Dana Pemilukada Madina Rp15 Miliar

Selasa, 12 Januari 2010 – www.metrosiantar.com

Dana Pemilukada Madina Rp15 Miliar

MADINA-METRO; Dana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) untuk dua putaran mencapai Rp15 miliar. Dana ini berkurang Rp1 miliar dari yang diajukan sebelumnya Rp16 miliar.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madina, Jefri Antoni SH ketika dikonfirmasi METRO melalui telepon selularnya, Senin (11/1) kemarin.

Dijelaskan Jefri, total dana Pemilukada Madina sebesar Rp15 miliar ini setelah APBD Kabupaten Madina 2010 disahkan tanggal 30 Desember 2009 lalu dengan rincian sekitar Rp12 miliar lebih untuk dana Pemilukada putaran pertama, dan jika terjadi putaran kedua, dananya lebih dari Rp2 miliar.

Dana ini akan dipergunakan selama proses pelaksanaan Pemilukada yaitu selama 8 bulan yang dimulai dari Februari sampai pada September 2010 mendatang.

Dijelaskannya, tahapan, jadwal, dan waktu pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2010-2015 tersebut tidak ada perubahan. Untuk tahapan Pemilukada, baru efektif dimulai pada awal bulan Februari dengan agenda perdana proses validasi pemilih, penyerahan dukungan perseorangan. Pada awal bulan Maret pendaftaran balon bupati, bulan April-Mei proses retribusi dan pengadaan barang, pada minggu ke-4 bulan Mei akan digelar kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati, bulan Juni debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati, pada tanggal 9 Juni hari H Pemilukada dan wakil kepala daerah periode 2010-2115. Dan jika terjadi putaran kedua, maka hari H-nya adalah 18 Agustus 2010.

Baca Juga :  Poldasu periksa Kadishut Tapsel

Sementara untuk persyaratan balon Bupati dijelaskan Jefri, ada 3 jalur pendaftaran pertama melalui partai politik (perolehan kursi DPR), kedua, suara sah pada Pileg, dan ketiga melalui jalur independen. Ketiga jalur ini sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih ada lagi beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon, semisal untuk calon dari parpol yaitu 15 persen dari akumulasi jumlah kursi di DPRD Madina yang berjumlah 40 orang atau kursi. Yang artinya harus ada kursi, untuk jalur suara sah jika dibandingkan dengan perolehan suara sah pada pileg yang lalu yang berjumlah 180.000 itu, artinya calon tersebut harus mengantongi lebih kurang 27.000 suara sah.

“Untuk calon independen dihitung 5 persen dari jumlah penduduk suatu daerah, penghitungan sementara presentase jumlah penduduk Madina berkisar antara 400.000 hingga 500.000 jiwa. Artinya sekitar 20.000 hingga 21.000 KTP lah yang harus dikumpulkan dengan dilampirkan surat pernyataan dukungan yang ditempel materai dengan catatan tidak melibatkan KTP dari PNS, PPK, KPU, KPPS, TNI, POLRI serta KTP itupun masih berlaku hingga masa pendaftaran,” jelasnya.

Sekadar diketahui, jumlah kecamatan di Kabupaten Madina sebanyak 23 kecamatan dengan rincian jumlah desa sebanyak 391 desa, dan jumlah penduduk berkisar 400.000 hingga 500.000 jiwa untuk data sementara, sedangkan untuk pemilih sesuai dengan data pada pemilu kemarin berkisar 249.000 pemilih. (neo)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 13 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Capaian PAD Madina Masih Minim

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*