Bupati Tapsel Beberkan Defisit Anggaran ke Menko Kesra

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan daerah yang rawan bencana seperti banjir bandang dan longsor. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan pembangunan, bantuan pembangunan dari pusat terhadap daerah bencana tersebut sangat diperlukan. Selain itu, Tapsel juga mengalami defisit anggaran yang mencapai puluhan miliar.

6114953ffa6bbeb66c09840ec72c36c58560a96 Bupati Tapsel Beberkan Defisit Anggaran ke Menko Kesra
Menko Kesra Agung Laksono dan rombongan menerima cendramata dari Kabupaten Tapsel yang diserahkan Muspida plus dipandu langsung Bupati Tapsel Syahrul Martua Pasaribu.

Demikian dikatakan Bupati Tapsel H Syahrul Martua Pasaribu dalam paparannya di hadapan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR Agung Laksono, Ketua Komisi II DPR-RI Chairuman Harahap SH MH, Muspida plus, ulama, tokoh politik, tokoh adat, OKP, undangan, kemarin (28/8) di rumah dinas Bupati Tapsel.

Diutarakan Syahrul, Kabupaten Tapsel terdiri dari 14 kecamatan dan berpenduduk 274.108 jiwa. Khusus Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Pedesaan (MP) tahun 2010, Tapsel mendapatkan anggaran Rp28 miliar, dan hingga saat ini resapan anggaran mencapai 60 persen dalam tahap kegiatan.

Diungkapkan Bupati Syahrul, Pemkab Tapsel juga mendapatkan dana pembangunan Rp4 miliar lebih, di mana programnya berfokus pada tatanan pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan energi bertautan. Yaitu, pembangunan pembangkit listrik tenaga hidro atau PLN skala kecil yang ditujukan pada desa-desa yang belum terjangkau listrik. “Tahapan pelaksanaannya sampai saat ini memasuki tahapan pembangunan desa sekaligus pelestarian lingkungan,” ucapnya.

Di program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan raskin, sebut Bupati, meski baru dua minggu memimpin Tapsel, pemerintah daerah sangat membantu dalam mengentaskan kemiskinan yang harapannya ke depan dapat mengangkat perekonomian masyarakat.

Kemudian, lanjut Syahrul, Tapsel yang sudah melahirkan empat kabupaten/kota yang 26 persen di garis wilayah Sumut, juga merupakan daerah yang rawan bencana. Seperti banjir bandang yang terjadi di Batang Toru dan Tantom Angkola beberapa waktu lalu, dan longsor serta banjir di Angkola Selatan. “Oleh karena itu kami memohon kepada Bapak Menteri, dalam rangka percepatan pembangunan, kiranya ada bantuan pembangunan di daerah bencana ini dari Menko Kesra,” pinta Bupati.

Secara khusus, Bupati juga melaporkan sejak terpilih, dilantik beberapa waktu lalu dan memimpin Tapsel, kondisi Tapsel tidak seperti yang diharapkan selama ini, baik dari aspek finansial dan fiskal.

Baca Juga :  Puluhan Massa AMPBB Demo Kantor Walikota dan DPRD

“Ini kami sampaikan dan laporkan ke Pak Menteri dan semua unsur undangan, untuk menyampaikan kondisi objektif Tapsel yang defisit anggaran puluhan miliar. Sehingga kiranya kami diberi dorongan, apresiasi, diberi back up, baik sebagai Menko dengan Bupati ataupun sebagai senoir dengan junior. Insya Allah 1,5 tahun mendatang akan bisa kami atasi,” tutur Syahrul.

Menko Kesra Agung Laksono dalam sambutannya menyebutkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan tekad pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan khususnya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di tanah air. Berdasarkan pendataan BPS Maret tahun 2010, jumlah penduduk miskin Indonesia berkurang 1,5 juta jiwa (234 juta lebih penduduk Indonesia tahun ini, red) dibandingkan tahun 2009 lalu. Namun jumlahnya masih besar jika dilihat secara nominal yaitu 31 juta. Angka tersebut akan diupayakan dipercepat penurunannya hingga 8 persen pada akhir tahun 2014. “Insya Allah dapat tercapai. Dilihat dari tren penurunannya, saya optimis dapat tercapai hingga akhir tahun 2014,” ucap Agung Laksono.

Angka-angka tersebut sesuai harapan penandatanganan oleh kepala negara, pemerintahan, raja dari penjuru dunia dalam menuju pembangunan millennium. Target arahan tersebut salah satunya adalah penurunan angka pengangguran hingga 7,5 persen.

Untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, pemerintah telah mengelompokkan program-program penanggulangan seperti program bantuan terpadu berbasis keluarga yang sifatnya berupa pemberian bantuan sosial, hibah, disinergikan dengan berbagai program keluarga harapan, raskin dan lainnya. Program pemberdayaan berbasis masyarakat seperti PNPM yang sangat besar manfaatnya untuk membangun pembangunan infrastruktur yang dipilih oleh rakyat, direncanakan oleh rakyat, dan dikerjakan oleh rakyat, serta diawasi oleh rakyat sendiri, dan sebagainya.

Sementara secara khusus, Menko Kesra kepada wartawan menyebutkan, khusus Kabupaten Tapsel akan mengupayakan tahun depan dana PNPM bisa bertambah hingga mencapai Rp35 miliar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati H Syahrul Martua Pasaribu mengatakan, Kabupaten Tapsel sata ini mengalami kesulitan keuangan akibat adanya defisit anggaran mencapai sekitar Rp78 miliar.

Pemkab Perjuangkan Penambahan Anggaran

Baca Juga :  BIN: Senjata Penyerang LP Sleman Bukan Standar TNI

Wakil Bupati Padang Lawas (Palas), H Ali Sutan Harahap mengatakan, Pemkab Palas akan jemput bola dan berjuang mengusulkan pertambahan anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri Pedesaan (MP) di tahun mendatang ke Kementerian Kesejahteraan Rakyat. Ini disampaikan politisi Partai Golkar itu kepada wartawan di sela-sela menghadiri safari Ramadan Menko Kesra HR Agung Laksono di Kabupaten Tapanuli Selatan, yang bertempat di rumah dinas Bupati Tapsel, Jalan Tapian Nauli, Kecamatan Padangsidimpuan (Psp) Selatan, Kota Psp, Sabtu (28/8) malam.

Disebutkan Ali Sutan, anggaran PNPM untuk Kabupaten Palas kemungkinan besar akan bertambah di tahun-tahun mendatang. Ini diketahui Ali Sutan, setelah dirinya berbincang-bincang dengan staf khusus Menko Kesra, Leo Nababan yang ikut rombongan Menko Kesra Agung Laksono, dan menyarankan agar Pemkab aktif mengusulkan pengajuan anggaran ke pusat untuk pembangunan Kabupaten Palas.

“Pak Leo Nababan menyarankan kepada saya agar Pemkab aktif mengusulkan dana pembangunan Palas ke Jakarta. Nanti ini akan saya sampaikan dan konsultasikan dengan Bupati,” ujar Ali Sutan. Ditambahkannya, dana PNPM-MP tahun anggaran (TA) 2010 jumlahnya sebesar Rp16,8 miliar. Mayoritas dana diperuntukkan untuk pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan serta lainnya. Jumlah tersebut naik signifikan bila dibandingkan TA 2009 lalu yang hanya sebesar Rp6,8 miliar.

“Sebagai daerah pemekaran baru yang butuh pembangunan di segala sektor, kita optimis dana PNPM ini akan ditambah pusat,” pungkasnya

Sumber: http://metrosiantar.com/Metro_Tabagsel/Bupati_Beber_Defisit_Anggaran_ke_Menko_Kesra

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*