Dana Desa Rawan Penyimpangan – Pemda Palas Diminta Serius Mengawasi

Padanglawas, Hingga saat ini Pemkab Padanglawas (Pa­las) telah merealisasikan sekitar Rp24,4 m­iliar atau sebanyak 30,7% dari jumlah to­tal alokasi dana desa untuk seluruh desa di Palas sebesar Rp79,483 miliar yang ter­sa­lur sekitar 232 dari 303 desa seluruh Palas.

Dalam waktu dekat diper­kirakan dana desa tersebut akan terealisasi sepenuhnya, seiring dengan arahan pemerintah pusat untuk mensegerakan realisasi dana desa yang telah masuk.

Kepada Analisa Sabtu (7/11), Direktur Ling­kar Study Pembangunan (LSP) Suma­tera Utara Ansor Harahap meminta kepada Pem­kab Palas segera menya­lurkannya un­tuk dapat dipergunakan.

“Tujuan pengucuran dana desa itu sangat bangus, tapi sekarang bagaimana penggu­naan anggaran itu bisa terawasi sehingga te­­pat sasaran,” ucap Ansor.

Ia juga meminta Pemkab Palas sece­pat­nya menun­taskan penyaluran dana desa yang masih tersisa sekitar 71 desa lagi, dan ha­­rus pro-aktif melakukan pengawasan ter­ha­­dap penggunaannya.

Lebih jauh alumni aktivis HMI Medan ini mengatakan, penggunaan dana desa ini benar-benar rawan penyimpangan, mengi­ngat jumlahnya cukup besar dan akan terus mengalir setiap tahun.

Dia menyebutkan, dana desa ini ibarat semut mendapat gula yang lumayan besar. Faktanya, banyak apa­ratur negara yang tidak bisa menghindari godaan penyele­wengan anggaran, demikian juga di tingkat desa, potensinya tetap terbuka lebar.

“Jumlah dana desa yang akan terus ber­gulir ini bukanlah jumlah kecil, tapi cu­kup besar untuk skala desa dan tentu bagi apa­ratur desa, uang yang me­ngalir ini bisa me­ngejutkan mereka sekaligus memicu ko­rupsi berjamaah” katanya.

Baca Juga :  Asal-Usul Kartu Merah Dan Kuning Dalam Sepakbola

Memicu

Menurutnya, beberapa faktor yang me­micu penyimpangan tersebut antara lain lemahnya penguasaan juknis penggunaan dana desa, mental korup yang menyelimuti jiwa para aparatur desa dan peluang kong kali kong dengan pihak-pihak yang terli­bat. Ditambah lagi lemahnya pengawasan dari masyarakat, termasuk BPD, dan pe­merintah di atasnya itu sendiri.

Untuk itu hemat Ansor diperlukan me­kanisme kontrol dari masyarakat, bahkan bila memungkinkan anggaran dae­rah, Pem­kab membentuk tim pengawas independen un­tuk mengawasi penggunaan dana desa ter­sebut, agar dipergunakan sesuai dengan pe­runtukannya yakni meningkatkan kese­jah­te­raan masyarakat desa.

Hal ini penting mengingat dana desa ini sebagai ujung tombak dan sangat strategis posisinya dalam mendorong percepatan pem­bangunan dan peningkatan kesejah­te­raan, maka diperlukan upaya mak­simal dalam pengawalannya.

“Selain menuntut peme­rintahan desa untuk menye­lenggarakan pemerintahan dan penggunaan dana desa ini secara transparan dan akuntabel, sebaiknya Pemkab Palas mem­pertimbangkan tim pengawas untuk pen­capaian target mak­simal” katanya. Tim Pengawas Dana Desa ini dimaksud­kan bukan untuk merekapitulasi pelang­ga­ran-pelanggaran yang terjadi, tapi lebih ke­pada mencegah agar tidak terjadi penyim­pangan sejak dana desa diterima oleh apa­ratur desa.

Dengan dibentuknya tim pengawas ini diharapkan upaya pencegahan dapat dila­kukan mulai dari hulu hingga hilir. Ke­rja-ker­ja pengawasan dana desa tersebut ter­selenggara lebih fokus dan terukur. “Bila pe­ngawasan baik dan hasilnya juga bisa baik, maka manfaatnya lebih dirasakan ma­syarakat” ungkap Ansor.

Selain itu, Pemkab Palas diminta segera mengeluarkan SK tim pengawas lapangan agar fungsi pengawasannya bias berjalan secara sungguh-sung­guh. Begitu juga BPD perlu disadarkan bahwa fungsi penga­wasan mereka, termasuk dalam penggunaan ang­garan dana desa ini, memiliki dasar atau pa­yung hukum yang kuat diatur dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pera­turan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Penye­lenggaraan Pemerintahan Desa.

Baca Juga :  Jalan Desa Batang Bahal, Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota P.Sidimpuan Belum Tersentuh Aspal

Bahwa regulasi tersebut sudah mem­be­rikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fung­si­nya untuk melakukan pengawasan ter­hadap kinerja kepala desa dan apara­tur­nya dalam pelaksanaan dana desa ini. Begitu juga dengan objek pengawasannya, telah dijelaskan dalam PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. (ats)


(Analisa).

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 4 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*