Demo, Massa Desak Penanaman Pipa Dilanjutkan

Warga Kecamatan Muara Batangtoru yang melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Tapsel, Rabu (2/10). (Foto: Budi Lubis)

TAPSEL– Untuk kesekian kalinya, puluhan warga Kecamatan Muara Batangtoru berunjuk rasa tentang Nota Kesepahaman antara masyarakat Muara Batangtoru dengan PT Agincourt Resources (AR).

Dan, pada aksi Rabu (2/10) sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Bupati Tapsel dan Kantor DPRD, massa meminta PT AR meneruskan pembangunan pemasangan pipa sesuai dengan yang tertera pada Pasal 3 ayat 2 Nota Kesepahaman tentang perpanjangan pipa pengaliran air sisa proses ke Dusun Bongal, Desa Muara Hutaraja, Kecamatan Muara Batangtoru.

“Kami meminta Bupati Tapanuli Selatan H Syahrul Pasaribu agar datang menghampiri masyarakatnya ini. Maksud kedatangan kami ke Kantor Bupati Tapsel ini agar Pemkab Tapsel menegaskan PT AR untuk memperpanjang pemasangan pipa tersebut,” ungkap Koordinator Aksi Ahmad Sobri Siregar, di depan Kantor Bupati Tapsel.

Setelah beberapa kali memberikan pernyataan melalui pengeras suara, akhirnya massa disambut di salah satu aula Kantor Bupati Tapsel. Di sana, massa disambut Wakil Bupati Tapsel H Rapolo Siregar, Kabag Hukum Hamdan, dan beberapa Kepala Dinas lainnya. Saat itu Bupati Tapsel H Syahrul Pasaribu sedang melaksanakan ibadah salat Zuhur.

“Seperti unjuk rasa yang dilakukan masyarakat sebelumnya, masyarakat telah diberikan kejelasan tentang persoalan pemasangan pipa dari Bupati H Syahrul Pasaribu, Wakil Bupati H Rapolo Siregar, dan beberapa pimpinan SKPD lainnya. Walaupun begitu, masyarakat masih akan diberikan tanggapan, untuk itu masyarakat yang ingin memberikan tanggapan dipersilahkan sepenuh hormat,” ungkapnya membuka audensi.

Menangapi pernyataan dari Kabag Hukum Hamdan, satu per satu warga memberikan pernyataan, mendahului pertanyaan, Koordinator Aksi Ahmad Sobri Siregar membacakan pernyataan sikap.
“Kami dari Kecamatan Muara Batangtoru khususnya Desa Bandar Hapinis menyatakan sikap, pertama penanaman perpanjangan pipa ke Dusun Bongal dilanjutkan.

Kedua, pertanggungjawaban fitnah terhadap petani ikan yang mencari nafkah di Sungai Batangtoru. Ketiga, keberadaan Tambang Emas di Batangtoru mengakibatkan kerusakan lingkungan, keresahan dan konflik antara masyarakat. Untuk itu wajib otonomi khusus diberlakukan.

Baca Juga :  Curah Hujan Tinggi, Jalan Pantai Barat Madina Longsor

Kepada Bupati S Syahrul Pasaribu sebagai penyelenggara pemerintah jangan tutup mata dan tuli menanggapi permasalahan yang rawan berkembang ke SARA. Kami mohon Bupati H Syahrul Pasaribu mengambil tindakan tegas terhadap PT AR agar membuat pernyataan resmi bahwa {T AR dan terkait lainnya merubah sikap dan kemudian transparansi kepada masyarakat wajib nyata,” katanya.

Menanggapi pernyataan dari warga tersebut, Wakil Bupati H Rapolo Siregar mengatakan, yang melatarbelakangi terbentuknya Nota Kesepahaman antara masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru dengan PT AR dikarenakan keraguan warga terhadap sisa proses air bersih. Setelah itu terbentuk Nota Kesepahaman.

“Sedangkan untuk persoalan penzoliman dan fitnah tersebut kita tidak boleh memberikan pernyataan seperti itu, sebelum ada bukti yang menunjukkan hal tersebut. Dan yang terakhir Otonomi khusus tersebut bukanlah kebijakan kita, akan tetapi itu kebijakan langsung dari Pemerintah Pusat,” pungkasnya.

Sementara itu Senior Manajer Komunikasi Korporat Tambang Emas Martabe Katarina Siburian Hardono, mengungkapkan, pihaknya menghargai hak setiap orang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dalam suasana damai, saling menghargai, dan menghindari tindakan kekerasan yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat lain. Dengan selalu berpikiran jernih.

Semoga segala perbedaan persepsi dapat diselesaikan dengan baik dan tidak memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil peluang memancing di air keruh.

“Kami berharap interaksi kami dengan seluruh pemangku kepentingan telah membentuk rasa saling percaya dan semangat kerja sama dalam suasana konstruktif sehingga semua pihak dapat melangkah ke depan melampaui keraguan dan provokasi pihak-pihak tertentu terhadap dampak operasional dan kualitas air sisa proses Tambang Martabe,” tukasnya.

Massa Bakar Rompi SARASI

5ujfd Demo, Massa Desak Penanaman Pipa Dilanjutkan
Warga Kecamatan Muara Batangtoru membakar rompi SARASI di halaman DPRD Tapsel, Rabu (2/10). (Foto: Budi Lubis)

 

Warga Kecamatan Muara Batangtoru membakar rompi SARASI di halaman DPRD Tapsel, Rabu (2/10). (Foto: Budi Lubis)

Usai dari Kantor Bupati Tapsel, massa melanjutkan aksi demo di Kantor DPRD Tapsel. Sebelum aksi, massa terlebih dahulu makan bersama di halaman DPRD. Dan, dalam aksi itu, massa membakar rompi berslogan SARASI atau Syahrul-Rapolo Siregar.

Baca Juga :  Sijago Merah Mengamuk, 2 Rumah di Sibuhuan Ludes Terbakar

Aksi massa ini diterima Ketua Komisi III H Mahmud Lubis, Ketua Komisi IV H Darwis Sitompul, dan g anggota Komisi III M Yakup Harahap.

“Kita akan terus mendorong masyarakat agar tetap bersemangat menyampaikan aspirasinya. Kita menginginkan investor yang jujur dan berpihak terhadap rakyat, bukan investor nakal,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua Komisi III H Darwis Sitompul mengatakan, dari beberapa tahun yang lalu, ia selalu memperjuangkan rakyat dari persoalan-persoalan masyarakat dengan PT AR. Dan begitu juga untuk seterusnya, ia mengatakan akan tetap membela rakyat dan tetap mendukung masyarakat.

“Sejak dulu saya keberatan dengan PT AR. Sebab, banyak persoalan-persoalan antara masyarakat dengan PT AR. Sewaktu saya turun ke lapangan bersama warga untuk melakukan pelurusan air di Sungai Batangtoru, hanya tiga jam saya membantu warga, kaki saya sudah panas.

Tambang komplen atas pernyataan saya, padahal saya sendiri yang merasakannya. Untuk itu kita tetap berjuang mempertahankan rakyat,” ungkapnya.

Amatan METRO, setelah selesai mendengarkan pernyataan dari anggota DPRD Tapsel, warga akhirnya membubarkan diri. (mag 02)

Sumber: Metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. Anjing menggongong, kafilah tetap berlalu, maju kena mundur kena. Hanya waktu yang bisa menjawab semuanya. Yang pasti limbah kategory B3 harus benar2 dipertanggung jawabkan pemakaian dan pembuangan limbah yang sangat berbahaya ini. Jika ini bisa dilakukan tambang dan pemerintah, maka pemangku kepentingan masyarakat tidak akan pernah mempermasalahkan keberadaan tambang ini. Tetapi kalau pihak tambang dan pemda tidak terbuka terhadap hal ini pada masyarakat, media, akademis dan tokoh masyarakat, maka selamanya keberadaan tambang ini akan terus membawa komplik yang berkepanjangan. Pihak itu bisa dari sekitar lokasi tambang, alur sepanjang pipa, tempat pembuangan limbah dan bagian 4-5 km hulu dari aliran sungai. Bahkan tidak tertutup kemungkinan masyarakat jauh seperti nelayan dari sibolga, nias, madina bisa tetimbas resiko kena b3 ini melalui pemamfaatan ikan di laut. Jadi pemangku kepentingan sebaiknya terbukalah agar tidak menyulitkan operadional tambang.pemilik, Direksi, manager tambang, komisaris, bupati, ketua dprd setempat, camat bakal satu gerbong menjadi yang sering akan sumber komplik bagi masyarakat secara jangka panjang.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*