Bupati Palas Didesak Mundur

Massa Himpunan Mahasiswa Alwasliyah (HIMMAH) Cabang Kab. Padanglawas (Palas) mendesak Bupati Palas, Basyrah Lubis, SH agar segera mengundurkan diri karena kepemimpinannya dinilai cacat hukum.

“Ini, sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA)RI No. 1021 K/Pd/2009, dengan ancaman hukuman sesuai pasal 263 ayat (1) dan pasal 264ayat (1) KUHP,” ujar pimpinan aksi Mhd Yakub Hasibuan dan Zul Daud Nasution, coordinator lapangan M. Torkis Hasibuan, Mhd Ishak Daulay,serta Ahmad Saleh Harahap saat bersama puluhan massa HIMMAH Palas melakukan aksi demodi depan kantor Bupati Palas Jl KH Dewantara,Sibuhuan, Selasa (24/1).

Mereka juga mendesak agar DPRD Kab. Palas mengakhiri ‘sandiwara politik’, di mana sesuai undang-undang telah diamanahkan untuk memproses pengajuan pemberhentian Bupati Palas, namun sampai saat ini tidak dilaksanakan.

“Hal ini telah menodai amanah rakyat,” ujar mahasiswa. Karena itu, sesuai UU No. 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 2006, mereka meminta kepada Gubernur Sumatera Utara untuk segera memproses usul pemberhentian Bupati Palas, Basyrah Lubis, SH.

Kemudian, kepada seluruh elemen masyarakat Palas agar secara bersama-sama mengakhiri kezaliman dan ‘sandiwara poitik’ Bupati Palas yang mereka duga’ bermain mata’ dengan DPRD,sehingga kepemimpinan Bupati Palas, Basyrah Lubis, SH seolah-olah tanpa persoalan hukum.

Padahal, menurut mahasiswa, sudah jelas dalam putusan MA No 1021 K/Pd/2009 itu menyatakan terdakwa Basyrah Lubis, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat,melanggar KUHP pasal 263 ayat (1) dan pasal 264 atat (1).Dengan keputusan MA tersebut, Bupati Basyrah Lubis, SH tidak memenuhi syarat lagi sebagai Bupati Palas, serta sah secara aturan yang berlaku untuk diberhentikan sebagai Bupati Palas sesuai ketentuan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 29 ayat (1) butir cdan ayat (2) butir c, serta pasal 30 ayat (1) danayat (2).

Baca Juga :  Jalinsum Psp-Batang Toru Sempit dan Berlubang

Pasal 124 ayat (1) PP No. 6 tahun 2006, tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah,kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan  melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.

Sedang dalam ayat (3), Menteri Dalam Negeri memproses pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan Bupati atau Wakil Bupati terbukti melakukan tindak pidana kejahatan melalui usulan gubernur.  “Kita tidak mau dipimpin bupati terpidana yang telah cacat hukum,” tegas mahasiswa. (WSP/a33)

beritasore.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*