Calon Berkualitas, Golput Berkurang

Oleh: Fadmin P Malau

Pada dasarnya masalah Golongan putih (Golput) atau tidak memilih calon yang ada merupakan masalah klasik dalam kehidupan politik hampir semua Negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Disebabkan memilih calon pemimpin merupakan hak maka secara konstitusional, pilihan Golput atau tidak memilih calon yang ada tidak memiliki konsekuensi hukum.

Bukan saja pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 ini masalah Golput kembali ramai atau menyeruak dibicarakan banyak kalangan, pada Pemilu tahun 2009 lalu hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Fenomena Golput ini pernah direspon mantan Presiden Indonesia keempat, KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menyatakan kalau tidak ada yang bisa dipercaya, ngapain repot-repot pergi ke kotak suara? Pernyataan tersebut mengundang banyak perhatian kalangan karena diucapkan Gus Dur.

Bila dicermati pernyataan Gus Dur itu ada benarnya. Namun, akar masalahnya bukan ngapain repot-repot pergi ke kotak suara. Sesungguhnya pergi ke kotak suara memberikan suara bukan hal yang merepotkan, akan tetapi mengapa masyarakat Indonesia enggan atau malas datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), masuk ke bilik suara melaksanakan haknya untuk memilih calon pemimpin.

Akar masalahnya mengapa harus enggan, malas melaksanakan haknya atau mempergunakan haknya. Biasanya secara psikologis manusia sangat senang mempergunakan haknya dan manusia sangat marah bila haknya diambil orang. Secara psikologis agaknya hak seseorang itu sangat senang untuk digunakannya akan tetapi bila malas atau enggan untuk menggunakan haknya sudah tentu ada masalah dan itulah akar masalahnya mengapa terjadi jumlah Golput tinggi.

Hak sangat berbeda dengan kewajiban, secara psikologis dan sosial manusia paling malas, enggan untuk menunaikan kewajibannya dan cenderung untuk menuntut haknya sedangkan kewajibannya diabaikan. Memilih adalah hak setiap warga Negara di satu Negara demokratis setiap warga Negara memiliki hak untuk memilih calon pemimpinnya. Hak melekat dalam kehidupan manusia untuk mempergunakannya atau tidak mempergunakannya, sedangkan kewajiban harus ditunaikan atau dilaksanakan dan bila kewajiban tidak dilaksanakan maka ada sanksi yang harus diberikan. Lain dengan hak seseorang, bila tidak ditunaikannya atau dilaksanakannya tidak bisa diberi sanksi.

Mencari Solusi Golput

Kondisi yang tidak ideal ini harus dicarikan solusinya. Manusia seharusnya senang menerima haknya. Betapa senangnya seseorang menerima gaji atau upah sebagai haknya setelah menunaikan atau melaksanakan kewajibannya bekerja. Terkadang ada orang yang malas melaksanakan kewajibannya atau bekerja tidak baik akan tetapi tetap menuntut haknya menerima gaji atau upah.

Umumnya manusia paling senang menerima haknya dan bila dihalangi atau tidak diberikan haknya akan marah dan menuntut orang yang tidak memberi atau menghalangi hak seseorang. Misalnya majikan atau perusahaan tidak memberikan hak karyawan/pekerja berupa gaji atau upah maka si karyawan/pekerja akan marah. Bukan saja tidak diberi akan tetapi terlambat waktu memberi hak atau gaji biasanya karyawan/pekerja akan marah, apa lagi sampai tidak diberi haknya.

Memilih calon pemimpin pada Pemilu adalah hak setiap warga Negara yang sudah memenuhi syarat-syarat ditetapkan, mulai dari syarat fisik seperti dewasa sampai syarat administrasi yakni tanda kependudukan resmi pada satu daerah dan lainnya. Namun, mengapa hak yang dimiliki warga Negara yang sudah memenuhi syarat fisik dan administrasi tidak (belum) mau dilaksanakan. Hal inilah yang menjadi pertanyaan dan sekaligus dicari akar masalahnya, mengapa bisa sampai terjadi yang demikian.

Baca Juga :  Konsensus Para Bandit Demokrasi

Dalam mencari solusinya harus mempergunakan hukum ada aksi maka ada reaksi. Pertama mengapa aksi untuk memilih sebagai hak setiap warga Negara tidak dilaksanakan. Kedua, apakah tidak merasa memilih itu adalah haknya? Jawabnya setiap manusia pasti mengetahui haknya dan juga menyadari kewajibannya meskipun terkadang manusia hanya mau tahu dengan haknya sementara kewajibannya pura-pura tidak mengetahuinya.

Manusia yang mengetahui haknya dipastikan mengetahui juga kewajibannya. Dua elemen ini saling berhubungan satu dengan yang satunya sehingga tidak bisa hanya sepihak. Ketika hak diminta maka kewajiban harus ditunaikan. Memilih calon pemimpin adalah hak setiap warga Negara pada Negara demokratis, akan tetapi menjadi kewajiban pula kepada calon yang akan dipilih sebagai orang yang layak untuk dipilih.

Dua hal yang saling berhubungan sehingga ketika warga Negara enggan atau malas mempergunakan haknya untuk memilih para calon pemimpin maka pada waktu yang sama calon pemimpin juga harus mampu menunjukkan atau menampilkan dirinya sebagai calon yang layak, tepat untuk dipilih.

Dari hubungan interaksi ini diperoleh akar masalahnya bahwa kewajiban setiap calon pemimpin yang akan dipilih harus mampu menunjukkan dirinya sebagai yang layak untuk dipilih. Bila ini yang terjadi maka sesungguhnya telah terjadi interaksi yang kuat antara hak dan kewajiban. Sederhana saja secara teoritis meskipun implementasinya tidak semudah membalik telapak tangan.

Banyak Faktor dan Fatwa

Fenomena Golput terus terjadi di Indonesia dan Pemilu tahun 2009 lalu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Hidayat Nur Wahid meminta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai fenomena Golput dan MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan Golput dan wajib memilih dalam Pemilu.

Fatwa yang mengharamkan Golput menjadi fenomena kontroversial dalam kancah politik nasional dan faktanya jumlah Golput tetap saja besar serta sempat ditolak oleh sejumlah organisasi fundamentalis Islam di Indonesia seperti Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan lainnya.

Kini fatwa MUI yang mengharamkan Golput dan mewajibkan memilih dalam Pemilu kembali mencuat. Namun, penulis tidak membahas itu dalam konteks tulisan ini akan tetapi hanya sebagai referensi bahwa fenomena Golput perlu dicari solusinya yang terbaik, tepat sasaran dengan mencari akar masalahnya.

Fenomena Golput yang terjadi pada masyakarat Indonesia ketika Pemilu banyak faktor yang memengaruhinya yakni faktor calon pemimpin, faktor teknis, faktor administrasi, faktor politis dan lainnya maka kurang (tidak) arif jika langsung menyalahkan para pelaku Golput, termasuk langsung memvonis Golput itu perlakuan haram. Sementara memilih adalah hak yang dilindungi Undang Undang keikutsertaan seseorang dalam Pemilu itu sebagai hak yang sesuai, sejalan dengan semangat demokrasi dan Pancasila.

Banyak hal berkembang dalam fenomena Golput setiap kali dilaksanakan Pemilu. Hal yang berkembang itu sangat variatif dan tidak arif jika digeneralkan. Namun, akan lebih arif dan bijaksana jika faktor-faktor yang memengaruhi Golput itu diminimalkan sehingga jumlah pemilih Golput menjadi minimal.

Baca Juga :  Nasionalisme yang Terancam

Faktor calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang benar-benar baik, kredibel, berkualitas, memiliki kemampuan untuk memimpin bangsa dan Negara ini dapat dipastikan akan meminimalkan jumlah pemilih Golput.

Logikanya jika ada yang ingin dipilih oleh calon pemilih sudah pasti calon pemilih itu tidak akan menjadi pemilih Golput. Calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang dapat dipercaya rakyat akan memilihnya. Sebaliknya calon wakil rakyat yang tidak dapat dipercaya rakyat maka akan sulit rakyat memberikan pilihan kepada calon pemimpin atau calon wakil rakyat itu menjadi wakil rakyat.

Calon-calon yang berkualitas pasti akan dipilih oleh para calon pemilih. Hal ini berlaku hukum alam dan ketika belum (tidak) ditemukan calon-calon yang berkualitas maka calon pemilih akan sulit memberikan atau menjatuhkan pilihannya dan akhirnya bermuara kepada pilihan Golput. Pemilih melakukan pilihan Golput, setelah menilai para calon yang ada tidak sesuai dengan penilaiannya.

Faktor berikutnya terjadi Golput disebabkan faktor teknis dan administrasi atau faktor struktural yakni pemilih yang berhak memilih akan tetapi tidak terdata pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) akhirnya pemilih yang berhak memilih menjadi pemilih Golput meskipun mungkin ada calon yang berkualitas untuk dipilih.

Faktor politis dan faktor realistis yakni para calon pemilih kecewa terhadap pemimpin atau wakil rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat akan tetapi kinerjanya kurang (tidak) baik, apa yang dijanjikan sewaktu kampanye atau belum terpilih hanya tinggal janji ketika telah menjadi pemimpin. Kekecewaan calon pemilih ini kepada pemimpin terdahulu dipilihnya bisa bermuara kepada pilihan Golput.

Sebaiknya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemilih dengan pilihan Golput ini harus dihilangkan yakni hadirnya para calon pemimpin yang berkualitas, tidak adanya masalah teknis atau masalah struktural yakni masalah DPT yang terus bermasalah dan masalah pemimpin yang tidak amanah atau pemimpin yang kinerjanya buruk atau melakukan tindakan korupsi sehingga bermuara kepada kekecewaan yang dalam sehingga menjadi pemilih dengan pilihan Golput. Kata kuncinya, calon pemimpin berkualitas akan mengurangi pemilih dengan pilihan Golput.***

Penulis adalah Dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, pemerhati masalah sosial, budaya, ekonomi dan politik.

SUmber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*