Dana BPJS Rp5 Miliar Diduga Diendapkan

Musliadi Nasution

MADINA – Lembaga penegak hukum diminta memeriksa Plt Kadis Kesehatan Madina drg Ismail Lubis atas dugaan pengendapan dana kapitasi BPJS Madina sekitar Rp5 miliar di rekening Dinas Kesehatan. Seharusnya dana ini dikelola langsung oleh puskesmas.

Aktivis pemerhati pembangunan dan kebijakan Pemkab Madina Musliadi Nasution kepada Metro Tabagsel, Minggu (13/7) menyampaikan, selama ini berbagai tudingan telah dialamatkan kepada drg Ismail Lubis, mulai tidak becus bekerja, tidak layak jadi pimpinan, dan jarang masuk kantor serta dinilai tidak respek terhadap tugas-tugasnya dalam meningkatkan pelayanan dan mutu kesehatan di Madina.

“Namun tudingan itu masih kami anggap yang biasa dilakukan oleh pejabat di Pemkab Madina beberapa tahun terakhir. Namun jika itu berkaitan dengan anggaran dana BPJS yang peruntukannya untuk semua masyarakat peserta. Nah, ini yang tidak kita terima,” jelasnya.

“Kami belum lama ini mendapat informasi dari sejumlah tokoh masyarakat bahwa dana BPJS di Madina sebesar kurang lebih Rp5 miliar diendapkan dan diparkir di rekening Dinas Kesehatan Madina atas kebijakan sepihak oleh Plt Kadis.

Dimana seharusnya dana itu disalurkan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau dikelola langsung oleh puskesmas dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada peserta BPJS,” ungkap Musliadi lagi.

Menurut Musliadi, berdasarkan Perpres Nomor 32 tahun 2014, Permenkes Nomor 19 Tahun 2014, dan Surat Edaran Mendagri Nomor 900, dana ini langsung ditransfer ke rekening puskesmas tiap bulan untuk biaya Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional.

Namun, diduga kuat Plt Kadis Kesehatan Madina, drg Ismail Lubis memiliki kepentingan pribadi dan sengaja mengabaikan ketentuan hukum dan perundang-undangan itu.

Baca Juga :  Chelsea Lolos, Liverpool Susah Payah Kalahkan Tim Divisi Tiga

Hal ini menyebabkan dana kapitasi yang sangat di butuhkan dalam pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas tiap bulan tersebut tidak bisa di cairkan sejak bulan Januari-Juni 2014. Dari informasi yang dihimpun jumlah besaran dana BPJS untuk Madina tiap bulan yang harusnya dibayarkan adalah sebesar Rp890 juta.

“Jika drg Ismail sengaja menahan dana sebesar itu hingga beberapa bulan lamanya, ini bisa pintu masuk bagi penegak hukum memeriksa beliau. Bahkan kami sempat menerima informasi bahwa ada alasan drg Ismail menyebutkan bahwa SDM yang dimiliki petugas puskesmas di Madina tidak mampu dan bertentangan dengan peraturan daerah sehingga anggaran itu diambil alih sepenuhnya oleh dinas kesehatan, ini kan lucu,” ucapnya.

“Untuk itulah selaku masyarakat Madina, saya mendesak lembaga penegak hukum melakukan penyelidikan dan mengusut dugaan KKN di Dinas Kesehatan Madina termasuk dana kapitasi yang diduga diendapkan itu. Begitu juga kami meminta kepada Pak Bupati Dahlan Hasan agar tetap konsisten dan istiqamah atas janjinya kepada seluruh masyarakat yang mengatakan tidak akan ada lagi korupsi di Pemkab Madina.

Pak Dahlan Hasan harus buktikan jangan hanya dalam ucapan saja, apalagi ini menyangkut pelayanan kesehatan,” tantang Musliadi yang juga Wakil Ketua BKPRMI Provinsi Sumatera Utara itu.

Kemudian kepada Dahlan Hasan Nasution, dirinya meminta jangan melindungi atau mempertahankan pejabat yang hanya mengundang konflik hukum demi menjaga wibawa Madina. Memang, belakangan ini berkembang isu bahwa hubungan antara Plt Kadis Kesehatan dengan Kepala Puskesmas di Madina memanas atas berbagai kebijakan drg Ismail sejak menjadi Plt Kadis Kesehatan.

Baca Juga :  Ditahan Everton, Chelsea Makin Terpuruk

“Ada saja kebijakannya yang bertentangan dengan peraturan tetapi sering menekan kepala puskesmas agar selalu setuju, termasuklah tentang pengelolaan dana kapitasi BPJS ini, tetapi kabarnya hampir semua kepala puskesmas tidak menuruti keinginannya,” ucap salah seorang petugas di salah satu Puskesmas di Madina.

“Permasalahannya, Plt Kadis Kesehatan menginginkan semua dana kapitasi itu ditransfer ke rekening dinas, baru dia yang kirim ke rekening puskesmas, di sini inti masalahnya,” ucap kepala puskesmas yang tidak mau disebutkan identitasnya itu.

Plt Kadis Kesehatan Madina, drg Ismail Lubis yang dihubungi melalui telepon selulernya awalnya aktif, namun setelah beberapa kali ditelpon tidak aktif lagi. Begitu juga pesan pendek yang dikirimkan tak kunjung dibalas. (wan)/METROSIANTAR.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*