Bupati Tapsel Didemo di KPK, Korupsi Bupati Paluta Diduga Disuap ke Jaksa

JAKARTA | Setelah beberapa tahun mengendap di Kejaksaan Tinggi Sumut khususnya Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Selasa (26/8-2014) dugaan korupsi Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), Syahrul Pasaribu, sampai dan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Sahid, Jakarta.

Dalam laporan Aliansi Mahasiswa dan Petani Tapsel (AMPT) dikoordinir Ahmad Sukron Harahap dan Irwansyah, disebutkan kalau Syahrul Pasaribu yang juga adik mantan Dirut PT Bank Sumut, Gus Irawan Pasaribu, diduga banyak andil menjual lahan register Kecamatan Batang Toru kepada pihak asing yang membuka lahan tambang emas di daerah itu.

“Tambang emas di Batang Toru sudah setahun lebih beroperasi. Bupati Syahrul Pasaribu seakan mendukung pihak asing merampas lahan masyarakat dan hutan register demi pengembangan tambang emas yang kontribusinya untuk negara tak jelas. Tangkap Syahrul Pasaribu yang ikut mengobrak-abrik lahan kebun dan pertanian rakyat,” kata Sukron, diamini belasan mahasiswa asal Tapsel dan Padangsidimpuan di depan kantor pimpinan Abraham Samad.

Selain soal perampasan lahan rakyat dan penggarapan lahan register untuk kepentingan pihak asing penambang emas di Batang Toru, massa juga memaparkan dugaan korupsi Syahrul Pasaribu atas APBD Tapsel tahun 2010 sebesar Rp53,8 miliar.

“Dugaan penyelewengan itu ditemukan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Tapsel 2010. Tapi pihak BPK Cabang Sumut diduga kerja sama dengan pihak Kejaksaan menduitkan kasus itu hingga tak terungkap sampai sekarang,” timpal Irwansyah.

Baca Juga :  Ferrari Cari Solusi untuk GP Malaysia

“Penyimpangan APBD itu diungkap BPK-RI diduga dengan latar belakang memperkaya diri aparat birokrasi dan Kejaksaan. Ini jelas tindak pidana korupsi yang harus diusut KPK,” pungkasnya.

Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu yang dicoba dikonfirmasi ke selularnya 0811616XXX, hingga kini belum memberi jawaban. Meski ada nada panggil namun tak dijawab.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto yang ditemui mahasiswa mengatakan, akan menindaklanjuti laporan mahasiswa. Bahkan KPK akan membentuk tim turun ke Sumut guna menangani dugaan korupsi yang kian marak di Provinsi pimpinan Gatot Pujo Nugroho tersebut.

“Adik-adik harus tenang dan sabar. Pasti kita tindaklanjuti. Apalagi belakangan banyak masuk dugaan korupsi dari Sumut. Kita akan bentuk tim dan turun ke sana,” tegas Bambang

/karyanews.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. KPK Janji Usut Korupsi Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu

    Jakarta (Liputan7) – Aksi massa mahasiswa dan petani berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan (Selasa, 26/8/14) guna mendesak KPK mengambilalih pengusutan berbagai dugaan korupsi di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, direspon positif oleh Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

    KPK didesak segera mengambilalih kasus korupsi Syahrul Pasaribu Bupati Tapanuli Selatan karena sudah beberapa tahun mengendap di Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Pihak Kejaksaan Tinggi Sumut juga dinilai melempem tidak mendorong penuntasan kasus korupsi pada tahun 2010 yang merugikan negara Rp 53,8 miliar.

    Puluhan massa mahasiswa dan petani Sumatera Utara Selasa (26/8/2014) kemarin, melakukan unjuk rasa guna meminta KPK mengambilalih kasus korupsi Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara Syahrul Pasaribu. Pada kesempatan itu, perwakilan massa sekaligus melaporkan dugaan korupsi dimaksud kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Sahid, Jakarta.

    Dalam laporan Aliansi Mahasiswa dan Petani Tapsel (AMPT) dikoordinir Ahmad Sukron Harahap dan Irwansyah, disebutkan Syahrul Pasaribu yang juga adik mantan Dirut PT Bank Sumut Gus Irawan Pasaribu dan Bomer Pasaribu (mantan Menakertrans), terbukti banyak terlibat dalam penjualan lahan register Kecamatan Batang Toru kepada pihak asing untuk pembukaan lahan tambang emas di kawasan itu.

    “Tambang emas di Batang Toru sudah setahun lebih beroperasi. Bupati Syahrul Pasaribu seakan mendukung pihak asing merampas lahan masyarakat dan hutan register demi pengembangan tambang emas yang kontribusinya untuk negara tak jelas. Syahrul Pasaribu juga ikut mengobrak-abrik lahan kebun dan pertanian rakyat,” kata Sukron, di depan gedung KPK.

    AMPT juga melaporkan tindakan perampasan lahan rakyat dan penggarapan lahan register secara melanggar hukum untuk kepentingan pihak asing penambang emas di Batang Toru dan memaparkan fakta-fakta korupsi Syahrul Pasaribu pada APBD Tapsel tahun 2010 sebesar Rp53,8 miliar.

    “ Tindakan penyelewengan Bupati Syahrul Pasaribu ditemukan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Tapsel 2010. Tapi pihak BPK Cabang Sumut diduga kerja sama dengan pihak Kejaksaan menduitkan kasus itu hingga tak terungkap sampai sekarang,” ungkap Irwansyah.

    “Penyimpangan APBD disebutkan dalam laporan audit BPK-RI dengan latar belakang memperkaya diri. Ini jelas tindak pidana korupsi yang harus diusut KPK,” tegasnya.

    Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu yang dicoba dikonfirmasi mengenai laporan korupsi dari pihak AMPT, hingga kini belum memberi jawaban.

    Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto yang menemui mahasiswa mengatakan, akan menindaklanjuti laporan mahasiswa. Bahkan KPK akan membentuk tim turun ke Sumut guna menangani dugaan korupsi yang kian marak di Provinsi pimpinan Gatot Pujo Nugroho tersebut.

    “Adik-adik harus tenang dan sabar. Pasti kita tindaklanjuti. Apalagi belakangan banyak masuk dugaan korupsi dari Sumut. Kita akan bentuk tim dan turun ke sana,” janji Bambang.(vk)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*