Dana Desa Tapsel Rp 57 M Masih Terganjal PP

Tapsel. Dana desa sebesar yang kini ditunggu-tunggu masyarakat tingkat desa se-Kabupaten Tapanuli Selatan masih terkandala pada Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, khususnya tertuang pada pasal 22 Ayat 1, 2 dan 3. “Kita masih menunggu aturan umum yang sampai saat ini belum turun sesuai dengan PP 60 tahun 2014 Pasal 22 ayat (1) yang menyebutkan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian membuat pedoman umum kegiatan yang didanai dari desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1),” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes) Tapsel, H Ginda Uli Pasaribu SSos, melalui Kabid Pemerintahan Desa Maratinggi kepada MedanBisnis, Senin (22/6).

Dikatakannya, alokasi dana desa yang seharusnya 57 milyar saat ini 40 persen sudah masuk pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Tapanuli Selatan. “Saat ini pihak kecamatan dan desa sedang membuat rencana program dan APBD desa,” kata Maratinggi.

Ironisnya, pusat menargetkan akan merealisasikan dana desa pada tahun 2015 secara bertahap pada bulan April 40%, pada bulan Agustus 40% dan pada bulan Oktober 20 %. Dari total dana desa itu, setiap desa akan menerima dana sebesar Rp250 hingga 270 juta.

“Namun sampai saat kita tidak berani merealisasikan dana tersebut walaupun sudah ada di kas,” katanya sambil mengatakan kami tidak bersedia menanggung resiko apabila nantinya menyalahi aturan.

Baca Juga :  Jalan Anjlok, 2 Tahun tak Diperbaiki

Dikatakan, besaran dana desa untuk wilayah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai Rp 57 miliar untuk 212 desa. “Sampai hari ini, dana tersebut masih tersimpan di rekening Pemda Tapsel, sebelum ada juknis dan juklak secara umum yang dikeluarkan dari menteri perdesaan kami belum berani mengkucurkan dana tersebut ke seluruh desa – desa yang ada di wilayah Tapsel,” katanya.


IKHWAN NASUTION – MEDANBISNIS

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 4 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Harusnya para Bupati dan tingkat Camat melakukan sosialiasi hak dan kewajiban dari Turunan PP dan UU Desa yang sudah berlaku 1 Januari 2015. dan Para Kepala Desa perlu di latih/dilakukan Pelatihan atas pengeloaan Aset desa yang kalau tidak difahami para Kepala Desa akan menghambat pencariannya dan juga bisa menjadi memasukkan para Kepala Desa kelak ke Penjara bila tidak mengerti akan cara memamfaatkan/mengelola aset desa termasuk Dana Desa yang disebutkan di atas.
    Jadi saran: sebaiknya para Kepala Camat dan Bupati mendatangkan traider2 untuk penerapan UU Desa dan PP ini untuk membimbing seluruh Kepala Desa di Tapsel, sehingga mereka bisa membuat program, cara membuat peraturan desa yang dibutuhkan dan cara membuat laporan keuangan yang sudah diwajibkan di peraturan ini. Minimal u/ menseragamkan standar pelaporan keuangan Desa agar mudah mencairkan di tahapan pencarian Dana Desa Berikutnya. Kalau tidak di dukung para Bupati dan Para Camat, maka jangan heran kalau dana Desa setiap Kabupaten di Indonesia ini, hanya dapat informasinya saja…

    Contoh yang sudah memperaktekkan pelatihan ini ada di jawa Timur dan didukung oleh Gubernur, Bupati dan seluruh Camat u melakukan pelatihan standar laporan keuangan/standar cara mengelola aset Desa yang berhubungan dengan Dana Desa ini. Sehigga para Kepala Desa mudah memenuhi syarat pengajuan pencarian dana Desa tersebut. Tanpa PEngajuan dari Kepala Desa dengan syarat yang sudah diatur dalam peraturan, jangan harap dana ini bisa cair….

    Pertanyaannya: apakah Pelatihan itu sudah dilakukan sesuai standar permintaan UU Desa dan PP yang sudah berlaku ini?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*