Dana Pelatihan P2KP Diduga Difiktifkan di Sidimpuan

sedayu anti korupsi1 Dana Pelatihan P2KP Diduga Difiktifkan di Sidimpuan
Dana Pelatihan P2KP Diduga Difiktifkan di Sidimpuan

P.Sidimpuan, (Analisa)

Dana pelatihan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kota Padangsidimpuan diduga telah difiktifkan.

Demikian disampaikan ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padangsidimpuan, Khoiruddin Nasution kepada wartawan di Gedung DPRD Jalan Sutan Soripada Mulia Kota P.Sidimpuan, baru-baru ini.

Dikatakan, adanya indikasi pemiktifan dana pelatihan masyarakat tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat ke DPRD yang menyatakan anggaran P2KP telah difiktifkan. “Dalam laporan itu disebutkan hingga kini, masyarakat belum mendapatkan pelatihan dari P2KP,”katanya.

Dijelaskan, dana pelatihan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhitung 2006 sampai tahun 2009, tidak jelas peruntukannya sebagaiamana keterangan yang diambil dari berbagai desa/kelurahan bahwa, mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan dari P2KP. “Kita sangat menyesalkan tindakan ini,” terangnya.

Koir mengatakan, berdasarkan anggaran dari APBN, Pemko Padangsidimpuan mendapatkan kucuran dana sekitar Rp 200 juta terhitung dari tahun 2006 hingga 2009. “Dana tersebut langsung disalurkan kepada pemerintah melalui P2KP, “katanya.

Ditambahkannya, seluruh desa atau kelurahan yang ada di Kota Padangsidimpuan, mendapatkan dana tersebut, namun, realisasinya diduga belum ada. “Setiap desa/kelurahan mendapat Rp1 juta sampai dengan Rp 6 juta. “Kita akan memanggil pihak-pihak yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan dana pelatihan P2KP,”ujarnya.

Koordinator Kota (Korkot), PNPM Kota Padangsidimpuan, Taufik Hidayat membantah keterangan DPRD Kota Padangsidimpuan tersebut. “Tidak ada hak anggota DPRD Kota Padangsidimpuan untuk mengawasi anggaran APBN,” terangnya.

Baca Juga :  Lagi, Mahasiswa Demo Kejari Padangsidimpuan

Sementara itu, Sekretaris Bapeda Kota Padangsidimpuan, Ali Sutan enggan berkomentar terkait realisasi anggaran P2KP tersebut. “Saya tidak bisa mengomentarinya, hubungi saja Korkot yang membidangi masalah itu,” katanya. (hih)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*