Cukup Sudah Kemiskinan dan Pemiskinan

KOMPAS.com– Sejak konstitusi Republik Indonesia ditetapkan pada 18 Agustus 1945, kemiskinan tetap menjadi momok di negeri ini. Janji konstitusi untuk memerdekakan rakyat dari kemiskinan belum juga tergenapi.

Sebaliknya, potret kemewahan dan penyalahgunaan uang rakyat menjadi kenyataan yang masih harys dihadapi sampai hari ini.

Sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia hingga Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (UKP2K), Selasa (23/8) sore mendeklarasikan Gerakan Cukup Sudah Kemiskinan dan Pemiskinan di Tugu Proklamasi Jalan Pegangsaan Jakarta.

Ketua UKP2K HS Dillon mengatakan deklarasi ini menjadi momentum untuk memulai gerakan yang kongkret.

“Jangan lagi diteruskan pewarisan kemiskinan kepada anak cucun akibat perbuatan dan pembiaran kita. Saatnya seluruh komponen bangsa merapatkan barisan untuk melawan kezaliman, karena tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia merdeka. Kami bertekad menegujkan diri untuk kembali ke landasan republik, membangun kemanusiaan Indonesia yang adil dan beradab,” katanya.

Direktur Eksekutif Kemitraan Wicaksono Sarosa mengkritisi pemanfaatan kekayaan alam yang belum sepenuhnya memberi kesejahteraab kepada rakyat sebagai mana amanat konstitusi. “Jika kita menjalankan konstitusi dengan benar, seharusnya tak ada lagi orang miskin di negeri ini,” kata Wicaksono.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Waspadai Penelepon yang Mengabarkan Keluarga Kecelakaan!

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*