Bupati Tapsel: Pembangunan Perkantoran di Desa Kilang Papan Tetap Dilaksanakan

Padangsidimpuan, (Analisa). Bupati H Syahrul M Pasaribu menegaskan, pembangunan perkantoran di kawasan Desa Kilang Papan Situmba, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tetap dilaksanakan.

“Tahun ini juga kita akan memulai pembangunan kantor bupati, DPRD, BKD dan PPKAD di Kilang Papan, Dano Situmba, Kecamatan Sipirok sesuai amanat Perda APBD Tapsel TA 2012. Oleh karena itu tuntutan masyarakat Sipirok yang berunjukrasa ke kantor bupati, Rabu lalu, agar memindahkan pusat pemerintahan ke Sipirok tidak akan mungkin bisa diwujudkan,” ujarnya dalam konfrensi pers di Kantor Bupati Tapsel, Jalan Kenanga Kota P. Sidimpuan, Jumat (4/5).

Syahrul mengatakan, pihaknya juga tidak mungkin bisa memindahkan pusat pemerintahan ke Sipirok saat ini karena sarana dan prasarana perkantoran belum tersedia.

“Sebagai kepala daerah saya harus tunduk pada Perda APBD Pemkab Tapsel TA 2012 yang di dalamnya menetapkan pembangunan 4 unit sarana dan prasarana perkantoran Pemkab Tapsel di lokasi pertapakan kantor bupati, Desa Kilang Papan, Dano Situmba, Kecamatan Sipirok, bukan di lokasi lain. Jika nantinya pembangunannya sudah selesai kita akan langsung angkat kaki dari Kota P. Sidimpuan,” terangnya.

Disinggung mengenai aksi unjukrasa warga Sipirok sekitarnya yang berujung anarkis, Syahrul menyesalkan terjadinya aksi anarkis massa dalam menuntut perpindahan ibukota ke Sipirok itu.

“Perbedaan pendapat merupakan ciri demokrasi, tetapi tidak boleh dilakukan secara anarkis seperti perusakan dan pemaksaan kehendak, ” terangnya.

Baca Juga :  Total Rp236 M - Perbaikan Jalan Pantai Barat

Sedang mengenai jumlah kerugian materil yang dialami Pemkab Tapsel dalam aksi anarkis massa itu, Syahrul mengatakan jika pihaknya belum dapat merincinya secara keseluruhan.

“Kita sedang melakukan inventarisasi kerusakan dan kemudian akan menghitung jumlah kerugian aset Tapsel yang mengalami kerusakan dalam aksi massa tersebut,” katanya.

Tiga Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Sementara itu, Kapolres Tapsel AKBP Subandriya mengatakan, kondisi Kamtibmas di Sipirok pasca unjukrasa dan pembakaran dua unit beko dalam keadaan kondusif kendati personil Polres Tapsel tetap siaga di wilayah itu.

“Kita sudah melakukan pertemuan dengan elemen dan komponen masyarakat di sebuah Masjid di Sipirok yang intinya menyepakati terpeliharanya situasi kamtibmas dengan baik,” ungkapnya.

Terpisah Kasat Reskrim Polres Tapsel AKP Lukmin Siregar mengatakan, pihaknya telah memulangkan 17 dari 20 orang yang diamankan pascapembakaran dua unit beko dan perusakan rumah Wakil Bupati tersebut.

“Tiga orang masing-masing AP, HN dan SS, telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga sebagai oknum yang melakukan pembakaran dan perusakan,” terangnya. (hih)

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

14 Komentar

  1. “Tahun ini juga kita akan memulai pembangunan kantor bupati, DPRD, BKD dan PPKAD di Kilang Papan, Dano Situmba, Kecamatan Sipirok sesuai amanat Perda APBD Tapsel TA 2012. Oleh karena itu tuntutan masyarakat Sipirok yang berunjukrasa ke kantor bupati, Rabu lalu, agar memindahkan pusat pemerintahan ke Sipirok tidak akan mungkin bisa diwujudkan”

    dari uraian ini sungguh sangat nyata terlihat arogansi dan ketidak patuhan seorang pemimpin terhadap kemauan imperatif suatu UU, terutama pasal 21 ayat 2 uu 37 dan 38 tahun 2007 yang isinya : “Paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, secara definitif, pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan telah berada di Sipirok.”… he he he he he he …..sepertinya istilah “kadaluarsa” yang muncul sebagai salah satu jawaban dalam aksi demo itu, mulai dapat dimengerti sebagai suatu jawaban pemimpin yang IDIOT …………….

  2. Rana Politik adalah rana yang harus kita sikapi secara politik, bicara politik tentunya bicara masalah kepentingan, tinggal bagaimana kepentingan itu kita pilah-pilah…
    namun tahapan demi tahapan dari suatu proses akan melihat dimana benang merahnya sebenarnya, dan biarlah tahapan itu yang menjawab apakah si A sudah dapat keuntungna pribadi dan si B baru mulai dapat keuntungan atau si C akan menyusul keuntungan pribadi….
    Masalah ada yang benar tidak benar atau penyalah mamfaatan u kepentingan pribadi, kita bisa berpikir jenih dan logika dari awal perencanaan dan awal proseesnya, dengan pertanyaan sederhana dan pengujian yang cukup seperti layaknya audit dilakukan dalam audit perencanaan, dan saya yakin pasti terjawab kebenarannya dan dari jawaban itu akan terlihat apakah ada nilai kewajaran atau tidak wajar, dan biarlah angka kewajaran itu menjawab, apakah ada nilai yang sudah diambil untuk kepentingan pribadi/kelompok dari semua rencana ini, sebagai contoh pertanyannya:
    1. apakah harus sampai sekitar 271 Ha diperlukan u sebuah kantor Bupati setingkat TK.II???? (bisa dibayangkan kalau 1 Ha sama dengan 100 m x 100 m).
    2. Bandingkan Kantor Bupati yang ada di Padang Sidempuan sekarang ini.
    3. Jika ada 30 Departemen dan masing-masing satu departemen memerlukan 1 Ha maka yang diperlukan hanya 30 Ha dan tidak mungkin lebih termasuk u lahan parkir-parkiranya.
    4. Jika ada u pengembangan bisnis pun, itu masih di awang-awang yang mungkin bisa lebih 15-20 tahun setelah kantor ini berdiri (berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk).

    Dari jawaban pertanyaan2 diatas, akan terlihat nanti kepentingan yang tidak wajar u seseorang akan terlihat jelas benang merahnya…

    Jadi kalau saya sarankan, prosesnya harus bertahap u mencari kebenaran dengan stop dulu perencanaan pemindahan kantor ini, lalu lakukan uji PERDA ini di pengadilan/ lakukan duduk bersama dengan masyarakat secara langsung tanpa ada paksaan dengan cara-cara budaya masyarakat Tapanuli Selatan dalam mencari mufakat / mencari keputusan bersama..

    Ya namanya juga pendapat dan usul kan hahahahhahaaaaa

  3. aku Bupati TAPSEL lebih tunduk pada PERDA daripada UU….hayo siapa yang mau melawan…..sipusipukku dihamu parsipirok. (isi ate2 ni bupati inan)

  4. kutipan dari kalimat diatas:
    “Sebagai kepala daerah saya harus tunduk pada Perda APBD Pemkab Tapsel TA 2012 yang di dalamnya menetapkan pembangunan 4 unit sarana dan prasarana perkantoran Pemkab Tapsel di lokasi pertapakan kantor bupati, Desa Kilang Papan, Dano Situmba, Kecamatan Sipirok, bukan di lokasi lain. Jika nantinya pembangunannya sudah selesai kita akan langsung angkat kaki dari Kota P. Sidimpuan,” terangnya…

    Kalau saya melihat dengan Perda ini, maka Sebagai Bupati jadi dipersimpangan jalan jadinya??? terlepas keterlibatan / tidak terlibat dalam mengeluarkan PERDA ini di Kantor DPRD Tapsel, kalau kita lihat saat ini yang paling bersalah dalam hal ini adalah DPRD TAPSEL. Pendapat ini bukan membela Bupati Tapsel saat ini tapi alasan Bupati juga perlu kita makna bahwa dia harus melakukan sesuai dengan Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Memang sih, berbenturan peraturan Perda dan Peraturan Perundangan sudah pasti Perda harusnya tunduk pada Peraturan Perundangan yang lebih tinggi diatasnya. Kalau Bupati melakukan perda ini dan mengetahui ada peraturan perundangan yang berlawanan dengan aturan diatas, maka bagi yang mengetahui perundangan akan mengatakan Bupati telah melanggar Peraturan perundangan.
    Yang jadi permasalahan jadinya, mengapa Perda ini bisa terbit dan bagaimana prosesnya bisa terbit tanpa tidak diketahui ada peraturan yang lebih tinggi diatas??? dan mengapa para DPRD atau Ketua DPRD Tapsel tidak berani bertanggung jawab atas perda ini serta menjelaskan ke rakyatnya. Bukankah dia wakil rakyat??? jelaskanlah ke rakyat apa itu Perda yang akan dilaksanakan oleh Bupati Tapsel saat ini. Dan kalau rakyat yang punya wewenang yang diberikan ke para DPRD termasuk Ketua DRPD Tapsel sebaiknya harus berani juga mengambil sikap dan mengatakan perda itu salah atau benar, atau bila perlu ditinjau ulang…..

    Kalau kita masuk ke rana prosedur hukum, maka Perda ini perlu di uji di pengadilan apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Dan sambil menguji kebenaran Perda ini, maka Pembangunan kantor Pemda Tapsel juga sebaiknya tidak dijalankan dulu sebelum ada kepastian hukum yang pasti. Uji Perda ini sangat memungkinkan dilakukan untuk menyakinkan semua pihak bahwa rencana bupati ini sudah benar sesuai dengan aturan.

    Kalau kita bijaksana, tak bagus juga kalau semua permasalahan ini kita limpahkan hanya ke Bupati dan wakil Bupati, namun perlu kita lihat juga faktor lainya speerti akar sumbernya Perda tapsel yaitu bagaimana keterlibatan dan peran DPRD Tapsel menetapkan dan mengesahkan Peraturan ini. DPRD mempunyai tanggung jawab moral untuk menjelaskan perda ini mengingat Perda ini ditetapkan dan disyahkan di ruangan DPRD Tapsel tentunya.

    Sekali lagi, pendapat diatas bukan berarti apa yang dilakukan Bupati saat ini sudah benar dan harus melaksanakan sesuai perda saat ini, namun ketidakjelasan lahirnya PERDA Tapsel Ta 2012 yang disebutkan di atas perlu didalami oleh semua pihak guna menghindari benturan-benturan yang merugikan masyarakat. Horas…

    • Hanya meminjam Istilah kawan saya ” Tidak Mungkin Burung TEKOKAK bersarang rendah” katanya.. atau seperti kata Ito Rasmi Br. Angin Diatas ” Pasti Ada Udang Di Balik Batu” — Maaf saya tidak menuduh tapi sekedar pesimis saja — melihat kondisi POLITIK indonesia yang penuh dengan INTRIK…, Sebelum di sahkan yah pastilah Mr. Syahrul terima Draft PERDA-nya… masak ndak… ! Ini Politik MAn… Politik…, Kalau ada yang bertanya..;

      “Lantas Apa Untungnya bagi Syahrul dengan memaksakan Kantor Bupati tetap di SITUMBA”…

      dan pasti saya balas jawab dengan;

      “Lha Apa RUgi-nya Syahrul kalau lah dia berkantor di SIPIROK…?” —-

      Di luar semua itu kalau saya sih melihat permasalahan ini sederhana saja:
      Begini: Syahrul ndak dapat apa-apa kalau berkator di SITUMBA dan dia juga tak akan RUGI apa-apa kalau dia berkantor di Pasar SIPIROK… memang karena dia (SYAHRUL) IDIOT alias OTO… yang di pertontokannya pada Publik…. Nothing TO Loose kok bikin Masalah kan Bodoh itu…

      • Salah.. Salah besar…. kuncinya adalah “SESUATU”

        “Apa Untungnya bagi Syahrul dengan memaksakan Kantor Bupati tetap di SITUMBA”…
        karena dia akan dapat “SESUATU” itu

        “Lha Apa RUgi-nya Syahrul kalau lah dia berkantor di SIPIROK…?”…
        ya ialah karena di Taka Akan dapat “SESUATU” itu

        Lantas apa “SESUATU” itu….?
        ha… ha…. only PAK KATUA yang tahu….. kita hanya kebagian TEMPE….

  5. Ini usul sama pemerintah Tapsel, biarpun tempat kantor pemerintahan di Dano Situmba, tetapi ibu kota Tapsel tetap di sebut Sipirok.

    • Guru : Apa nama Ibukota Kab. Tapanuli Selatan ?

      Murid : Ibukota Kab. Tap. Selatan adalah DESA KILANG PAPAN, Dano Situmba, Kecamatan Sipirok

      Guru : ????????????????????

  6. Amanat UU menetapkan ibukota Tapsel di Sipirok, bukan di pasar Sipirok. Jadi harus berpikir jernih. Jangan terlalu memaksakan kehendak. Menurut saya orang angkola barat, penempatan ibukota Tapsel di Dano Situmba sudah pas. Kalau harus di pasar Sipirok ini namanya pemikiran orang bodoh. Pasar Sipirok menurut saya jangankan ibu kota Tapsel, ibu kota kecamatan sudah kurang pas. Ini melihat dari segi alamnya. Jadi jangan membuat permasalahan tambah rumit. Walaupun sudah jauh terlambat, biarlah pemerintah melaksanakannya sesuai kemampuan APBD Tapsel.

  7. Mana Nich orang-orang yang memilih dia sewaktu PILKADA [Bupati Syahrul M Pasaribu], Jangan jadi pengecut, mana….!!!!, katanya sudah HAJI tapi kelakuan sama dengan preman. Tidak ada cerminan sebagai pemimpin.

  8. “Tahun ini juga kita akan memulai pembangunan kantor bupati, DPRD, BKD dan PPKAD di Kilang Papan, Dano Situmba, Kecamatan Sipirok sesuai amanat Perda APBD Tapsel TA 2012. Oleh karena itu tuntutan masyarakat Sipirok yang berunjukrasa ke kantor bupati, Rabu lalu, agar memindahkan pusat pemerintahan ke Sipirok tidak akan mungkin bisa diwujudkan,”

    Bah…. Logika berpikir Bupati Tapsel yang terhormat ini aneh….. ? Lantas Bagaimana dengan Amanat UU No. 37/38 Tahun 2007 Tentang Pemekaran Kabupaten Tapsel..? Kok Perda yang Lokal dan dibuatnya Baru Beberapa Bulan Lebih DI Utamakan dari UU yang dibuat 5 Tahun Lalu yang sifatnya Nasional…? Pantaslah Orang Sipirok Mengamuk dan Menuding Pak Katua Ini IDIOT…., Syahrul… Syahrul ada apa di balik semua ini…?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*