Bupati Tapsel Diajak Pindah ke Sipirok

Seratusan warga Sipirok, Tapsel, yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Sipirok Peduli Hukum berunjuk rasa di depan kantor Bupati Tapsel, Jalan Kenanga, Psp, Rabu (27/7). Mereka menuntut Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu memindahkan operasional pemerintahan Tapsel ke Sipirok.

Dalam orasinya yang dibacakan Sahat Siregar, Ismail Sitompul, Bobi Iskandar Siregar serta orator lainnya, massa meminta Syahrul Pasaribu memindahkan operasional pemerintahan Tapsel dari Kota Psp ke Sipirok sesuai dengan amanah UU Nomor 37 dan Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Paluta dan Kabupaten Palas.

Pantauan METRO, massa berangkat dari Sipirok dengan mengendarai dua bus kecil, empat bus besar, serta satu unit mobil pribadi. Mereka mendapat pengawalan pihak kepolisian. Para pengunjuk rasa sempat pamitan sekaligus meminta doa dan dukungan sepenuhnya dari warga. Selanjutnya massa dilepas tokoh masyarakat Sipirok, Mangaraja Tenggar. “Karena kalian mau berangkat menuntut janji, maka tetap lah dalam aturan yang ada semoga bupati mendengar keinginan kita. Keinginan ini bukan mengada-ngada, tetapi ketentuan yang belum terlaksana. Begitu pun, kalian harus melakukan aksi dengan tertib,” pesan Mengaraja Tenggar.

Sesampai di depan kantor Bupati Tapsel, para pendemo yang datang dari berbagai kalangan usia pria dan wanita menggelar berbagai spanduk yang intinya mengajak Bupati Tapsel segera memindahkan pusat pemerintahan dari Kota Psp ke Sipirok sesuai dengan amanah UU, yang ada juga dibentang disepanjang pagar Kantor Bupati. Sekitar 30 menit menggelar aksi, massa membubarkan diri dengan tertib. Sebab, orang nomor satu di Tapsel yang ingin mereka jumpai sedang tidak berada di tempat. Hanya ada beberapa jajaran pegawai Pemkab Tapsel yang ke luar dan berdiri di halaman kantor.

Baca Juga :  Kejatisu Segera Disidangkan Kasus TPAPD Tapsel

Adapun pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Sipirok Peduli Hukum yang ditujukan pada Bupati Tapsel adalah segera berkantor ke Sipirok sesuai dengan janji kampanye Syahrul M Pasaribu-Aldinz Rapolo Siregar (SARASI) di Kecamatan Sipirok. Mereka juga menolak dengan tegas pertapakan kantor bupati di Desa Tolang, Kliang Papan karena melanggar amanah UU 37 dan 38 tahun 2007.

“Kami tidak rela Kilang Papan sebagai ibu kota Tapsel, karena Kilang Papan jelas-jelas bukan Sipirok yang dimaksud dalam UU 37 dan 38 tahun 2007. Apabila pernyataan sikap kami ini tidak diindahkan, kami akan datang kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak,” kata Sahat Siregar, Ismail Sitompul dan Bobi Iskandar Siregar. (ran)

metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*