Demokrat: Tifatul dan Patrialis Layak Diganti

Dua menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, dinilai tidak cocok pada jabatan tersebut. Sorotan terhadap Tifatul itu disampaikan anggota Dewan Pembina Demokrat, Ahmad Mubarok.

“Tifatul itu tidak cocok menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi, (karena) tidak sesuai dengan pengalaman dan pendidikannya,” kata dia di Jakarta kemarin.

Adapun sorotan terhadap Patrialis diungkapkan oleh Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainal Arifin Mochtar. Kasus keluarnya paspor untuk tersangka kasus suap perpajakan Gayus Tambunan dengan nama samaran, juga lolosnya dia dari pintu Imigrasi, menunjukkan Menteri Hukum dan HAM itu tidak berprestasi. “Dan pandangan saya, barang tidak terlalu baik dan tidak terlalu berguna, kenapa tidak di-reshuffle,” katanya, akhir pekan lalu.

Mubarok berpendapat, pos menteri hukum semestinya dijabat oleh sosok profesional seperti Yusril Ihza Mahendra. Namun ia menolak komentarnya ini dihubungkan dengan kepantasan Patrialis Akbar menempati pos menteri tersebut. “Pokoknya orang itu harus ahli hukum.”

Penilaian Mubarok itu disampaikan dalam kaitan dengan diserahkannya evaluasi kabinet yang dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto, kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin. Sejumlah menteri mendapat nilai merah.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan yakin bahwa Tifatul, yang juga kader PKS, tidak akan dicopot dari jabatannya. “Pernyataan Pak Mubarok (itu) tak perlu dikomentari,” katanya. Ketua Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto juga yakin kader partainya, Patrialis Akbar, masih akan dipertahankan Presiden di kabinet. “Bang Patrialis telah bekerja optimal,” kata Bima.

Baca Juga :  Kalimantan Layak Jadi Ibu Kota Karena Faktor Ekonomi & Alam

Soal kasus-kasus di Kementerian Hukum yang menyedot perhatian masyarakat, semisal paspor Gayus Tambunan, sel mewah Artalyta Suryani, dan pemberian remisi, partai sudah meminta Patrialis memperhatikan hal itu. “Kami dorong Bang Patrialis untuk memperbaikinya.”

Bima mengakui bisa saja Presiden menggeser menteri dari PAN, tetapi ia yakin jatah menteri PAN di kabinet tak akan berkurang. (tempointeraktif.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*