Carut Marut Pendidikan Di P.Siantar, Komisi E DPRD Sumut “Pasrah”

windowslivewriterironiharipendidikannasionalindonesia 7317sekolah 2 Carut Marut Pendidikan Di P.Siantar, Komisi E DPRD Sumut “Pasrah”Dualisme SMA Negeri 4 Pematang Siantar, semakin dilematis dan belum juga menemukan titik terang. Kondisi itu semakin mencerminkan“carut marutnya’ pendidikan di kota Pematang Siantar.

Para guru di bawah pimpinan Ketua Dewan Pendidikan Pematang Siantar, Drs  Armaya Siregar juga dibikin semakin pusing, usai pertemuan dengan komisi E DPRD Sumut, Rabu (07/07) di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan.

Pertemuan yang turut dihadiri staf Dinas Pendidikan Sumut itupun kembai ‘mentok’ tanpa menghasilkan solusi apapun tentang SMA Negeri 4 itu.

Ironisnya, wakil rakyat justru sependapat dengan paparan Disdik Sumut yang mengatakan, masalah dualisme SMA Negeri 4 Pematang Siantar terganjal otonomi daerah, sehingga Disdik Sumut dan DPRD Sumut tak bisa ikut campur.

“Ini bukan wewenang DPRD Sumut, kami tidak bisa mengintervensi, karena ini era otonomi keputusan ada di tangan Walikota atau Bupati, serta DPRD setempat,” kata Ketua Komisi E DPRD Sumut Brilian Moktar SE. Menyambung anggota Komisi E Nurhasanah S sos yang juga mengeluarkan pendapat yang terkesan pasrah dengan kondisi SMA N 4 Pematangsiantar tersebut. “Malulah kami, apa nanti kata anggota DPRD Siantar,” kata Nurhasanah. Pertemuan itu hanya dihadiri empat wakil rakyat yakni Amarullah dan Ramadina Pulungan.

Tanggapan dari anggota Komisi E DPRD Sumut, sungguh jauh berbeda dengan argumen yang pernah dikeluarkan kalangan anggota DPRD Sumut  daerah pemilihan (dapem) IX Siantar /Simalungun saat kunjungan kerja (kunker) ke SMA Negeri 4 yang berlokasi di Jalan Pattimura Pematang Siantar baru-baru ini.

Baca Juga :  Awak Kurang, Garuda Tak Terbang

Tim kunker di bawah pimpinan ketuanya Irwansyah Damanik SE, juga dihadapan dewan pendidikan Pematangsiantar secara tegas berjanji akan memperjuangkan nasib SMA negeri 4 Siantar, dimana proses belajar mengajar tetap dilakukan di Jalan Pattimura. Apalagi di Departemen Pendidikan pusat hanya alamat itulah yang diakui dan bukan SMA Negeri 4 yang beralamat di Jalan Gunungsibayak. Bahkan sebagaimana janji wakil rakyat Sumut Dapem IX, mereka akan memperjuangkan anggaran perbaikan gedung SMA 4 Jalan Pattimura serta pengadaan mobiler dalam APBD 2010.

Namun anggota Komisi E DPRD Sumut yang memang bertugas menangani persoalan pendidikan justru kembali menyerahkan persoalan itu kepada walikota Siantar yang baru saja terpilih. “Kita serahkan sajalah kepada Pak walikota  Hulman Sitorus, jika beliau kelak telah dilantik semoga bisa mengambil langkah bijaksana terkait dilemma SMA 4 ini,” kata Brilian berdalih.

Pada pertemuan itu, juga membahas, persoalan lainnya terkait dengan dunia pendidikan di Pematangsiantar, seperti masalah penerimaan siswa baru yang cenderung didominasi sekolah negeri. Kondisi ini dikhawatirkan menyebabkan beberapa sekolah swasta tutup, bahkan puluhan lainnya nyaris koleps, karena sekolah negeri mengambil semua siswa.

Sehingga kalangan dewan pendidikan Siantar menilai perlu adanya peraturan yang tegas mengenai jumlah ratio murid dan local. “Di Pematangsiantar saat ini sudah 3 sekolah swasta yang tutup karena ketiadaan murid, sedangkan untuk sekolah negeri jumlahnya membludak untuk satu local dengan ukuran ruangan 7 kali 8 meter mencapai 40 siswa. Padahal kuotanya satu kelas 32 siswa,” papar Armaya.

Baca Juga :  Pasar Sukaramai Medan Terbakar 95 Persen Kios Hangus.

Namun persoalan itu juga tak menghasilkan solusi, dengan alasan semua kembali kepada kebijakan pemerintah daerah setempat. (irm)

Sumber: http://beritasore.com/2010/07/09/carut-marut-pendidikan-di-p-siantar-komisi-e-dprd-sumut-%E2%80%9Cpasrah%E2%80%9D/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*