Di Luat Harangan, Anak-Anak Tak Bersekolah

Oleh : By Budi Hatees *)

Di tengah-tengah pembangunan daerah, yang terus-menerus digeliatkan pemerintah daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan, tak pernah terbayangkan ada kehidupan seperti yang dialami mereka alami. Kehidupan dari “manusia yang dilupakan”, yang tak bisa menuntut haknya sebagai warga bangsa, dan berusaha beradaptasi atas situasi ketakberdayaannya.
19 11 12 27 Di Luat Harangan, Anak Anak Tak Bersekolah
“Woi…! Pahipas saotik!” Teriakan anak kecil itu, yang berarti menyuruh bergerak lebih cepat, menyeruak di antara sunyi pagi yang berembun di jalan desa Desa Sihaborgoan, sepekan lalu. Suara itu milik Pardomuan (10), siswa kelas 4 SD, saat mendesak salah seorang kawannya, Rustam (9), agar cepat-cepat keluar dari rumah.

Berdiri di tengah-tengah jalan desa yang lembab karena diguyur hujan semalam, Pardomuan bersama tiga anak sebayanya. Keempat anak itu hendak berangkat ke sekolah, SD Negeri Pargarutan, sekitar 10 km ke arah Selatan. Masing-masing mengenakan seragam sekolah SD yang kehilangan warna putihnya. Menggantung tas berisi buku di bahu kanan. Tangan menjinjing sepatu sekolah warna hitam yang dipenuhi lumpur.

“Naleleng maho!” Kembali suara anak kecil itu terdengar, yang menunjukkan kekesalan karena terlalu lama menunggu. Suara itu bergaungan, memantul-pantul dari satu bukit ke lain bukit. Sahut-bersahut. Di kejauhan, dari hutan heterogen yang mengelilingi Desa Sihaborgoan, terdengar raung siamang. Seolah-olah ikut memanggil anak yang belum keluar dari dalam rumahnya.

Rumah kayu tanpa cat, beratap seng warna coklat karena berkarat, berdiri agak sedikit reot. Seseorang membuka pintu rumah itu. Hamidah (34) keluar dan berteriak: “Inda sikola iya sadari on!” Hamidah, ibu anak yang ditunggu, memberi tahu kalau anaknya tak sekolah hari ini.

Tak jelas alasan kenapa Rustam tak bersekolah, dan anak-anak yang menunggu tak merasa perlu untuk menanyakannya. Masing-masing sudah paham. Mereka menggerutu karena terlanjur menunggu, lalu melanjutkan perjalanan menuju Desa Pargarutan.

Sepanjang lengkung langit, awan bergumpal-gumpal hingga menutupi pepohonan. Matahari belum muncul. Angin dingin bertiup kencang. Daun-daun dipenuhi embun. Di hadapan anak-anak itu membentang jalan tanah yang licin, berlumpur, dan penuh genangan air. Sejak pertama kali dibuka, itu terjadi tahun 1990-an, jalan selebar empat meter itu tak pernah di-onderlag. Rumput dan perdu memenuhi permukaannya. Pada musim hujan, jalan itu seperti sungai lumpur yang tebal.

Desa Sihaborgoan terletak di lereng sebuah bukit gundul yang hanya ditumbuhi alang-alang dan perdu. Hutan lebat yang mengelilingi desa itu, telah berubah menjadi serakan tunggul-tunggul kayu bekas penebangan. Kayu-kayu itu berwarna hitam mengarang bekas dibakar.

Baca Juga :  Wali Kota Medan Terancam Hukuman 20 Tahun

Belum lama hutan-hutan di sekitar desa itu dibabat secara besar-besaran, diubah menjadi lahan budidaya karet dan sawit. Ada banyak kebun karet muncul di sana, di lereng-lereng bukit itu. Kebun-kebun itu bukan milik warga Desa Sihaborgoan, tapi milik orang-orang dari kota.

Awal 2007 lalu, warga Desa Siharborgoan menggelar rapat bersama seorang ahli waris panusunan bulung (pembuka kampung) yang sejak lama menetap di Kota Padangsidempuan. Rapat itu memutuskan, mereka akan menjual seluruh lahan milik warga desa. Lahan-lahan yang merupakan tanah ulayat dan masih berupa hutan heterogen itu, akan dijual kepada siapa saja. Uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memboyong seluruh warga meninggalkan desa yang terpencil itu.

Tapi, hingga kini, tanah-tanah ulayat itu belum laku. Padahal, harganya sangat murah, hanya Rp5 juta per hektare. Jika ada investor yang berminat membuka agrobisnis berupa budidaya tanaman keras dengan luas lahan ratusan hektare, mereka bisa datang menemui warga Desa Sihaborgoan. Lahan tanah ulayat milik warga desa itu mencapai ribuan hektare, seluas mata memandang, bentuknya bukit-bukit gundul ditumbuhi semak belukar dan alang-alang.

Mereka tak menggarap lahan-lahan itu karena ingin meninggalkan desanya. Kehidupan di desa itu hanya mengandalkan hasil berkebun holtikultura, yang hasilnya tak cukup untuk makan. Kehidupan itu memaksa para laki-laki meninggalkan desanya dan bekerja di Kota Padangsidempuan. Mereka bekerja apa saja, mulai dari buka bengkel tambal ban sampai menjadi sopir angkutan umum. Pulang sekali dalam sebulan untuk melihat keluarga.

Ditinggal suami pergi bekerja, para istri menjadi tulang punggung keluarga. Bekerja sebagai petani di ladang-ladang, mengurus anak dan orang-orang tua yang sudah uzur. Tak semua anak-anak usia sekolah mengenyam pendidikan, karena di desa itu tak ada sekolah. Satu-satunya sekolah cuma ada di Desa Pargarutan, sekitar 10 km berjalan kaki melewati tiga bukit.

“Sering kami tak sekolah karena capai,” kata Pardomuan.

“Capai” adalah kata yang selalu mereka pakai selain kata “malu”, karena selalu datang terlambat di sekolah. Jalan kaki dari Desa Sihaborgoan ke sekolah di Desa Pargarutan, melintasi tiga bukit yang menanjak dan menurun, juga dipenuhi lumpur, memaksa mereka harus sering beristirahat di tengah-tengah perjalanan. Mereka bisa saja berangkat lebih cepat ketika hari masih gelap, tapi tak semua anak-anak dari Desa Sihaborgoan itu punya keinginan untuk berangkat cepat-cepat. Sering juga, setelah menunggu salah seorang, ternyata anak itu tidak berangkat ke sekolah. Mustahil berangkat sendiri atau pergi tanpa menunggu kawan-kawan lainnya.

Baca Juga :  Pemekaran Siabu mendesak

“Kasihan anak-anak dari Desa Sihaborgoan,” kata Marwan (45), warga Desa Pargarutan, pemilik warung yang berdiri di pinggir desa. Begitu tiba, anak-anak dari Desa Sihaborgoan langsung ke warungnya, ke sebuah tong berisi air yang ada di halaman warung. Setelah mencuci kaki yang berlumpur dan mengenakan sepatu, anak-anak itu berlarian ke sekolah.

Tak jarang, sesampai di sekolah, ternyata guru yang mengajar tak datang. Apalagi pada hari Kamis, bertepatan dengan hari pasar di ibu kota Kecamatan Sipirok, sekitar 50 km dari Desa Pargarutan. “Jangan berharap guru-guru akan ada di sekolah saat hari pasar,” kata Marwan. / http://suaratabagsel.blogspot.com

budihatees 776944024 Di Luat Harangan, Anak Anak Tak Bersekolah

*) Budi Hatees, Penulis adalah peneliti di Matakata Institut – lahir dengan nama Budi Hutasuhut, 3 Juni 1972 di Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Pengajar komunikasi di Fisipol Universitas Bandar Lampung (UBL) ini banyak menulis masalah komunikasi di berbagai media dan jurnal. Tahun 2009, memutuskan berhenti mengajar dan bekerja sebagai Direktur Program untuk MatakaInstitute, lembaga konsultasi komunikasi dan pencitraan yang terlibat dalam program peningkatan citra di lingkungan Divisi Propam Mabes Polri.

Budi Hatees dapat dihubungi lewat Email: budi.hatees@gmail.com.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. Suatu ketika saya mengikuti pelatihan di Yogyakarta, peserta yg berasal dari Sulsel bertanya kenapa sekarang orang batak saling curiga! Ah…masaa.. saya jawab, lihat itu Gubernurnya kok orang dari jawa, bukan dari putra Batak katanya…. yah…. malu saya menjawab.

  2. Potret kehidupan desa yang belum tersentuh oleh pemerintah daerah, sangat…sangat memprihantinkan di era otonomi daerah saat ini, hal seperti ini sering menimbulkan pertanyaan di dalam benakku, apakah pemda setempat tidak punya program khusus untuk membangun desa ? ataukah para pejabatnya hanya sibuk mengurusi pekerjaan yang ada duitnya ?? bila kita bandingkan dengan pembangunan di pulau jawa, sungguh jauh bedanya, sehingga saya sering bertanya-tanya dalam hati, kenapa di pulau jawa pembangunan jalan sampai ke pelosok- pelosok desa sementara di tapsel….??? jauh dari harapan…! sebagai pembanding, untuk percepatan pembangunan di desa/ kampung di provinsi papua sdh sejak 10 tahun lalu diluncurkan program pembangunan desa/ kampung dengan nama program RESPEK ( Rencana Strategis Pembangunan Kampung ) Pemrov Papua menyediakan Dana sebesar Rp. 300.000.0000,- perkampung/ tahun dengan peruntukan pembangunan fasilitas desa atau untuk peningkatan perekonomian masyarakat, sehinggga dengan demikian kampung yang belum tersentuhpun bisa dibangun dengan dana tersebut, apalagi dengan dilibatkannya setiap SKPD untuk membuat program ke desa dengan istilah TURKAM ( Turun ke Kampung ). Kita di Sumatra Utara jauh-jauh hari sebelum program Turkam dicanangkan di Papua, kita sudah mencanangkannya lebih dulu dengan istilah MARTABE, tapi kenyataannya hanya sebatas Slogan saja tanpa dibarengi dengan program nyata.Harapan saya dengan adanya tulisan ini membuka mata birokrat pemerintahan di Tapanuli Selatan, untuk membuat satu terobosan baru dalam membangun masyarakat pedesaan sehingga kita tidak semakin tertinggal dengan daerah lainnnya di Indonesia, smoga…..

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*