Dapatkah Mereka Memenuhi Janji-janjinya?

Oleh: Samsuddin *)

Pemilu legislatif telah usai dilaksanakan. Berdasarkan hasil hitung cepat versi LSI secara nasional PDIP mendapat 19,73%, Golkar 14,59%, dan Gerindra 11,79%. Partai Demokrat mendapat 9,72%. Hasil Pemilu legislatif selanjutnya dijadikan evaluasi untuk program-program ke depan termasuk untuk menghadapi pilpres mendatang. Bila pada pemilu legislatif kali ini capaian suara yang diperoleh signifikan memenuhi persyaratan pengajuan untuk bertarung dalam pilpres, besar kemungkinan parpol tersebut akan mengusung wakilnya dalam pilpres mendatang, bila tidak memungkinkan maka parpol tersebut akan menempuh jalan koalisi dengan partai lain.

Dari seluruh tahapan pelaksanaan pileg muncul satu pertanyaan urgen, pileg itu untuk siapa? Di atas kertas tentu kita mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut bahwa pileg dilaksanakan untuk kepentingan rakyat sebagai bentuk aplikasi demokrasi dengan rakyat disertakan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan visi dari seluruh tahapan pelaksanaan pileg yang dilaksanakan, dan dalam catatan penulis pelaksanaan pileg kali ini menelan biaya lebih kurang 40 triliun.

Perjuangan menyejahterakan rakyat merupakan cita-cita mulia yang patut dihargai dan didukung, namun benarkah wakil kita berjuang untuk rakyat? Pertanyaan tersebut memunculkan jawaban relatif, artinya ada wakil kita yang berjuang untuk rakyat dan banyak yang berjuang untuk di luar kepentingan rakyat, di mana perjuangan itu telah bergeser kepada perjuangan individu dan oligarki. Memperjuangkan kesejahteraan rakyat mudah diucapkan, namun untuk implementasinya, jangankan tanpa niat yang tulus dengan niat yang tulus saja mewujudkan kesejahteraan rakyat itu sulit dilaksanakan.

Seorang caleg dari Dapil manapun, baik wanita, pria, Jawa, Sunda, Banten, Batak, Bugis, atau Madura, saat mereka berkampanye substansinya hanya satu: menyejahterakan rakyat, meski slogan-slogan yang mereka gunakan berbeda-beda. Misalkan seorang caleg memiliki idealisme tinggi kemudian terpilih sebagai anggota dewan, di awal-awal dia telah berkomitmen mewujudkan janji-janji kampanyenya, yang harus kita ketahui bahwa implementasi janji-janji itu tak semudah membalik telapak tangan. Karena dalam mewujudkan janji-janji itu pasti akan menghadapi kendala. Diantaranya adalah: satu, suasana/iklim yang dihadapi seorang anggota dewan di dalam dan di luar gedung dewan. Pada saat di luar gedung dewan godaan relatif tidak ada namun pada saat berada di dalam gedung dewan, pertimbangan-pertimbangan, kebijakan-kebijakan bukan lagi muncul dari idealisme, pertimbangan politis acap kali mencuat dalam setiap kebijakan kolektif maupun individu.

Baca Juga :  PEMBANGUNAN PANTAI BARAT MADINA PERLU KEPASTIAN HUKUM

Dua, prosedur/regulasi. Bahwa benar ada anggota dewan memiliki idealisme tinggi, bersemangat, merakyat, peduli. Namun saat ia akan memenuhi janjinya ia akan menghadapi tembok penghalang berupa prosedur/regulasi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Misalkan seorang anggota Dewan berkomitmen membela hak-hak buruh. Pertanyaannya apakah sudah pasti dia akan duduk di komisi yang menangani masalah buruh? Belum tentu, siapa-siapa saja dari anggota DPR ( DPR RI, DPRD TK I, DPRD TK II) yang duduk di suatu komisi harus melalui mekanisme internal partai, bukan atas dasar keinginannya sendiri. Maka pada tahap ini bagi seorang anggota dewan terpilih yang berjanji membela buruh tidak akan bisa memenuhi janjinya kalau ia tidak duduk di komisi yang menangani masalah buruh.

Tiga, dan sekiranya ia memang duduk di komisi yang menangani masalah buruh bukan berarti dengan serta merta dapat menunaikan janjinya. Tidak seperti itu, karena ada kendala lain yang bisa saja muncul, seperti; sumber daya manusia. Seorang anggota dewan yang ingin membela buruh harus paham permasalahan buruh dan aspek-aspeknya dari mulai hulu sampai ke hilir. Sehingga dengan mengetahui permasalahan buruh kemudian dapat diprogramkan langkah-langkah penyelesaian setelah dipelajari titik-titik permasalahannya?

Empat, kerjasama. Kemudian apakah mungkin komitmen itu terlaksana kalau ia bekerja sendirian? Tentu tidak mungkin. Bukankah mekanisme musyawarah mufakat merupakan keniscayaan dalam pengambilan keputusan di gedung dewan sampai di tingkat komisi. Lalu kemudian apakah anggota dewan dalam komisi itu sepaham, seiya seikata, seiring langkah sejalan? Kalau tak seiring sejalan janji itu tidak akan terwujud. Kalaulah seiring sejalan belum tentu terwujud, mengapa? Siapapun seseorang itu asalkan bernama anggota dewan pasti wakil dari parpol tertentu, maka setiap tindak-tanduknya di gedung dewan harus tunduk pada mekanisme di internal partai? Andaikan Parpol tempat dia bernaung memang mendukungnya, maka janji-janji itu mudah-mudahan terlaksana, namun boleh jadi dalam prakteknya parpol tersebut bersikap mendua karena pada kebanyakan parpol kalkulasi yang digunakan adalah kepentingan. Penulis ingat pernyataan seorang anggota dewan saat melakukan reses katanya,” dalam politik itu yang benar adalah yang bisik-bisik”.

Lima, persetujuan pihak eksekutif. Setiap kebijakan anggota dewan yang telah dirumuskan harus melalui mekanisme birokrasi. Anggota dewan yang ingin membela kepentingan buruh akan berhadapan dengan pihak eksekutif. Misalkan dalam memperjuangkan kenaikan gaji para buruh pada akhirnya eksekusi kebijakan itu ada di tangan eksternal anggota dewan. Karena memang secara yuridis anggota dewan tidak memiliki hak eksekusi kebijakan. Eksekusi kebijakan ada di tangan pihak eksekutif (Presiden, Gubernur, dan Walikota/Bupati), hak anggota dewan hanya sebatas menyampaikan usul dan pendapat.

Baca Juga :  Bandara 1001 Masalah

Hal ini penulis ketengahkan bukan karena penulis pesimis, namun kita tidak bisa abai terhadap fakta, karena secara faktual tak terbantah bahwa rutinitas pileg hanya menghasilkan orang-orang yang tidak secara mayoritas membela rakyat. Pengalaman menunjukkan kepada kita bagaimana tingkah laku, kinerja, dan disiplin kebanyakan anggota dewan. Banyak diantara mereka baik samar-samar atau terang-terangan menunjukkan bahwa mereka bukan wakil rakyat, tapi wakil diri sendiri atau wakil partai.

Dan akhirnya perubahan yang diharapakan tak kunjung datang, perubahan memang terjadi tapi belum tentu ke arah yang lebih baik, kalaupun ke arah yang lebih baik itu kepada mereka, atau kepada partainya. Maka pelaksanaan pileg 2014 tidak akan membawa perubahan signifikan terhadap rakyat. Permasalahan kita bukan karena tidak mempunyai niat untuk berubah, bukan karena tidak ada anggota dewan yang baik, bukan karena tidak ada sistem yang baik, permasalahan kita adalah bahwa kita butuh semua kita menjadi orang baik. Membangun bangsa merupakan kerja bersama. Bangsa ini akan mengalami perubahan ke arah lebih baik kalau kita semua mau menjadi orang baik. Semoga !***

*) Penulis Mahasiswa BKI STAI AL Hikmah Medan

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*