Bupati Tapsel janji pemindahan ibukota ke Sipirok pada 2010

BUPATI TAPSEL - IR. ONGKU P. HASIBUAN

WASPADA ONLINE

MEDAN – Setelah mengalami kemunduran jadwal yang cukup lama untuk pelaksanaan UU 37 dan 38 tahun 2007 tentang pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan dan penetapan Sipirok sebagai ibukota, Bupati Tapanuli Selatan, Ongku P Hasibuan berjanji akan memindahkan ibukotanya dari Padang Sidempuan ke Sipirok secara bertahap pada tahun 2010.

“Itu dikatakannya saat menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD Sumut ke Tapsel,” kata ketua komisi A DPRD Sumut, Muhammad Nuh, tadi malam.

Dikatakan, dalam pertemuan itu bupati sempat memberikan penjelasan perihal beberapa kesulitan jika ibukota dipindahkan ke Sipirok dan rencananya akan ditunda sampai 2012. Namun, tidak ada satupun anggota Komisi A DPRDSU yang menyetujui alasan alasan penundaan pemindahan ibukota tersebut.

Bahkan, katanya, DPRDSU merekomendasikan kepada bupati agar segera menjalankan UU yang sudah ditundanya selama 10 bulan. Seyogyanya sesuai UU pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan, seharusnya pemindahan ibukota sudah harus dilaksanakan paling lambat 18 bulan dari diterbitkannya UU tersebut atau pada Februari 2009 lalu.

Dikatakan, meskipun tertundanya pelaksanaan UU tersebut tidak mengandung unsur sanksi terhadap Bupati, namun hal itu akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat melihat bahwa pemimpinnya tidak mematuhi UU.

Dijelaskan bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh UU haruslah dijalankan dan dilaksanakan. Bila ada kendala, sebaiknya tidak dijadikan alasan untuk tidak mentaati UU yang sudah dikeluarkan.

Baca Juga :  Pembinaan Gepeng, Orang Gila, dan Anak Punk - Kadinsos Disarankan Lobi Dana Pusat

“Setiap penerbitan maupun penggantian UU memiliki aturan main dan mekanisme yang jelas, tidak diperkenankan siapapun untuk mencari pembenaran dan alasan tidak menjalankan UU,” ujarnya.

Anggota komisi A DPRD Sumut, Sonny Firdaus, menjelaskan, jika ibukota Tapsel masih di Padangsidimpuan, maka sudah jelas perputaran uang Tapsel akan mengalami kebocoran hingga Rp50 miliar per tahun. Dengan asumsi apabila dirata-ratakan jumlah gaji per orang sekitar Rp2 juta.

Menurutnya, jika pegawai pemkab bertempat tinggal di Padangsidempuan, maka secara otomatis semua gajinya pasti dibelanjakan di kota tersebut. “Lantas apa yang diberikan kepada daerah yang seharusnya dibangun?” tandasnya.
(dat04/waspada)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

7 Komentar

  1. Wahai sudara2 ku jangan kita lihat dan kita nilai dari wajah,tampang,ganteng,loyo dan sebagainya yang penting mau membangun daerah kita ini. marilah bersatu padu berpegangan tangan demi kejayaan Tap-Sel kalau ada Pimpinan tentu ada Bawahan itulah yang hrs kt ingat……
    Ayo bapak Bupati………..yang terhormat…………….. saya mendukung anda buatlah Program2 yg benar2 brillian demi kemajuan dan kejayaan kita.
    Amin…………………………..

  2. ass, salam sebelum nya bapak bupati sidim puan saya yg bernama abu zarrin tanjung se orang pekeja penarik becak , bisa kah bapak carikan lowongan kerja yg laen sama saya ….

  3. @ faridshay..
    yg pasti, km lebih miskin drpd saya haha..!kalo gini,bah malas nanam investasi ke sideppuan bah..! kek mananya ini, bupatinya aja kumisan loyo kaya gitu..jago kandang ya

  4. Tampang boleh lah anda nilai,tapi Pemikiran brilian..otak yang perlu,bukan tampang..Ucok baba aja bisa terkenal..wajah pengusaha muda sendiri tampilin donk,,siapa tau anda lebih kampungan,dan gak ada pemikiran baik..hehehe..

  5. haha..
    ini sapa ya yg difoto tsb ?
    apa ini bupati tapsel itu..

    loyo kalii,,matilah kita,
    tampangnya aja kaya orang kampungan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*