Bupati Tapanuli Selatan bertindak dengan sangat arogan

Kisruh permasalahan pemindahan Ibukota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan tidak kunjung selesai, beberapa masyarakat dari Desa Tolang, Kilang Papan Dano Situmba, Janji Mauli, dan beberapa warga masyarakat desa dari Kecamatan Angkola Timur menilai Bupati Tapanuli Selatan bertindak dengan sangat arogan. Dalam pembukaan jalan lingkar pertapakan beberapa waktu yang lalu, Pemda Tapsel menurunkan Personel Brimob dan membuka kamp dilokasi. Zul Akhir Siregar salah seorang warga Dano Situmba menilai seharusnya ada langkah persuasif dari mereka, bukan main terobos dengan meratakan langsung lahan warga dan perkuburan warga. Kami tidak takut dengan intimidasi mereka, jauh sebelum negara ini merdeka desa kami sudah ada, tentu terdapat keanehan bila hak milik kami atas perkampungan dan lahan kebun warga sirna begitu saja hanya karena suatu Ketetapan SK Menhut No 244/Menhut-II/2011 yang terbit bulan April yang lalu. Apakah mereka tidak mempunyai hati nurani lagi, sebagai warga negara kami merasa hak hidup dan hak sebagai warga negara telah dirampas, katanya.

Zul menambahkan seyogianya Menteri Kehutanan RI dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan meninjau Surat Perjanjian Tahun 1953 antara Kuria Baringin Sipirok, Kuria Batu Nadua, dan Asisten Wedana tentang penyerahan sejumlah lahan ke Jawatan Kehutanan untuk direboisasi. Kenapa harus ditinjau adalah karena dalam perjanjian tersebut diterangkan bahwa lahan tersebut diserahkan hanya untuk direboisasi, bukan hal lain. Kemudian didalamnya juga diterangkan bahwa lahan atau tanah yang telah dikuasai, dimiliki, atau dikelola secara pribadi (diluar hak ulayat) tidak termasuk lahan yang diserahkan ke Jawatan Kehutanan, atas dasar itulah memang banyak lahan masyarakat disana, pungkasnya.

Baca Juga :  Wahai Rakyat, Siapkan Telor Busuk pada 2 Maret 2010

Sementara itu Ketua Presidium LP2TS, Bangun Siregar menilai lahan tersebut juga masih bersifat inkracht van gewysde atau belum berkekuatan hukum tetap. Hal itu disebabkan dalam amar putusan hakim PTUN Jakarta atas register perkara no 113/Pdt.G/2011/PTUN.JKT kepada Menteri Kehutanan RI dan Bupati Tapanuli Selatan terkait dengan terbitnya SK Menhut No.244/2011 tidak disebut secara sah dan meyakinkan SK tersebut dimenangkan. Yang diputuskan adalah hakim menerima eksepsi tergugat 1 (Menteri Kehutanan RI) dan eksepsi tergugat II (Bupati Tapanuli Selatan) mengenai penolakan mereka atas Legal Standing LP2TS dan dianggap LP2TS tidak mempunyai kepentingan langsung dengan obyek perkara. Inikan sudah terjadi keganjilan dalam proses hukum di negara kita, jika memang demikian kenapa kemarin dalam proses dismisial atau sidang persiapan hakim tetap dilanjutkan, ditolak saja pada waktu itu seperti yang disebut pada putusan akhir tanggal 21 November kemarin. Akan tetapi kita sudah banding makanya belum berkekuatan hukum tetap. Disamping itu juga perlu kita syukuri persidangan kemarin sudah menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) yang menyatakan hal yang sama pada kita bahwa jika keputusannya demikian tentu ada keganjilan, kata Siregar mengakhiri.

Sedangkan Yahdil Abdi Harahap, Anggota Komisi III DPR RI menyatakan dukungan atas upaya hukum ini. Yahdil menjelaskan akan mengupayakan persoalan ini cepat selesai termasuk dengan menyampaikannya ke Pak Zulkifli Hasan dan Pak Gamawan Fauzi. Saya memang heran kemarin waktu saya ke Sipirok menghadiri Musda DPD PAN Tapsel, ditengah perjalanan dihutan-hutan sana saya melihat billboard yang menyebutkan “Disini Akan Dibangunan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana Lainnya Sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 244/Menhut-II/2011”, kok SK Menteri Kehutanan yang menjadi dasar penentuan atau pembangunan kantor bupati, bukannya sudah ada UU No 37 dan 38 Tahun 2007, demikian dikatakannya dengan nada sedikit heran di Wisma Bidakara Pancoran, Jakarta Selatan.

Baca Juga :  Pengurus DPC IPPMI Tapsel Dilantik

sibualbuali1937@gmail.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. SK Menhut No.244/Menhut-II/2011 yang hibahkan tanah 271,10 Ha ke Pemkab Tapsel berdalih punya dasar hukum tanah tsb berstatus areal Kawasan Hutan Produksi Sipirok. Sementara aturan hukum yang menetapkan tanah tsb berstatus kawasan hutan produksi adalah SK Mentan thn 1982 ttg TGHK dan Surat Keputusan Menhut No. 44 thn 2005 ttg Penghunjukan Kawasan Hutan Negara di Propinsi Sumut. Padahal Menhut sendiri sudah mulai mengakui bahwa TGHK 1982 dan SK 44/2005 adalah produk hukum yang gagal. Buktinya adalah produk hukum mutakhir Dephut kini Kemenhut yakni Peraturan (lebih tinggi dari Keputusan) No. P.50/2009 dan lebih detil rinci di P.50/2011, yang pada Paragraf 4 dan 5 jelas tegas mengakui keabsahan hak-hak rakyat yang telah ada dalam kawasan hutan sebelum areal tsb dihunjuk menjadi kawasan hutan serta mengatur bentuk hak yang diakui negara yaitu adanya surat tanah yang benar dibuat dan dimiliki rakyat sebelum terbitnya aturan TGHK 1982, terkecuali dalam hutan register. Fokusnya, rakyat di Sipirok c/q Kilang papan sekitarnya punya nggak surat-surat tanah sebelum thn 1982? Klu ada yang punya, mari sama kita demo gugat tuntut Pemerintah c/q Menhut Zulkifli Hasan, Kadishutpropsu JB Siringo-ringo, Kadishutkab Tapsel Sahgiman Siregar agar bayar gantirugi kerugian ekonomi selama 29 thn sejak 1982 hingga 2011 akibat tanahnya dirampas paksa kekuasaan negara, dan terakhir Bupati Syahrul Pasaribu pun mudah diusir dari situ. Tapi jika cuma recok modal klaim ninna tu ninna, ngapain? Capek !

  2. Kenapa kronologi advokasi ini tidak mengkaji aspek sejarah hutan dan hukum kehutanan ? istilah Reboisasi kok tak diulas kapan baru dikenal dan dimana diberlkukan? Awal 1980-an setelah aturan hukum Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Sumut 1982 sebagai produk kekuasaan rezim Orde Baru –yang tak mengenal input stakeholder dan publik sharing– memaksakan ratusan ribu Ha APL (areal penggunaan lain) di Kab Tapsel yang zaman kakek-moyang ke penjajahan, orde liberal dan orde lama terus menjadi ajang bebas garap pertanian pribumi menjadi kawasan hutan negara. baru APBN buat aturan hukum alokasikan anggaran reboisasi (yang sumber dananya berasal dari kutipan Dephut berbentuk Iuran Dana Reboisasi dari ratusan HPH masa itu, untuk dilaksanakan Dephut di (mutlak) kawasan hutan negara. Dalam konteks Kab Tapsel, dalih pembenaran yang selalu diumbar aparat (blo`on) birokrasi ialah kilah bahwa areal tsb berstatus hutan reboisasi. Padahal yang didengungkan sebagai hutan reboisasi di Sipirok dan Angkola Timur adalah hamparan dari sejumlah tumpukan tumbuhan kayu Pinus yang ditanam paksa oleh management proyek penghijauan Deptan c/q Ditjen Kehutanan sejak awal 1970-an sa`at areal tsb masih berstatus APL, karena pada 1970-an yang secara hukum disebut hutan negara cuma hutan Register warisan penjajahan. Kapan atau lebih presisinya di awal 1970-an pernahkah rakyat di Sipirok dan Angkola Timur menyerahkan tanahnya kepada negara untuk dikuasai Ditjen Kehutanan? Dalih kedua yang dilontarkan ialahtelah dipago-pago, masalahnya mana Berita Acara pago-pago? Rakyat desa mana saja yangpernah serahkan tanahnya? Hingga kini masih argumen ninna tu ninna thok. Debat awamnya, kalau rakyat Sipirok Angkola tak pernah serahkan tanahnya ke Dephut, apa pula hak Dephut serahkan tanahnya ke Pemkab? Gimana orang Sipirok, berani nggak masuk jalur analogi ini? Jangan amnesia sejarah lah !

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*