Dana Pilkada Rp. 6 Miliar Tak Jelas Ketua KPU harus Bertanggungjawab

SIDIMPUAN– Meskipun Ketua KPU Psp sudah berganti beberapa hari yang lewat, namun anggaran Pilkada Walikota Psp tahun 2012 lalu, harus tetap dipertanggungjawabkan pengunaannya oleh Ketua KPU Psp sebelumnya, Arbanur Rasyid Simbolon MA.

Divisi Advokasi Interupsi Hendrawan Hasibuan SH, Selasa (29/1) mengatakan, Interupsi sebagai lembaga yang sejak awal menentang anggaran pilkada sebesar Rp10,5 miliar sehingga akhirnya ditetapkan oleh DPRD Psp sebesar Rp6 miliar, meminta agar Arbanur Raysid mempertanggungjawabkan anggaran pilkada Psp tersebut.

“Sekalipun Ketua KPU Psp sudah berganti, tetapi Arbanur Raysid harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pilkada Psp sebesar Rp6 miliar,” katanya. Dikatakannya, diantara beberapa item yang diragukan dan diindikasi telah dikorupsi dalam penggunaan anggaran pilkada Psp ini yakni, biaya akuntan publik tertulis 7 kandidat, nyatanya hanya 6 kandidat dan diduga besarannya tidak diterima sebanyak itu.

Biaya advokasi hukum Rp130 juta diduga tidak transparan berapa yang dikeluarkan, perjalanan dinas Rp516 juta, dugaan pemotongan honor PPS dan PPK, anggaran petugas pemutakhiran data, pengadaan kertas suara Rp2.500 per lembar sementara di Pilkada Jabar saat ini harganya Rp550 per lembar, pengadaan DPD dan DPT.

“Interupsi akan serius menindaklanjuti ini dan akan membawanya hingga ke ranah hukum. Karena banyak potensi dan dugaan penyalahgunaan anggaran pilkada sebesar Rp6 miliar tahun 2012 lalu.

Arbanur Rasyid sebagai mantan Ketua KPU Psp adalah orang yang kami nilai paling  bertanggungjawab dan harus mempertanggungjawabkannya baik secara laporan keuangan maupun hukum,” tegasnya.

Baca Juga :  Beberapa Lokasi di Kecamatan Sinunukan Banjir

Dikatakan Hendrawan yang diminta untuk dipertanggungjawabkan adalah anggaran pilkada untuk putaran pertama saja sebesar Rp 6 milliar, sedangkan untuk anggaran putaran kedua sekitar Rp 3 milliar tidak, karena memang tidak dipergunakan sebab tidak ada putaran kedua.

Ketua Komisi I DPRD Psp yang membidangi pemerintahan Khoruddin Rambe membenarkan, anggaran pilkada untuk putaran pertama sebesar Rp6 miliar dan memang harus dan wajib dipertanggungjawabkan. “Bukan karena si A atau B ketua KPU-ny,  tetapi anggarannya ya wajiblah dipertanggungjawabkan,” ujar Politisi PKS ini.

Ketua KPU Psp Mudzakkir Khotib Siregar MA mengaku tidak tahu pasti soal berapa besaran anggaran KPU untuk putaran kedua. Namun dari pengakuan Sekretaris KPU Tawar Simbolon kepadanya, dana tersebut tidak bisa diambil atau dipergunakan.

“Berapa besarannya saya kurang tahu, tapi dari anggaran putaran kedua yang ditampung di P-APBD Psp 2012 lalu, kata Sekretaris ada sekitar Rp140 juta yang bisa dipergunakan untuk biaya per desa Rp1 juta sebanyak 79 desa dan kelurahan serta biaya penyampaian visi misi sekitar Rp40 juta,” kata Mudzakkir ya yang menggantikan Arbanur Rasyid per tanggal 25 Januari lalu.

Sementara Arbanur Rasyid belum bisa dimintai keterangan, dihubungi melalui telepon selulernya beberapa kali, yang bersangkutan tidak mau mengangkat meski terdengar  nada aktif.  Sementara pesan pendek yang dikirimkan untuk mengkonfirmasi masalah ini, juga tidak kunjung dibalas.  (phn/mer)

Baca Juga :  Sepuluh Pemain Milan Tekuk Catania

SUmber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*