Demo Tolak Eksekusi Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel

Massa Janji Berjuang Sampai Darah Penghabisan

29 05 2013 8 Demo Tolak Eksekusi Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel
[Oriza Pasaribu]
Massa yang didominasi kaum ibu dan anak-anak menyantap makan siang di sela-sela unjuk rasa di Kantor DPRD Tapsel, Selasa (28/5).
TAPSEL – Puluhan warga Janji Mauli dan Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), berunjuk rasa di Kantor DPRD Tapsel, Jalan Merdeka Kota Padangsidimpuan (Psp), dan di Kantor Bupati Tapsel Jalan Kenanga, Psp Selasa (28/5).

Massa yang menamakan diri Forum Komunikasi Korban Penggusuran Lahan Pertapakan Kantor Bupati Tapsel (FKKPPKB) ini, menolak eksekusi lahan dan tempat tinggal mereka yang berada di areal  SK 244 sesuai Surat Bupati Tapsel Nomor 300/3229/2013 tanggal 7 Mei 2013 yang berisikan tentang pelepasan sebagian kawasan hutan produksi Sipirok untuk pembangunan pertapakan Kantor Bupati Tapsel di Kecamatan Sipirok seluas 271,10 hektare.

Dan, meminta Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu untuk tidak melakukan pengeksekusian dan pembersihan lahan, yang menurut mereka tanah dan lahan tersebut sudah puluhan bahkan ratusan tahun dikelola, dipelihara dan dikuasai mereka.

“Kami meminta Bupati Tapsel H Syahrul M Pasaribu tidak melakukan tindak yang sewenang-wenang dalam mengeksekusi lahan dan tempat tinggal kami,” ungkap koordinator aksi Ahmad Fauzi ketika berorasi.

Amatan METRO, semula massa yang diperkirakan berjumlah lebih dari 40 orang tersebut datang ke kantor DPRD Tapsel sekitar pukul 10.00 WIB. Massa terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu dan sebagian anak-anak, dengan membawa berbagai macam jenis tanaman hasil tani mereka, yang ditanam di areal pertapakan tersebut.

Secara tegas, mereka menolak pemerintah Kabupaten Tapsel untuk melakukan eksekusi lahan tersebut. Sebab, menurut mereka lahan itu sudah ditempati mereka sejak puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, mereka akan berjuang sampai titik darah penghabisan.

Dalam tuntutan mereka di kantor DPRD, mereka meminta agar Bupati Tapsel tidak melakukan tindak yang sewenang-wenang untuk mengeksekusi ataupun membersihkan lahan mereka yang sesuai dengan isi SK 244 surat Bupati Tapsel Nomor 300/3229/2013 Tanggal 7 Mei 2013.

Baca Juga :  Mourinho Mau Van Nistlerooy

Kemudian mereka meminta kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Komnas HAM untuk memberikan perlindungan hukum kepada mereka.

Kami meminta Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu tidak sewenang-wenang dalam mengeksekusi lahan dan tempat tinggal warga. Kami mendukung Pemkab Tapsel melaksanakan program pembangunan, tapi jangan proses pembangunan itu membuat kami sengsara dan menderita,” teriak Ahmad Fauzi.

Sutan (38), salahsatu massa menambahkan, lahan yang akan dijadikan areal pertapakan pembangunan kantor bupati itu adalah hak milik masyarakat. Sebab, mereka memiliki surat-surat lengkap tentang kepemilikan tanah. Dan mereka juga mengklaim lahan tersebut sudah mereka olah secara turun-temurun.

“Kami menguasai, memelihara, mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun secara turun temurun sejak tahun 1800-an. Dan dengan cara menanam tanaman yang memiliki nilai ekonomi. Kami mempertahankan hidup dan membiayai sekolah anak-anak kami,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tapsel Armansyah Nasution, mendukung aksi yang dilakukan oleh masyarakat. Menurutnya, DPRD akan melakukan koordinasi dengan pihak eksekutif untuk mempertanyakan sejauh mana perkembangan pembebasan lahan, sehingga DPRD akan mendapatkan solusi yang tidak merugikan siapapun.

“Kami mendukung semua yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya, kami akan memanggil eksekutif dan mempertanyakan proses pembebasan lahan tersebut,”  tegas Armansyah.
Lain lagi pernyataan Henry Harahap (35) juga salah seorang warga yang ikut dalam aksi tersebut, ia meminta Wakil Bupati Tapsel Aldinz Rapolo dan Kabag Hukum Pemkab Tapsel Hamdan Zein  agar mau bertanggung jawab.

Baca Juga :  BKD Paluta Sosialisasi Administrasi Pensiun

Menurutnya, kedua oknum tersebut merupakan yang paling bertanggung jawab terhadap proses pengeksekusian lahan mereka.

“Kami minta kepada wakil bupati dan kabag hukum bertanggung jawab terhadap masalah ini, karena mereka panitia dalam pembebasan lahan,” teriaknya kencang ketika melakukan orasi di depan kantor Bupati yang berada di Jalan Kenanga Kota Psp.

Kedatangan masyarakat ke Kantor Bupati disambut oleh Wakil Bupati Ir Aldinz Rapolo Siregar. Sayangnya Aldinz tidak memberikan tanggapan dan langsung masuk ke dalam kantor setelah menerima ‘hadiah’ berupa hasil tanaman dari pengunjuk rasa.

Dan puluhan massa selanjutnya membubarkan diri dan mengancam akan kembali dengan massa yang lebih banyak, apabila pemerintah tetap ngotot untuk melakukan pengeksekusian lahan dan tempat tinggal mereka. (mag-01/ran)

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

26 Komentar

  1. sudahlah doli tak perlu kita berdebat masalah ini itu kalaulah ada niat baik dihati kita masing masing , mari kita berikan yang terbaik untuk permasalahan ini , bukan mala kita berdebat yang lari dari permasalahan sebab apa pun ceritanya kita masih punya hati kecil dilubuk hati kita yang palin dalam.bagaimanapun juga mereka mereka itu masih ada ikatan tali persaudaran apapun itu kita harus mendengarkan suara hati koum koum kita itu.tak ada yang perlu diperdebatkan kalau kita punya cara bagaimana mencarikan jalan keluar dan solusi terbaik itulah harapan dari koum koum kita itu.terima klasih kawan atas komentarnya semoga yang maha kuasa membukakan jalan terbaik untuk permasalahan ini.

  2. Akibat hatinya busuk dibebani rasa dengki, Sipirdot yg kata si Rizqy cuma nama samaran seorang pengecut tunggal, semua pihak yg berpandangan kritis dianggapnya 1 kubu. Apa kaitan konflik Pertapakan dengan Toba Pulp Lestari? Susah kamu ya melihat orang senang? Pantes Bang Morniff dan para simpatisannya enak saja mengejek, meleceh menghinamu. Kritis itu sikap superior obyektif rasional konteks situasional, bukan karena busuk hati, yg muncul kometar inferior subyektif emosional permanen. Kayak situ lantaran emosimu diobok-obok rasa iri, rezeki orang pun kau gut-gut. Nggak punya spirif kompetitif, dia yg tak becus apapun, orang sukses digunjingi segala macem. Kecian deh kamu, semoga saja tak mati dalam dengki !

  3. dimana keberadaanmu sekarang Doli,.???? apa sudah aman kau dibuat TPL..Sudahlah dulu kau dengan kroni2mu sangat membenci dan menentang keijakan pemerintah kab.tapanuli selatan,tapi sejak kamu dan kroni2mu diberikan tugas untuk pembabatan hutan di pertapakan kantor bupati tapsel kamu malah turut mendukung.. Dimana uang kayu hasil pembabatan hutan di areal pertapakan.???

  4. Sipirdot, kebenaran tak perlu disembunyikan pakai nama samaran. Di simpang Tolang cuma Haman Pane pemilik 1 Ha kebun karet yg anggarnya iparnya preman kampung Sinaga kedai Tolang jaya tak mau digantirugi. Di masyarakat Haman Pane bukan petani gurem tapi tuan takur, iparnya Sinaga supplier kayu olahan illegal ke kontrakor Waskita Karya yang selalu ambisius menguasai semua bisnis di Pertapakan. Lalu, Baharudin Harahap PNS Pemko Psp punya kebun karet 2,5 Ha di simpang Tolang. Selain itu, semua warga Desa Tolang yang rakyat petani desa sudah terim ganti rugi. Artinya bukan masyarakat petani di simpang Tolang yang sibuk ribut menolak tapi kalangan tuan tanah yang spekulasi bisnis minta harga ganti rugi selangit.
    Singkat kata, warga masyarakat klas tuan takur –sebagian besar tinggal di luar Pertapakan– yang menolak karena berkhayal mau “memeras” harga tanah selangit.

  5. kami masyarakat simpang tolang bukan menolak bukan menghalangi,namun pemerintah harus bijak dan arif untuk hal ini carikanlah solusi yang terbaik untuk kami bukan malah mengintimidasi,para oknum oknum yang tidak bertanggung jawab apa anda sanggup untuk menanggung penderitaan dan airmata kami kalaulah didunia ini mungkin anda bisa tanggung jawab tapi diakhirat nanti bisa ngak.kami rakyat indonesia masyarakat tapsel bukan dari rohingya. tolong manusiakan kami .jangan kami dianggap masalah sebab sebelum adanya pembangunan tersebut kami sudah tinggal di simpang tolang tersebut.

  6. amang puang kam yang merasakan kok malah semua yang komentar,ada sebagai penjilatlah,adayang melacurkan dirilah demi kepentigan parsaratus ribuanlah,ada yang sok pahlawanlah,ada yang sok ahli sejarahlah ,jadi tolong jangan mangecet sajo kami tidak pernah menghalagi pembangunan yang jelas kami butuh solusi yang terbaik bukan komentar.dan jangan sesekali menari nari diatas penderitaan orang lain.

  7. Bang Bangun. Tanah ulyat cuma dimiliki maga Sipukka Huta, Buktinya penyerahan Dewan Negeri Baringin marga Siregar dan Dewan Negeri Btunadua marga Harahap. Kan aneh kalau marga Simatupang, Pakpahan, Simorangkir disebut punya tanah ulayat? Pohan juga hanya anakboru, itu dikasi tanah oleh Siregar Kuria Parau bukan di Pertapakan. Sejarah akan membuktikan, memaksakan Kantor Pemkab pindah ke Pasar Sipirok ujungnya bakal “arang habis besi binasa”, kita jua di Tapsel kan ketinggalan dari daerah Madina, Paluta, Palas. Membayangkan kemacetan llulintas setiap hari 3.000 PNS Pemkab mondar mandir Sidimpuan-Pasar Sipirok p.p. , Bupati manapun yng kalian pilih nanti 2015 takkan mampu mengurai situasi benang kusut ini. Cari lahan untuk kantor saja susah, apalagi mau bangun perumahan untuk 3.000 PNS di Sipirok? Realistislah abanganda, jangan utopis.

  8. Kalau Pemda Tapsel bersikukuh tidak mengakui keberadaan masyarakat dilokasi itu, silahkan lakukan upaya hukum semisal menggugatnya ke pengadilan, atau membuat laporan pidana…itu lebih bermartabat dibanding dengan hanya mengomentari pokok persoalan yang tidak kita tahu akar masalah dan alas hukumnya. Tanah ulayat sebagai tanah yang tumbuh dan lahir dengan sendirinya seiring dengan adanya komunitas penduduk di daerah tertentu, itu diakui dan dilindungi oleh UU. Mari kita pahami dulu isi pasal 33 UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum, barulah kita berdebat tentang eksistensi masyarakat para pemilik tanah yang ada di areal SK 244/Menhut II itu.

  9. Setuju dengan komen pak FARHAN HARAHAP diatas, zaman sekarang ini setiap ada Rencana pembangunan, disitu akan bermunculan mafia-mafia tanah yang mengaku penggaraflah, yang menguasai lahan turun temurunlah sampai akan muncul bukti-bukti kepemilikan tanah yang tidak jelas dan terakhir akan muncul yang mengaku pembela rakyatlah…. Pada akhirnya semua itu akan menghambat laju pembangunan suatu daerah.
    Tapsel akankah selamanya TAk Pernah SELesai ? Pak Syahrul…. masih lebih banyak rakyat yang mendukungmu untuk menyelesaikannya pembangunan Perkantoran Pemkab Tapsel yang nyaman, asri dan terpadu yang mungkin akan menjadi percontohan Pemkab se Sumatrea bahkan se Indonesia

  10. Oke, hak rakyat, yg mana? Kalau rakyatnya si Harapan Simatupang kades Janjimauli mantan perambah, Bangun Simorangkir klaim pewaris andal surat “akal-akalan” di tanah terlantar, ogahlah belain gituan. Tapi jika surat tanahnya diatur diakui konstitusi, ya jelas dibela, habis-habisan pun. Selaku oposan abadi mulai era Bupati Rasyid, Toharudin, Sualoon, alm. Saleh, Ongku, apalah arti si Syahrul? Kalian aja yg anggap dia hebat, sibuk jumpalitan mencari celah menyerangnya.

    • bang Samuel…kalau yang ga jelas alas hak tanahnya, aku sudah pasti setuju dengan pendapat mu bang, tapi diantara mereka sudah pasti memiliki alas hak tanah yang jelas dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku….

  11. Bia ma attong ateh, bila tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap inti permasalahan berbeda satu dengan yang lain, tentu komentarnya akan “marappalan”, atau mungkin juga disetting “Marappalan” dengan tujuan menciptakan opini baru dan mengaburkan fakta yang sebenarnya. Ada yang bilang hutan lindung sejak zaman belanda lah( peta apa pula yg digunakan kawan ini), juga ada yang bilang “mafia tanah lah” ha ha ha ha ha…. Untuk “bang” samuel (dari tulisannya aku udah tau abang siapa sebenarnya), kita kan sudah jani bahwa bila menyangkut hak Rakyat, abang harus ikut membela, bila tidak, kita sudah pasti berhadapan bang… maaf. aku hanya sekedar mengingatkan… tksh..

  12. ninna on tano ni oppung ku sian jaman bolando…….bolakna sian on tu saduuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuu………, ayooo…. rakyat …. minta ganti rugi saja sama pemkab harga per meternya harga jumbo gitu lho. andigan dope kesempatan ro songon non, hatiha las ari manjomur iba le…..ulang homu lupa honor ni bapak-bapak na mangatas nama on rakyat i da aso lancar sude.

  13. Percuma debat kusir masalah hak atas tanah dihadapan anggota DPRD, karena DPRD adalah lembaga politik, Kalau masalah Hak berdebatlah di Lembaga peradilan, nanti akan ada putusan siapa yg berhak

  14. Inilah contoh2 ulah Mafia2 tanah pasca Reformasi : Diperkotaan : menguasai tanah Negara atau tanah Perusahaan dengan cara menduduki dgn bangun gubuk, lama2 bangunan semi permanen lama2 bangunan permanen. Pada saat tanah akan dimanfaatkan oleh Pemerintah atau Perusahaan, bikin Komunitas undang pers nyatakan sudah mengusai tanah turun temurunlah, ngadu ke LSM, Komnasham dan DPR, Lain lagi kalau di Pedesaan : awalnya tanamin palawija, lama2 tanaman keras, lama2 akui kepemilikannya, Pada saat Pemerintah atau Perusahaan mau manfaatkan, ngadu ke LSM, DPR, Komnasham, Dasar Manusia… melekat sifat tamak dan rakus tak peduli apakah merugikan manusia2 yg lain atau tidak.
    Saya salah satu putra Tapsel mengharapkan pembangunan yg modern di Tapsel, Majulah pembungan di Tapsel kejar ketinggalanmu dari daerah lain,

  15. Tanya saja si Pohan kedai simpang Siturbis, masyarakat jumud pikiran buntek, dah capek dia ajak kasi contoh supya tanah terlantar di Janjimauli, Dano Situmba, Tolang dijadikan perkebunan karet, tapi semua terlalu malas. Persis pepatah penduduk kolot di Tapsel: Pado-pado tu halak, gonnan tu begu. Daripada sama orang lain bagusan sama hantu. Artinya daripada orang lain memajukan kampungku, biarlah sama hantu saja, sampai kiamat biarlah Janjimauli, Tolang, Dano Situmba tak ada kemajuan, begitu begitu saja.

  16. Siapa sih Anggota DPRDSU-nya? Putra-daerah Tapsel atau cuma opportunis cari rente? DPRD kan lembaga politik bukan hukum, ini perjuangan hak hukum murni atau diboncengi politik? Dah dibilang tanah terlantar, masyarakat ngaku pemiliknya bukan peduli Pertapakan, paling hanya pengganjal Pertapakan maksa Pemkab terus numpang di Pemko P.sidimpuan. mana saja masyarakatnya? Si Bangun Simorangkir yg cuma pegang surat prrnyataan Namborunya thn 2009, kondisi pisik tanah 60 x 60 meter rimnun semak belukar. Si kades Janjimauli Harapan Simatupang tanah 30 x 30 meter sarupo, si Kalijunjung Srg 1/2 Ha, si Pakpahan 2 Ha gasgas potpot harangan sude, bahat ulok, porkis, rongit, bodat, babi0i, i ma goar na tanah hak milik? Sewaktu mereka dibawa Polres Tapsel mengukur ke lokasi, semuanya menunjukkan batas “membengkak luas” dibanding luas tertera dalam, tingkah begini mau dibela?

  17. Banyak kali ocehan kalian Samuel dan Irwandi .Kalau kalian tidak tahu persoalan jangan ngoceh,.
    Kalau kalian berani muncul,kalian harus datang ke pertemuan masyarakat dengan anggota DPRD SUMUT di Simpang Tolang hari Rabu depan..Jangan cuma berani di dunia maya.,…

  18. Raja EEM@ Sepertinya hanya anda yg pintar dan ngerti hukum dan HAM, sedangkan yg lainnya bodoh dan buta hukum. Apakah ada upaya hukum dgn memblokade dan menghalang-halangi pembangunan ? (upaya hukum rimba kali ?) Kalau anda merasa berhak dan memiliki alas hak yg kuat, silahkan tempuh upaya hukum sampai berkekuatan hukum tetap dan andai anda pemilik yg sah, gunungpun dapat dieksekusi. Sebagai putra Tapsel yg dilahirkan dan dibesarkan di Tapsel berhak menikmati pembangunan dan kemajuan Tapsel, Ayo Pemkab Tapsel lanjutkan pembangunan demi kemajuan Tapsel malu dgn daerah lain sudah mau ke mars, Tapsel masih ribut masalah pertapakan pemkab

  19. Rja Ehem, situ ngoceh kok cuma opini abstrak bukan fakta konkrit? Sebutkanlah siapa-siapa yg ada alas hak kepemilikan tanah yg sah, kalau perlu uji materil dulu sampai dimana sahnya surat-surat mereka. Lembaga legislatif mana? Kabupaten, propinsi atau pusat? Tokh selama ini yg disebut lembaga legislatif tak pernah mewakili rakyat, mayoritas cuma mewakili diri dan partainya thok. Apalagi hampir semua tanah yg diklaim kenyataannya Tanah Terlantar non produktif. Komentar boleh saja tapi maunya ada solusilah.

  20. >samuel : anda jgn asal ngomong doang,biar anda tahu sekarang korban SK Menhut 244 sudah mendapat lampu hijau dr beberapa lembaga legislatif dan komisi di negara ini utk memperoleh haknya berkat adanya alas hak bukti kepemilikan tanah yang sah yg mereka tunjukkan..katakan saja anda iri terhadap perjuangan mereka tidak mau menuruti nafsu bejat pemerintahnya utk menelantarkan rakyatnya.
    >irwandi : melanjutkan sama dengan masuk jurang ,pelanggaran HAM disana sudah marak dan merajalela,apakah ini yg namanya pembangunan???,anda sepertinya ingin mengadu domba masyarakat tapsel…apa kapabilitas dan sertifikasi anda menyatakan tanah Pertapakan Pemkab Tapsel tersebut merupakan hutan lindung,????? sepertinya anda perlu banyak belajar ttg Undang-Undang dan Hukum Kehutanan di Negara ini.

  21. Sudah jelas-jelas dari zaman Penjajahan Belanda lokasi Pertapakan Pemkab Tapsel tersebut Hutan Lindung. sekarang ada yang mengaku-ngaku telah menggaraf turun temurun sejak puluhan / ratusan tahun, berarti mereka itu penggaraf liar/ ilegal,

  22. Pak Bupati, Lanjutkan Pembangunan Perkantoran Pemkab Tapanuli Selatan, Ratusan ribu rakyat Tapsel lainnya mendukung pembangunan tersebut

  23. Massa Janjimauli yg mana? Pendukung si Kades Harapan Simatupang? Yang 4 tahun lewat merambah hutan pinus lalu ditanami karet, tanpa ada alas hak apapun? Pemkab perlu meneliti semua surat-surat tanah, kalau memang terbukti dari dulu sudah jad sawah seperti di Dano Situmba, demi keadilan kalaupun mau dipakai untuk perkantoran Pemkab harus ada lahan persawahan pengganti. Tapi kalau hanya anggar sepotong surat pernyataan Simorangkir pensiunan pegawai kehutanan sementara lahannya ditelantarkan, kan ada Peraturan Pemerintah tentang Tanah Terlantar? Seleksi dulu Pak Bupati, tak semua mereka benar, banyak yang akal-akalan.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*