya. Sehingga dibutuhkan kesadaran dan kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat untuk dapat mencari solusi terbaik mengatasinya.

“Tanpa dukungan dan peran serta seluruh elemen masyarakat khususnya mahasiswa, mustahil Tapsel dapat terlepas dari krisis keuangan ini, “ungkapnya.

Dijelaskan, sejak resmi dilantik menjadi Bupati Tapsel beberapa bulan lalu, dirinya terus melakukan upaya-upaya komunikasi dan lobi baik ditingkat I hingga pusat, untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi defisit yang merupakan warisan pemimpin sebelumnya.

“Hampir setiap pekan saya ke Medan dan Jakarta untuk melobi agar anggaran yang ada ditingkat I dan pusat bisa dikucurkan ke Tapsel. Seluruh SKPD yang berkompeten saya bawa langsung berjumpa dengan para petinggi di pusat. Saya tidak mau mencampuri hasil pembicaraan mereka. Terpenting, Tapsel bisa terlepas dari krisis keuangan , “katanya.

Baca Juga :  (press release) Surat Somasi Masyarakat Angkola Timur Kepada Bupati Tapanuli Selatan, Terkait Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel

Bupati mengatakan, dalam membangun Tapsel kita tidak harus terpaku pada anggaran yang ada di APBD, namun harus mampu mengusahakan kucuran anggaran yang ada ditingkat I dan pusat.

“Mari tinggalkan paradigma lama yang hanya mengandalkan APBD. Anggaran untuk daerah di TK I dan pusat itu banyak, kenapa harus menguras isi kulkas sendiri, “katanya.

Ditambahkan, pihaknya juga telah berkordinasi dengan pihak BPKP terkait saran dalam mengatasi defisit anggaran yang dialami Tapsel tersebut.

Hematnya kata Bupati, BPKP menyarankan beberapa hal yang harus dilakukan Pemkab Tapsel diantaranya, penghematan habis-habisan, menunda proyek-proyek yang belum ditenderkan, penjualan aset-aset dan peminjaman dari pihak ketiga.

“Tiga saran BPKP itu sedang kita lakukan. Namun, untuk saran peminjaman dari pihak ketiga belum dilakukan karena masih terus dikaji dan pertimbangkan baik – buruknya, “terangnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, defisit yang dialami Pemkab Tapsel saat ini bukan sepenuhnya akibat adanya korupsi anggaran, namun lebih dikarenakan sikap terlalu percaya (operkompidance) dari kepala daerah sebelumnya, yang merasa yakin bantuan anggaran pusat seperti DAU itu bakal didapatkan namun malah sebaliknya.

Acara Simposium sehari berthemakan ‘Membedah konsep sarasi dalam membangun Kabupaten Tapsel 5 Tahun kedepan’ itu menampilkan sejumlah pemateri dari legislatif, Polri dan tokoh agama.

Simposium diikuti, seluruh kader PMII yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi di P. Sidimpuan semisal, UMTS, STAIN, UGN, Pertinu, STKIP, STIH Ubenhur, STAITA dan lain-lain. (analisadaily.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Polres P. Sidimpuan Musnahkan 45,5 Kg Ganja Kering

7 Komentar

  1. @Dwi: Memang Golkar satu-satunya partai yang menyusun pengurusnya secara vertikal dengan menggunakan istilah tingkat I dan tingkat II itu. Golkar itu payah berubah.

  2. DILEMA SEORANG BUAPTI…jIKA SY Sahrul akan pusing & keliling atas saran mengatasi defisit. ALASANNYA. Pertama PENGHEMATAN.. ini hanya bisa dilasanakan atas kegiatan yang belum terlanjur dilaksanakan sedangkan kegiatan sudah banyak yg jalan mungkin hanya pembayarannya yang belum..Besaran penghematan atas kegiatan yg belum dilasakanan hanya sedikit. KEDUA Menunda Proyek yg besar… SEb agian besar sudah ditenderklan bahkan ada yang sudah mendekati selesai.. jadi HARUS DIBAYAR JUGA. KETIGA MENJUAL ASET atau pinjaman kepada pihak ketiga Itu hanya OBAT SESAAT menghilangkan rasa saklit aja.. kedepan Pembangunan akan stagnan karena bayar utang dan bunga doang.. MAU MUNDUR jadi BUAPTI Uang sudah banyak keluar… wawww PUSIIINGGGG Jalan keluar … TOILONG DONK WARGA TAPSEL YG KAYA-KAYA BANTU kami di TAPSEL ini setidaknya utk bayar Hutang atas pekerjaan rtekanan yg blm terbayar tahun iniii.. TOLONGNGGGGGGGG

  3. PAk BUPATI jangan kecipratan tuh ngomongnya.. Sekarang sudah tidak ada lagi Daerah TK I atau Daerah Tk II tapi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Jadi tdk ada istilah Gubernur provinsi A atau Bupaten Kabupaten B… sorry ya pak Sahrulll sang Bupati NABURJU…

  4. istilah “Lobi” dapat dimulti tafsir banyak orang, Lobi bisa diartikan pendekatan, membujuk, mangelek-elek, aso dilehen dana… nah kalau dana sudah dikasih maka akan terjadi deal-deal tertentu yang mengarah pada transaksi hepeng manabusi hepeng. Jangan pakai istilah Lobi lagi dong Pak biar enak dengarnya. Bapak sih kelamaan jadi anggota DPRD jadi paham sekali tentang Lobi-lobi segala macam. maaf ya Pak……..

  5. Rp. 92 milyar……bukan sepenuhnya akibat adanya korupsi anggaran, namun lebih dikarenakan sikap terlalu percaya (operkompidance) dari kepala daerah sebelumnya. ARTINYA adalah sebagian dikorupsi anggaran. Pak Bupati, bagi-bagi dong datanya supaya kita pilah-pilah, mana yang overconfidence, mana yang korupsi supaya kami bawa ke KPK. Jika sisanya kembali dapat dipergunakan untuk penambahan budget membangun kantor Bupati di Sipirok yang hingga saat ini masih tetap tinggal diangan-angan.

  6. Hendaknya Pak Bupati benar-benar melibatkan Masyarakat dalam hal mengantisipasi Depisit Anggaran, namun tidak boleh memberikan syarat yang menimbulkan terjadinya KKN. Menurut hemat saya tidak perlu harus jauh2 datang ke Jakarta untuk mencari bantuan guna menutupi suatu pengeluaran. Upaya ini sudah tidak populer lagi dan kebanyakan berbaur KKN jadinya, karena harus melakukan pendekatan yang negatif umumnya baru bisa berhasil mendapatkan dana suntikan dari Pusat atau Pemda TK.I.
    Cobalah libatkan masyarakat dalam hal penggalangan dana langsung menutupi kekurangan Depisit itu tanpa harus bolak balik ke pusat. Dan setelah itu lakukan pengelolaan Anggaran secara benar, jelas dan terinformasikan ke masyarakat secara terbuka.

  7. agak aneh saja pak, karena defisit anggaran terus kita meloby ke pemerintah Provinsi dan Pusat untuk mendapatkan dana….. untuk mengatasi defisit.
    Dari pos mana kira2 pemerintah Pusat & Provinsi mengucurkan dana mengatasi defisit Tapsel tsb ? dalam UU No. 25 tahun 1999 dapat dilihat model transfer dana perimbangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota sudah diatur sedemikian rupa persentasenya sehingga sulit untuk loby2 segala macam seperti yg diberitakan pak Bupati apalagi hanya sekedar untuk menutupi defisit.
    Defisit terjadi karena pengelolaan keuangan daerah yang amburadul yakni terjadinya respon belanja yang lebih besar terhadap transfer dana yang diterima. ( flypaper effect )
    solusinya gimana pak ?
    Penghematan, tingkatkan penerimaan Daerah ( PAD ), tunda proyek2 yg belum ditenderkan tapi jangan jual asset dan melakukan pinjaman ke pihak ketiga karena akan menjerat leher sendiri.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*