Bupati Nias Ditahan KPK

Bupati Nias, Binahati B Baeha, yang sudah berstatus sebagai tersangka sejak 16 November 2010, dijebloskan ke rumah tahanan (rutan) Cipinang, Jakarta, Selasa (11/1). Pria bertubuh ceking itu ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari pagi hingga sore, menjelang pukul 16.00 WIB.

Pada pemanggilan Jumat (7/1) pekan lalu, Ketua DPD Demokrat Nias itu tidak datang alias mangkir.
Begitu keluar dari gedung KPK, Binahati tidak mau melayani pertanyaan wartawan. Dia mencoba menutupi wajahnya saat kamera wartawan TV dan wartawan foto membidik mukanya. Hanya saja, begitu sudah duduk di mobil tahanan yang akan membawanya ke Cipinang, dia sempat mengajukan kalimat protes.

“Saya tidak menerima (dana bantuan gempa, red), kenapa ditahan?” ujarnya dengan wajah nyinyir.
Juru Bicara KPK Johan Budi SP menjelaskan, Binahati ditahan di rutan Cipinang untuk 20 hari ke depan. “Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tersangka BBB yang kini menjabat sebagai Bupati Nias,” ujar Johan.

Binahati ditahan dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan penanggulangan bencana tsunami di Kabupaten Nias tahun 2006. Dia diduga menyalahgunakan dana bantuan gempa dari Kemenko Kesra sebesar Rp9,8 miliar. Dalam perkara ini, KPK menemukan kerugian keuangan negara Rp3,8 miliar. Binahati disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Baca Juga :  Pascamoratorium, Penerimaan CPNS Lewat Jalur Tes

Perkara ini masuk ke KPK setelah ada laporan dari Forum Masyarakat Nias Peduli (Formanispe) dan masuk tahap penyelidikan sejak 3 November 2009. Plt Direktur Penyidikan KPK, Feri Wibisono pernah menjelaskan, modus korupsinya adalah mark up pengadaan barang untuk rekonstruksi Nias pascagempa.

Pengadaan barang yang dimark up antara lain pengadaan sarana penangkapan ikan dan pengadaan mesin jahit. Pengadaan barang tersebut diduga tanpa mengindahkan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang diduga juga telah sudah melewati masa tanggap darurat.

Formanispe, LSM yang dipimpin Sonitehe Telaumbanua ini, juga sudah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung KPK guna mendesak pengusutan dugaan korupsi di Nias. Terakhir, pada 29 Oktober 2009, aksi digelar dengan tuntutan yang sama, yakni mendesak KPK segera mengusut kasus dugaan korupsi dana bantuan gempa ini. Aksi serupa sudah digelar pada 8 Oktober 2009 di tempat yang sama. (sam) (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Selamat buat forum masyarakat niaas peduli, teruslah berjuang bagiadaerahkita biar tercipta MAIAS. Buat pak BENAHATI , SEMOGA DI HUKUM SEBERAT-BERATNYA. dansemoga di dalam penjarasana bisa berbena hati di penjarasana, dan dengan kejadian ini semoga menjadi pelajaran bagi pejabat -pejabat yang duduk di kursi empuk lainnya. AMIN

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*