Demi Menghemat Anggaran, SKPD Pemda Madina Dirampingkan

Demi menghemat anggaran, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, dibawah kendali pejabat Bupati sementara, Aspan Sofyan Batubara akan melakukan perampingan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Selama ini 18 unit SKPD dianggab pemborosan APBD sehingga akan dirampingkan menjadi 12 unit dan diharapkan mampu menghemat anggaran sebesar Rp 6,5 miliar per tahun, tegas Pj Bupati Madina tersebut di Panyabungan, sore ini.

Uang miliaran yang didapat dari perampingan tersebut, baru sebatas tunjangan fungsional yang selam ini dinikmati para pejabat di daerah ini. Pj Bupati Madina berharap keuntungan perampingan ini semakin bertambah karena selain tunjangan operasional pejabat, biasanya SKPD memiliki belanja rutin, uang operasional dan yang lainnya.

Selama ini terdapat sekitar 18 unit SKPD, rencananya akan dirampingkan menjadi 12 unit. Meski dilakukan perampingan, kebijakan ini menurut Bupati Madina, Aspan Sofyan Batubara, tetap berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.

Perampingan SKPD tersebut dilakukan dengan cara menggabung sejumlah dinas yang memiliki fungsi hampir sama, seperti Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi digabung menjadi satu dinas.

Dinas Pekerjaan Umum digabung dengan Dinas Cipta Karya. Kemudian Dinas Perindustrian Perdagangan Penanaman Modal, Dinas Koperasi UKM dan Dinas Pasar digabung menjadi satu dinas..

Selanjutnya Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata Seni Budaya juga digabung. Dinas Pertanian digabung dengan Dinas Peternakan. Sementara itu, Dinas Pertambangan Energi yang selama ini tergabung dalam Dinas PU akan dibentuk menjadi dinas tersendiri karena daerah ini sangat berpotensi dibidang pertambangan.

Baca Juga :  Atasi Defisit, Bupati Tapsel Pinjam Uang Rp. 55 Milyar

Selain dinas, badan lainnya juga akan dirampingkan adalah jumlah asisten di sekretariat daerah yang selama ini berjumlah 4 asisten menjadi 3 asisten, yakni Asisten Tata Praja, Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan, Asisten Administrasi, sedangkan Asisten Pembinaan Hukum dan Sosial akan dihapus.

Masih di sekretariat daerah, jumlah bagian yang selama ini 10 unit dikurangi menjadi tujuh unit. Bagian Pemerintahan Umum dan Bagian Pemerintahan Desa digabung jadi satu.

Bagian Hukum dan Bagian Organisasi digabung jadi satu. Bagian Humas, Sandi dan Telekomunikasi menjadi satu. Rencana perampingan ini sudah disusun dalam raperda dan diajukan ke DPRD Madina agar segera dibahas dan disahkan DPRD Madina.

Ada 14 ranperda yang akan diajukan pemda ke DPRD, yakni ranperda tentang organisasi perangkat daerah, pembentukan desa-desa baru hasil pemekaran desa, perubahan status desa menjadi kelurahan dan penghapusan kelurahan. Lalu ranperda tentang pajak dan retribusi daerah dan tentang penetapan dan pengaturan lainnya seperti pembentukan perusahaan daerah. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*