Capaian PAD Madina Masih Minim

rupiah. shutterstock

Panyabungan. Badan anggaran (Banggar) DPRD Mandailing Natal (Madina) mengadakan rapat pembahasan laporan realisasi anggaran dan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada semester pertama tahun anggaran 2016 dan prognosis enam bulan berikutnya, Kamis (15/9) sore di ruang paripurna DPRD Madina.
Hadir dalam rapat tersebut tujuh orang pimpinan dan anggota Banggar, Sekretaris Daerah (Sekda) Madina HM Syafei Lubis bersama beberapa pejabat setingkat kepala bidang dan kepala bagian di Setdakab Madina. Rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu akhirnya ditunda karena hanya ada beberapa pimpinan SKPD pengelola anggaran yang tidak hadir dan hanya mengutus perwakilannya, rencananya rapat akan kembali digelar Kamis malam.

Dalam rapat itu diketahui bahwa realisasi capaian PAD masih sekitar 38% dari target sebesar Rp 85 miliar. Terungkap juga dalam rapat tersebut masih banyak proyek anggaran di semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina yang belum dilaksanakan.

Salah seorang anggota Banggar Arsidin Batubara kepada wartawan mengatakan, realisasi capaian PAD yang masih di bawah 50% kondisinya sangat mengkhawatirkan karena dalam stuktur APBD tahun 2016 Silpa sebagian telah digunakan pada struktur pembiayaan dalam rangka menyeimbangkan APBD. “Oleh karenanya, dibutuhkan perhatian serius agar kondisi APBD 2016 tidak mengalami “turbulensi” yang serius,” ujar Arsidin.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini mengaku tidak kaget melihat kondisi ini karena pada saat pengesahan APBD tahun 2016 pihaknya telah memberikan teguran maupun peringatan mengenai potensi terjadinya ‘bubble fiscal’.
“Dan dari kondisi yang ada sekarang, sepertinya ‘bubble fiscal’ itu benar-benar terjadi, ini yang kami khawatirkan sejak pengesahan APBD 2016,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kemegahan Candi Portibi Semakin Hilang

Karena itu ujar Arsidin, dibutuhkan sinergitas Pemerintah Daerah dan DPRD agar ada solusi konkrit menjawab keadaan yang ada saat ini. “Tentu kita juga menghimbau kepada semua pihak agar keadaan ini tidak disikapi berlebihan karena memang secara nasional juga sedang mengalami kondisi di mana dibutuhkan efesiensi dalam belanja akibat kondisi fiscal yang lagi mendapat ujian seperti saat ini,” tambahnya.

Bagi Fraksi Partai Golkar katanya, ada dua skema yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan ini. Pertama, tetap optimis terhadap pencapaian target PAD.

“Oleh karena itu dibutuhkan rencana optimalisasi capaian realisasi PAD dengan tidak melihat upaya pencapaian target PAD sebagai beban tapi harus dilihat sebagai tanggungjawab. Kedua, rasionalisasi belanja tidak bisa dihindarkan ketika memang capaian PAD sebagaimana dimaksud tidak berjalan maksimal,” pungkasnya. (zamharir rangkuti)


Medanbisnisdaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 4 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*