Bupati Tapsel Kangkangi UU Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian – IUP PTPN-3 Batang Toru Cacat Hukum.

15996799d010d71d44062dafcd56dbd95482ea3c Bupati Tapsel Kangkangi UU Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian IUP PTPN 3 Batang Toru Cacat Hukum.
Bupati Tapsel, Syahrul Pasaribu, “jalan sendiri”.

Batang Toru, Belum 2 tahun pemenang Pilkada 2010 Syahrul Pasaribu duduk di kursi jabatan Bupati Tapsel, berbagai kasus pelanggaran hukum dan aturan pemerintahan berkecamuk di Pemkab Tapsel. Diawali kebijakan pro konglomerat cuek rakyat, Bupati Syahrul Pasaribu terkesan jalan-sendiri tabur surat-surat izin bermasalah.

Salah satu masalah temuan pers, kasus penerbitan IUP (izin usaha perkebunan) No. 503/4524/tgl 15 Juni 2011 Tentang IUP Budidaya Perluasan Kebun Batang Toru PTPN-3, dan IUP-P (izin usaha perkebunan –Pengolahan) No. 502/5589/tgl. 25 Juli 2011.

Ketika menyimak isi kedua surat tsb diketahui bahwa terjadi kesengajaan Bupati Syahrul Pasaribu melakukan pelanggaran terhadap UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan serta Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.  29/Permentan/OT.140/2/2007 yang mengatur tatacara penerbitan IUP dan IUP-P.

Ketentuan Permentan 26/2007 pasal 15 huruf e dan g serta pasal 16 huruf e mengatur  setiap penerbitan IUP dan IUP-P oleh Bupati, harus didasari/didahului dengan prasyarat adanya Surat Rekomendasi Gubernur c/q instansi tehnis yaitu  Kadishutprop dan Kadisbunprop. Dan surat rekomendasi dari Kadishutpropsu dan Kadisbunpropsu mesti tercantum dalam konsiderans (Bagian Dasar/Mengingat) kedua Surat IUP dan IUP-P yang diterbitkan Bupati Tapsel untuk PTPN-3.

Telisik berlanjut lidik, pers peroleh info dari sumber di Kantor Sekretariat  Gubsu tidak adanya kedua surat rekom Dishutprop dan Disbunprop karena Surat permintaan rekomendasi yang diajukan PTPN-3 hanya selembar kertas saja, tanpa dilampiri berkas lengkap sesuai aturan Permentan 26/2007 pasal 15 dan 16. “Gimana mau diproses sedang berkas untuk dipelajari tidak ada. Emangnya instansi propinsi harus mengikut saja keinginan Bupati Tapsel dan PTPN-3 tanpa tahu apa, siapa, bagaimana dan kemana IUP yang mau diterbitkan?”.

Baca Juga :  Darul Mursyid Finalis Top Challenge Of Physics Nasional

Sumber di Pemkab Tapsel menuturkan, karena secara basa-basi nihil isi PTPN-3 sudah sampaikan selembar surat permintaan dan tak dijawab oleh Kantor Gubsu, Bupati lantas menggunakan ketentuan ps 19 Permentan 26/2007 yang menyebut jika surat permintaan tak dijawab dalam tempo 30 hari maka permintaan dianggap lengkap.

“Bupati Tapsel seolah menutup-mata pura-pura tidak tahu ps 20 ayat (1) Permentan 26/2007 yang berbunyi: `Permintaan ditunda apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan prasyarat yang harus dipenuhi. Seharusnya Bupati Tapsel dan PTPN-3 segera melengkapi berkas dokumen surat permintaan, bukannya malah membypass langsung nyelonong teken IUP dan IUP-P PTPN-3 Kebun Bt Toru”, kesannya jelas saja Bupati Tapsel kangkangi wewenang instansi atasan” ulas seorang pengamat hukum Randy Maradholly.

Meruntut kasus perluasan Kebun PTPN-3 di Muara Bt Toru dimulai dari keluarnya Surat Bupati Tapsel No. 01/Izin/2010 tgl. 4 September 2009 untuk PTPN-3 tentang Izin Lokasi PTPN-3 di Muara Bt Toru. Ternyata sekalipun PTPN-3 belum membebaskan seluruh arealnya Bupati Tapsel menerbitkan Surat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) No. 19/Izin/2010 untuk PTPN-3 Distrik Tapsel Kebun Bt Toru. Yang ketahuan timpang-tindih dengan sejumlah izin kayu rakyat yang juga diterbitkan Bupati Tapsel seperti izin kayu rakyat Affan Siregar, Sadar Simanjuntak dan belakangan dengan izin Sumurung Sinaga.

Segala kesemrawutan administrasi pemeritahan itu bukannya dibenahi, malah diricuhkan lagi oleh terbitnya 2 surat IUP dan IUP-P PTPN-3 Kebun Bt Toru yang terkesan semau gue selonong sendiri cuek instansi atasan oleh Bupati Tapsel, Syahrul Pasaribu.

Baca Juga :  Jalinsum Paluta terparah di Sumut

Suka nyelonong

Lebih pedas komentar ketua kelompok tani Maju Bersama putra-daerah setempat di Muara Bt Toru, Yan Rosa Lubis yang bersengketa lahan dengan Pemkab Tapsel yang berdalih proyek transmigrasi, “Namanya saja bupati pilihan rakyat, tingkahnya kok suka nyelonong jalan sendiri cuek rakyat seperti kroni antek konglomerat BUMN PTPN-3?”

Seperti biasanya jika konfirmasi pers mengkonfrontir komparasi data versus kontradiksi fakta maka para pejabat Pemkab Tapsel umumnya menghindar, konfirmasi kali ini pun idem dito. Mulai dari Bupati Syahrul Pasaribu, Asisten-2/Ekbang Saulian Situmorang, manager (mantan) PTPN-3 Kebun Bt Toru Edy Giri dan manager (aktif) Elardy Siagian semuanya bungkam sepenerima long-sms paparan pers.  ( AR Morniff Hutasuhut )

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*