Bupati Tapsel Dapat Batu Sandungan

Medan, 20/11 (www.antarasumut.com).

ongkuh Bupati Tapsel Dapat Batu Sandungan
Bupati Tapsel - ONGKU P HASIBUAN

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumut, Ongku P. Hasibuan yang dikabarkan berambisi untuk memangku kembali jabatan yang sama periode ke-2, yang pilkada (pemilihan langsung kepala daerah)-nya digelar tahun 2010, mendapat “batu sandungan”.

Puluhan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Penegakan Hukum (MMPPH) Kota Padang Sidimpuan dan Kabupaten Tapsel, membuat seruan yang benar-benar mengagetkan. Mereka menyerukan pada seluruh warga Kabupaten Tapsel dan Kota Padang Sidimpuan, agar jangan lagi memilih Ongku P. Hasibuan pada Pilkada bupati tahun 2010 mendatang.

Seruan itu bukan saja sekedar berbunyi, “Jangan pilih Ongku dalam Pilkada 2010”, tapi lebih dahsyat lagi. Massa MMPPH yang melancarkan aksi unjuk rasa juga menyerukan, “ Tangkap Bupati Tapsel bekking cukong kayu”.

Dengan mengusung sejumlah spanduk dan poster, massa MMPPH baru-baru ini melancarkan aksi unjuk rasa di kantor bupati di Jalan Kenanga, Padang Sidimpuan. Seharusnya kantor bupati sudah pindah ke Sipirok, lebih kurang 30 km dari Padang Sidimpuan, karena kota ini sudah naik statusnya menjadi pemerintahan kota yang berdiri sendiri. Tapi Bupati Ongku ngotot tidak mau hengkang.

Ketika aksi unjuk rasa terjadi, Bupati Ongku dan wakilnya Aldinz Rapolo Siregar kebetulan sedang keluar kota untuk suatu tugas. Setelah melalui suatu pertengkaran yang sengit, perwakilan MMPPH diterima Sekda Pemkab Tapsel, Affan Siregar di salah satu ruang kantor bupati.

Bunyi poster dan spanduk yang diusung itu, benar-benar membuat bulu roma merinding. “Usut dan adili pejabat dan penjahat hutan”,  “Dinas Kehutanan kolusi/mafia korupsi merajalela”, “Tangkap Herry Jusman antek Bupati Tapsel piaraan Dishut”,  “Pemkab Tapsel jual izin rekayasa”,  “Dishut sarang pemalsuan”, “Dishut jual SKSKB terang-terangan, bupati tutup mata”,  “Dishut Tapsel jual SKSKB terbang”,  “Usut dan adili pejabat dan penjahat hutan”.

Perjalanan pengunjuk rasa dengan kecamannya itu benar-benar menyedot perhatian warga kota. Sebelum tiba di depan gerbang halaman kantor bupati sekitar pukul 11.00 WIB,  massa MMPPH turun dari sejumlah kenderaan, dan berjalan kaki melintasi depan rumah dinas wakil bupati, yang jaraknya sekitar 50 meter dari kantor bupati.

Sambil berjalan massa melakukan orasi dengan pengeras suara yang sengaja dipasang di atas mobil. Tak ayal lagi arus lalu lintas sedikit terganggu, sebab massa memblokade ruas jalan dengan cara duduk bersama di badan jalan.

Mengetahui adanya aksi unjuk rasa, kantor bupati mendapat pengawalan ketat. Puluhan petugas baik dari aparat Polres Tapsel mau pun kota Padang Sidimpuan dan diperkuat dengan Satpol PP berjaga-jaga dengan penuh kesiagaan. Massa sempat memaksa masuk dengan mendorong pintu gerbang yang dikawal petugas.

Dalam pernyataan sikap MMPPH membagi-bagikan selebaran. Di antaranya disebutkan, “Surat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada mafia PT Ondop Perkasa Alam (OPM) yang tidak berhak mengatasnamakan PT Panei Lika Sejahtera (PLS)”.

Selebaran itu juga berbunyi,”Dugaan penggelapan setoran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) PT OPM yang kasusnya dideponir bupati”,  “Dugaan perpanjangan IPK yang cacat hukum dan pelanggaran HAM warga Desa Bina Sari, Kecamatan Angkola Selatan, serta penyalahgunaan Surat Keterangan Syah Kayu Bulat (SKSKB)”.

Semua kecaman yang diungkapkan itu merupakan tindakan Ongku P. Hasibuan selaku Bupati Tapsel, yang berimplikasi lahirnya Rekomendasi DPRD Tapsel yang ditujukan kepada Gubsu, DPR RI dan Mendagri untuk menonaktifkannya dari jabatannya sebagai bupati beberapa waktu yang lalu.

MMPPH juga menuding bupati yang tampak bebal dan degil, karena masih terus melakukan kejahatan persekongkolan membekking dokumen palsu mafia Herry Jusman dan kawan-kawan, yang menggunduli hutan di areal HGU PT OPM.

Memberikan bukti MMPPH menyebutkan, perusahaan IPK PT PLS yang beroperasi di Angkola Selatan, sudah beberapa kali alih kepemilikan. Akan tetapi staf dan karyawan perusahaan tersebut, masih saja membuat surat-surat atas nama PT PLS, seolah-olah menejemen lama masih menguasainya.

Surat kontrak suplai “palsu” dari PT PLS ke sawmill UD Sitepu yang diteken menejemen dan direktur lama PT PLS adalah cacat hukum. Tapi bupati dan Kadis Kehutanan sengaja menutup-nutupi pemalsuan tersebut. MMPPH menilai Ongku P Hasibuan dan Kadishut Syahgiman Siregar berkomplot membantu kejahatan penebangan liar yang dilakukan oleh mafia Herry Jusman dan konco-konconya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut MMPPH dengan koordinator aksi Tongku P. Hasibuan (Ketua Umum MPM STKIP), dan I. Hardianto, Ghan dan koordinator lapangan Ridwan Siregar dan A.R.M. Hutasuhut melancarkan aksi unjuk rasa untuk menuntaskan hal yang disinyalir merugikan negara.

Seusai berdialog dengan Sekda Pemkab Tapsel dan kemudian membubarkan diri, A.R.M. Hutasuhut, aktifis LSM Aliansi Rakyat Merdeka (Alarm) yang tergabung dalam MMPPH dan turut dalam pertemuan dengan Sekda dan Kadishut, mengungkapkan, dialog mereka berunjung buntu. Artinya tidak ada keputusan yang jelas.

“Tidak ada jawaban yang jelas dan tegas dari Pemkab Tapsel terhadap semua bukti yang kita sampaikan,” kata Hutasuhut dengan nada sengit. Bukti-bukti yang disampaikan itu menyangkut kasus kontrak kayu yang tidak disyahkan Dishut Provsu. Kemudian izin sawmill yang cuma 1.000 m3/tahun tapi kontrak 6.000m3/tahun.

Bukti lainnya SKSKB (Surat Keterangan Syah Kayu Bulat) disebutkan memuat kayu bulat 38 m3/truk. Padahal tidak ada truk type apa pun yang mampu mengangkut kayu bulat lebih 30 m3/truk. MMPPH kecewa berat karena Sekda tidak dapat memberikan jawaban atas bukti-bukti tersebut.

Semua bukti hukum berupa data dan fakta dokumentasi berikut rujukan UU, PP, dan Permenhut yang diserahkan delegasi MMPPH, tidak ada yang dijawab Sekda. Guna mengelakkan persoalan, Sekda punya alasan, “Pemkab Tapsel belum pernah ditindak instansi atasan  seperti provinsi dan pusat”, kata Hutasuhut mengulang keterangan Sekda.

Masalah yang kini sedang bergulir, kenapa perusahaan berkasus yang sedang disidik Poldasu, tetap dilindungi pejabat-pejabat Pemkab Tapsel. Giliran Poldasu untuk mengusut secara tuntas para pejabat dan penjahat yang merusak hutan itu. Citra Polisi Sumut sedang diuji. (RO1MOS).-

PostLink: https://apakabarsidimpuan.com/2009/11/bupati-tapsel-dapat-batu-sandungan/

POST ARCHIVE: This content is 8 years old. Please, read this content keeping its age in Mind
google Bupati Tapsel Dapat Batu Sandunganfacebook Bupati Tapsel Dapat Batu Sandungantwitter Bupati Tapsel Dapat Batu Sandunganlinkedin Bupati Tapsel Dapat Batu Sandunganemail Bupati Tapsel Dapat Batu Sandunganprint Bupati Tapsel Dapat Batu Sandungan

3 Comments

  1. ya mungkin itu sama halnya dengan FB say No to Ongku. Cuma bedanya tman2 tsbt lewat jalur langsung. sementara alak tapsel yang ada di rantau hany bisa bantu lewat FB tsbt.

  2. setuju
    agar dua pihak sama2 puas
    pak Ongku bisa membuktikan dirinya bersalah atau terbukti bersalah
    sedangkan pihak yang tidak setuju pencalonan pak Ongku bisa puas dengan informasi yang benar

  3. Wah… kalau ada sudah dugaan begini, mengapa tidak coba lapor ama Polisi aja atau ke Pihak terkaid yang menanganinya agar di Usut.
    Karena Isu2 seperti ini sudah lama bertedengar di Tapanuli Selatan.. namun selama ini hanya angin lalu tampa kejelasan benar atau tidaknya informasi tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*