Dalam Hal Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pemerintah Wajib Membayar Ganti Rugi Bagi Warga Pemilik Tanah

BANGUN SIREGAR, SH

Oleh : BANGUN SIREGAR, SH. *)

BANGUN SIREGAR, SH

Sebelum diundangkannya UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, maka sepanjang menyangkut masalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1975, Keputusan Presiden No.55 Tahun 1993, Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 serta terakhir Peraturan Presiden No.65 Tahun 2006 sebagai realisasi dari amanat Pasal 6, pasal 27, pasal 34, pasal 40 UU Pokok Agraria. Dan selanjutnya UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM juga mengamanatkan bahwa sebagai konsekuensi sumber daya tanah merupakan salah satu bagian dari HAM, maka kegiatan yang bertautan dengannya (Sumber Daya tanah) harus diatur dengan undang-undang.

Pada saat ini sering terdengar timbulnya sengketa lahan diberbagai daerah yang berbenturan dengan aparat pemerintah. Hal itu menurut saya dipicu oleh tidak transparannya pemerintah daerah dalam hal rencana pengadaan tanah untuk kepentingan  pembangunan itu sendiri. Masyarakat pemilik tanah menjadi tidak berdaya dan tidak dapat menikmati hak atas tanahnya karena pemerintah acapkali mengedepankan “intimidasi” dengan cara mempergunakan aparat bersenjata untuk berhadapan langsung dengan warga. Ada istilah yang menggelitik yang dicap kepada warga yang menolak tanahnya untuk diambilalih pemerintah dengan istilah “melawan pemerintah, penghambat pembangunan dan lain, dan lain”. Apapun istilah yang diberikan kepada warga tetap saja hal itu tidak akan dapat menjadi senjata ampuh untuk mengusir warga ataupun menghanguskan hak warga atas tanah mereka. Seharusnya dan menjadi wajib hukumnya bahwa atas setiap perbuatan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan harus berpijak pada dasar konstitusional yakni Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 28 H Ayat (4) yang dinyatakan:” setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil-alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”

Perbincangan perihal nilai dan harga benda yang terkena atau menjadi obyek kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan acapkali menjadi salah satu akar masalah sengketa pertanahan, antara subyek hak atas tanah dengan pihak pemerintah yang memerlukan tanah untuk kegiatan pembangunan. Perihal harga ganti rugi telah diatur dengan baik dalam pasal 33 Undang-undang nomor 2 tahun 2012, yang berbunyi :

Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:

a. tanah;

b. ruang atas tanah dan bawah tanah;

c. bangunan;

d. tanaman;

e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau

Baca Juga :  Menata Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah

f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Nilai dan harga memiliki makna penting dalam melakukan kegiatan penilaian yakni penganggaran/estimasi nilai dari suatu kepentingan atas suatu properti/harta untuk suatu tujuan tertentu antara lain untuk menghitung kerugian dalam kegiatan pengadaan tanah yang harus mengikuti prinsip betterment yaitu prinsip yang menekankan pada pemberian kompensasi yang tidak menguntungkan dan tidak merugikan kepada kedua belah pihak.

Merujuk pada pandangan Maria SW Sumardjono sudah waktunya dalam kebijakan pengambilalihan tanah harus bertumpu pada prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (Human Rights) dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1)      Pengambilalihan tanah merupakan perbuatan hukum yang berakibat terhadap hilangnya hak-hak seseorang yang bersifat fisik maupun non fisik dan hilangnya harta benda untuk sementara waktu atau selama-lamanya;

2)      Ganti kerugian yang diberikan harus memperhitungkan:

a. hilangnya hak atas tanah, bangunan, tanaman,

b. hilangnya pendapatan dan sumber kehidupan lainnya,

c. bantuan untuk pindah ke lokasi lain dengan memberikan alternative lokasi baru yang dilengkapi dengan fasilitas yang layak,

d. bantuan pemulihan pendapatan agar dicapai keadaan setara dengan keadaan sebelum terjadinya pengambilalihan;

3). Mereka yang tergusur karena pengambilalihan tanah harus diperhitungkan dalam pemberian ganti kerugian harus diperluas.

4). Untuk memperoleh data yang akurat tentang mereka yang terkena penggusuran dan besarnya ganti kerugian mutlak dilaksanakan survai dasar & sosial ekonomi;

5). Perlu diterapkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan pengambilalihan dan pemukiman kembali;

6). Cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan harus ditumbuhkembangkan

7). Perlu adanya sarana menampung keluhan dan dan menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam proses pengambilalihan tanah.

Sudah saatnya setiap warga masyarakat mengetahui aturan hukum  menyangkut prosedur dan tata kerja pemerintah dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimaksud.

Adapun prosedur/mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah, dan apa saja yang harus dilengkapi oleh warga masyarakat dalam penggantian kerugian atas tanahnya yang akan dipergunakan oleh pemerintah baik untuk sarana jalan maupun untuk lahan perkantoran, yaitu :

PROSES TATA KERJA PANITIA PENGADAAN TANAH 
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

(Sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 tahun 1994 jo Nomor 3 tahun 2007 jo UU No 12 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)

1. Surat Permohonan Penguasaan Tanah oleh
2. SK Gubernur/Kepala Daerah tentang Penguasaan tanah
3. Rapat koordinasi
4. Surat Tugas
5. Sosialisasi
6. Pematokan/pengukuran/inventarisasi
7. Pembuatan daftar inventarisasi dan pemetaan bidang
8. Pengumuman hasil inventarisasi
9. Musyawarah harga
10. Pembuatan SK penetapan harga
11. Penelitian berkas
12. Pembuatan daftar nominatif
13. Pembayaran

Baca Juga :  Sumber Daya Alam Dimungkinkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Marancar

MEKANISME PROSES PEMBAYARAN GANTI RUGI
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM


1. Warga menyerahkan berkas kepada lurah/kepala desa
2. Kelengkapan berkas diteliti oleh petugas kelurahan/kantor desa
3. Berkas yang diteliti dan lengkap dikirimkan ke sekretariat P2T (Panitia Pengadaan Tanah)
4. Satgas P2T melaksanakan penelitian berkas berdasarkan daftar inventarisasi
5. Copy berkas yg telah diteliti oleh satgas P2T dan dinyatakan telah lengkap memenuhi syarat untuk dibayar ganti ruginya dikirimkan kepada pengguna anggaran untuk dibuatkan nominatif
6. Setelah ada daftar nominatif dan tersedianya anggaran, P2T membuat surat undangan kepada warga untuk pembayaran ganti rugi (warga bawa berkas)
7. Sebelum dilaksanakan pembayaran, P2T memeriksa, mencocokkan berkas warga yang asli dan apabila telah sesuai maka diserahkan kepada pengguna anggaran untuk dilakukan Pembayaran

KELENGKAPAN ADMINISTRASI BERKAS KEPEMILIKAN GUNA GANTI RUGI TANAH

1. Fotocopy KTP Pemilik (ahli waris)
2. fotocopy KK
3. Bukti kepemilikan tanah (Sertifikat, Akta Jual Beli, Girik)
4. SPT PBB 3 tahun terakhir (lunas)
5. Surat Pernyataan tidak sengketa dari pemilik tanah yang
diketahui oleh Lurah/kepala desa.
6. Riwayat Tanah (khusus untuk Akta Jual Beli dan Girik)
7. Surat Letter C (khusus untuk Akta Jual Beli dan Girik)
8. Surat Pernyataan penguasaan fisik tanah dari pemilik tanah
yang diketahui oleh kelurahan/kantor desa.
9. Surat pernyataan kepemilikan bangunan (jika ada)

*) , Advokat/Pengacara di Jakarta

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*