Buruh Se-Indonesia Ancam Mogok Nasional Tolak “”Outsourcing””

Jakarta, (Analisa). Ànggota Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mengancam akan melumpuhkan kegiatan proses produksi dengan mogok nasional pada 41 lokasi kawasan industri se-Indonesia untuk menolak pola jasa tenaga kerja atau “outsourcing” yang dilegalkan.

“Kita pastikan rencana aksi mogok nasional dalam rentang waktu antara 25 September hingga 15 Oktober 2012,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, di Jakarta, Rabu (12/9).

Jumlah buruh yang siap menggelar aksi mogok nasional mencapai 2,8 juta orang dari tiga konfederasi buruh, yakni KSPSI, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Semuanya tergabung dalam MPBI.

Andi menyebutkan pihaknya merencanakan aksi mogok nasional, karena pemerintah tidak pernah mengajak diskusi soal pembahasan tuntutan penghapusan “outsourcing” dan penolakan upah buruh yang murah.

“Buruh sudah mengajukan mediasi dan diplomasi untuk duduk bersama pemerintah, namun tidak ditanggapi hingga sekarang,” ujar Andi.

Presiden KSBSI, Mudhofir, menjelaskan rencana aksi sengaja tidak ditentukan waktunya karena alasan masih memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk diskusi dengan pimpinan pekerja guna membahas persoalan “outsourcing” dan upah buruh layak.

“Justru yang merespons cepat dari pihak kepolisian, bukannya instansi terkait,” ujar Mudhofir.

Mudhofir menyatakan pihaknya menuntut pemerintah menghapus seluruh jasa tenaga kerja tanpa “pandang bulu” dan tidak hanya menghentikan pengajuan izin outsourcing baru.

Baca Juga :  Om.. TELOLET Om.., Cara Bahagia Ala Indonesia ...

Buruh juga mendesak pemerintah memberlakukan upah buruh sesuai dengan standar kriteria hidup layak di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan 41 lokasi kawasan industri yang terancam mogok nasional tersebar pada 21 kota/kabupaten di Pulau Jawa dan Sumatera.

Namun, jumlah aksi mogok nasional yang terbanyak dari wilayah Bekasi dan Karawang yang mencapai 11 kawasan industri.

Iqbal mengatakan kepastian aksi mogok nasional akan ditentukan tiga hari sebelum 25 September 2012, guna menghindari penyusupan yang datang dari luar anggota MPBI.

Iqbal menambahkan mekanisme aksi mogok nasional akan berjalan dengan cara para perwakilan buruh pada tingkat kota/kabupaten akan berhenti produksi menuju kawasan industri, kemudian menyerahkan surat aksi mogok sebagai unjuk rasa.

“Kita juga akan menyerahkan surat pemberitahuan rencana aksi mogok kepada Mabes Polri sebelum pelaksanaan,” papar Iqbal. (Ant)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. saya setuju outsourcing ditiadakan, karena system ini membuat cara baru koruptor (makin maraknya bisnis tenaga kerja yg hr membayar untuk jadi tenaga kerja ) dan tidak adanya. Jaminan masa depan untuk buruh karena bekerja dengan system kontrak terus menerus. Pemerintah, khususnya DPR, harus berfikir dan bekerja keras untuk memikirkan jalan keluarnya bangsa ini mau di bawa kemana. Bukannya memikirkan kepentingan politiknya pribadi / partainya/ golongan saja, karena rakyat indonesia lebih banyak yang pendidikannys sma kebawah di bandingkan sarjana ( rata2 outsorscing tingkt pendidikannya sma ke bawah karena untuk tenaga operator ).

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*