Bupati Syahrul Pasaribu Belum Benahi Gunungan Tumpukan Kasus Warisan Mantan Bupati Ongku Hasibuan

Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu

Padangsidimpuan, Gunungan kasus di Pemkab Tapsel yang diwariskan mantan Bupati Ongku Hasibuan, hingga kini terlihat masih banyak yang mengambang belum jelas proses pembenahan dan kepastian hukum yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Ketidakberesan produk management pemerintahan di jajaran Pemkab Tapsel yang mencuat menjadi kasus-kasus hukum yang diwariskan Ongku Hasibuan kepada pemenang Pilkada Tapsel 2010 Syahrul Pasaribu, sampai kini masih menjadi pekerjaan rumah terbengkalai bagi Pemkab Tapsel.

Satu contoh paling gamblang adalah kasus korupsi Rp. 10 milyar Setoran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dari Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pt. Panei Lika Sejahtera (PLS) dan penggelapan Rp. 11 milyar Bank Garansi Pt. PLS yang diduga keras dilakukan oleh mantan Bupati Ongku Hasibuan dan komplotannya (Lihat Harian Suara Sumut edisi Senin 06 Desember 2010, hal-7 judul Pengemplang Pajak ala Gayus di Pemkab Tapsel) belum jelas tindak lanjutnya. Wakil Ketua DPRD Tapsel, Rasyid Lubis sudah lontar pernyataan ke mass media akan bentuk Pansus kasus IPK Pt. PLS, tokh urusannya ternyata baru sekedar wacana.

Budianto alias Aseng Naga, owner baru Pt. PLS yang dikonfirmasi malah mengeluh, “Aku udah capek mondar-mandir mengadu ke Mabes Polri, bahkan ada terlihat perang bintang antar bekingdi Jakarta, tapi kok di Tapsel sendiri prosesnya mandeg?”. Sementara Kadishutkab Tapsel, Syahgiman Siregar dengan santai enteng lidah mengoceh, “Bukan saya yang mencairkan dan terima uang 11 milyar Bank Garansi Pt. PLS”, celoteh Syahgiman Siregar tanpa penjelasan kenapa bank garansi Pt. PLS bisa lepas dari wewenang dan tanggungjawab Pemkab Tapsel.

Kasus mantan Bupati Ongku Hasibuan arahkan penggunaan puluhan milyar dana APBD Tapsel selama 3 Tahun Anggaran (TA) 2007-2009 dan disahkan DPRD Tapsel untuk digunakan Dinas PU Kabupaten menciptakan proyek-proyek rehab Jalan Propinsi Sumut dari Batang Toru melalui Desa Rianiate menuju Gua Asom agar Pt. OPM/ANJ Agri perusahaan perkebunan kroni Ongku Hasibuan bisa bebas membawa armada alat berat membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Paraupan, dan kini jalan propinsi Sumut tersebut sudah hancur kembali dan puluhan milyar dana APBD Tapsel hambus lenyap tak berbekas. Pernyataan management ANJ Agri untuk siap biayai perbaikan kerusakan jalan isuenya sampai kini masih tersimpan di lemari besi Kadis PU, Arwin Siregar. Ketua Gapensi Tapsel, Akhirun Piliang selaku kontraktor pelaksana pembangunan proyek Jalan Gua Asom ke Amborlang dan konon ikut berrsama Kadis PU jadi saksi ikut meneken surat pernyataan ANJ Agri, yang ditanya terkesan menghindar, “Nantilah itu”, ketusnya.

Baca Juga :  Kepergok Gondol Komputer - Oknum Mahasiswa Padangsidimpuan Meringkuk di Lapas

Kasus penghamburan milyaran rupiah proyek Pemkab Tapsel menyalahgunakan APBD TA 2008 membangun jalan baru membelah Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Barumun yang diadukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wil-II Sumut dan kini telah terbukti menjadi proyek yang tidak berhasil-guna dan tidak bertanggung-gugat, sampai kini proses hukumnya macet. Perusahaan kontraktor kroni Dinas PU, Pimpro dan para pejabat Pemkab Tapsel yang mengerjakan [proyek tsb hingga kini masih adem ayem aman tenteram masih terus dipercaya pemerintah untuk bercokol mengotak-atik uang negara di kursi jabatannya.

Kasus izin prinsip Pt. Samukti Karya Lestari (SKL) di Hutaraja milik Murni Harahap adik mantan Menteri Kehutanan yang diperoleh sa’at abangnya Hasyrul Harahap menjabat menteri, dan sejak Tahun 1997 ditinggal nihil operasional selama hampir 10 tahun lalu mendadak dijual ke group CSR (Cisadane Sawit Raya) dan muncul Surat Hak Guna Usaha (HGU) 2007 tanpa secuilpun ada proses awal di tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi.  Akibatnya ratusan Ha kebun Karet dan Sawit masyarakat Hutaraja dan Ampolu yang sudah panen, ujug-ujug dikuasai jadi milik Pt. SKL bermodal sertifikat HGU BPN Pusat. Mantan bupati Ongku Hasibuan sempat mencak-mencak tabur beberapa surat keberatan ke sejumlah instansi pusat dan propinsi, tapi dampaknya nihil. Situasi kini ibarat bom-waktu, karena pembukaan lahan oleh Pt. SKL belum mencapai lokasi perkebunan.

Menjelang lengser di akhir masa jabatan bupati, Ongku Hasibuan masih terus produktif menerbitkan kasus. Penerbitan Izin Lokasi PTPN-III di Kecamatan Muara Batang Toru di atas lahan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang sudah banyak diolah masyarakat setempat bermodal surat garap dan akta tanah, memunculkan konflik pertanahan yang terus berlarut hingga kini. Ditambah lagi dengan sejumlah kegoblokan administrasi pemerintahan, dengan terbitnya beberapa izin pemanfaatan kayu tumpang-tindih jadwal dan lokasi penebangan di wilayah Ampolu dan Muara Opu antara PTPN-III dengan masyarakat seperti Sadar Simanjuntak, Affan Siregar dan Sumurung Sinaga.

Bupati Syahrul Pasaribu yang konon sudah ketemu dengar laporan para stakeholder konflik seperti Districk Manager PTPN-III Tapsel, Rafael Sibagariang dan Administrator PTPN-III Kebun Batang Toru Frederick Eddy Giri serta pemilik lahan sekaligus pemohon izin kayu, Ali Sumurung Sinaga, rumornya yang baru ada cuma lontaran argumen diplomatis, “Masih akan dipelajari”, ketus Sumurung Sinaga ngaku menirukan ucapan Bupati Tapsel. Sebaliknya ketika ketemu beberapa wartawan di Kota Padangsidimpuan (Senin 17/01) Eddy Giri bersikap cuek-bebek,  “Ákh, tidak perlu meladeni segala tingkah petualangan begituan”, sergah Eddy Giri sembari berlalu.

Baca Juga :  Aksi Jambret Marak di Padangsidimpuan

Menelisik pengamatan, masih banyak kasus Pemkab Tapsel merugikan negara, daerah dan masyarakat diwariskan Ongku Hasibuan ke Syahrul Pasaribu. Antara lain, puluhan milyar pajak BPHTB (Bea Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan) 8000 Ha perkebunan Sawit dari Pt. OPM ke ANJ Agri, 12.000 Ha pengalihan hak Pt. SKL ke Group CSR, belasan milyar tunggakan retribusi Galian-C ANJ Agri tanggungjawab Kadis Pertambangan, Baduaman Siregar dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Torkis Harahap, masih perlu pembenahan tuntas.

Namun prioritas utama membentuk rezim baru guna dapat segera membenahi dan merapihkan kompetensi birokrasi Pemkab yang sering jadi sumber masalah di Tapsel, yang terdengar masih sekedar retorika. DPRD Tapsel dipimpin ketua Rahmat Nasution yang katanya lembaga representasi kedaulatan rakyat di kabupaten Tapsel, juga belum terlihat memberikan dukungan politik bagi pembenahan tsb.

Sensasi defisit APBD yang puluhan milyar masih remang-remang, belum jelas siapa saja yang bersalah. Upaya beberapa anggota DPRD coba investigasi kerugian negara ke lapangan malah ketiban apes, kesandung sial dipukuli masyarakat setempat.

Hasil audit total BPK yang konon melakukan pemeriksaan menyeluruh administrasi dan fisik biaya rutin dan fisik APBD Tapsel, masih jadi konsumsi terbatas elite kekuasaan lokal. Hak rakyat untuk tahu kinerja aparatur negara dan administrasi publik sesuai amanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masih belum diwujudkan Pemkab Tapsel selaku penyelenggara pelayanan publik di daerah.

Achmad Ryzach Morniff Hutasuhut
Lsm Alarm.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. AYO MASYARAKAT KAB. TAPSEL SE DUNIA BERI DUKUNGAN KEPADA PAK SYAHRUL PASARIBU BUPATI TAPSEL UNTUK MENUNTASKAN KASUS KORUPSI DAN MEMBANGUN TAPSEL….

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*