Dianggap Sebagai Kebijakan Sepihak, Izin Penebangan Kayu Pinus di Saipar Dolok Hole Dihentikan

Aktivitas penimbunan kayu pinus di lapangan sepakbola Desa Sibadoar. (Amran Pohan)

TAPSEL – Izin penebangan kayu pinus di Saipar Dolok Hole (SDH), Tapsel, dihentikan. Itu karena izin tersebut dianggap sebagai kebijakan sepihak Dinas Kehutanan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Tapsel Ir H Aswin Efendi Siregar MM kepada METRO Rabu (10/12) lalu. “Itu dihentikan sementara, yang mengeluarkan pemberhentian izin adalah dinas yang mengeluarkan izin sebelumnya,” terang Sekda.

Dikatakan, kebijakan sepihak (tanpa koordinasi) yang dilakukan Dishut dalam mengeluarkan izin penebangan pinus di Saipar Dolok Hole (SDH), mendapat keluhan dari berbagai elemen masyarakat. Sehingga Pemkab kemudian mendesak agar dinas terkait mengeluarkan pemberhentian aktivitas penebangan.

“Perlu dikaji ulang, karena dampaknya sangat luar biasa, terutama pada proses pengangkutan. Dishut mengeluarkan izin tanpa koordinasi, sehingga bupati mengira izin dikeluarkan oleh provinsi. Bupati sangat kecewa dengan kebijakan yang diambil, apalagi membuat masyarakat kecewa.”

Dikatakan, aktivitas penebangan pinus itu selayaknya dikoordinasikan terlebih dulu sebelum pengeluaran izin, agar tidak menimbulkan dugaan tak baik di tengah masyarakat. “Seolah selama ini bupati setuju dengan kondisi itu. Padahal dari awal, bupati sudah sangat tidak setuju ada pengangkutan kayu di sana,” ungkapnya.

Dikatakan, setelah mendapat keluhan dan mengumpulkan informasi keberatan masyarakat tentang aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu pinus di wilayah SDH, bupati langsung melakukan rapat koordinasi bersama dinas terkait, Rabu (10/12) malam. Pada pelaksanaan rapat tersebut, Syahrul tampak memarahi seluruh jajaran Dinas Kehutanan yang tidak melalukan koordinasi sebelumnya atas penerbitan izin penebangan kayu pinus di Kecamatan Saipar Dolok Hole.

Kadis Kehutanan Pardamean Daulay yang coba dikonfirmasi, belum berhasil ditemui. Sementara Sekretaris Dishut Zulkarnain Siregar yang ditelepon tadi malam, mengaku sedang mengikuti rapat.

Masyarakat Berterima Kasih

Sejumlah Elemen masyarakat mengapresiasi langkah yang dilakukan Bupati Tapsel untuk menghentikan sementara aktivitas penebangan kayu pinus di SDH, Tapsel Masyarakat menilai, aksi penebangan dan pengangkutan kayu yang sudah berlangsung 3 bulan terakhir telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kerusakan jalan dan kekhawatiran masyarakat.

Baca Juga :  Air Sisa Tambang Martabe Diuji Standar Baku pada Tiga Laboratorium

Bahkan masyarakat menilai seolah ada pembiaran pada proses pengangkutan kayu pinus menggunakan truk bertonase tinggi selama ini. Sehingga warga merasa pesimis atas ketidakpedulian aparat pemerintahan dan kepolisian atas dampak yang diakibatkannya, yaitu kerusakan jalan.

Ketua umum Pemantau Pembangunan Tapanuli Selatan (Pemantap) Lauddin Siregar dan Sekretarisnya Efendi Rambe kepada METRO mengatakan, sangat berterima kasih kepada Bupati Tapsel yang tegas mengambil langkah pemberhentian atas aktivitas penebangan kayu pinus di SDH.

“Patut kita syukuri dan acungi jempol atas upaya bupati mengambil langkah itu, walaupun sifatnya sementara. Setidaknya ada kajian ulang terhadap dampak baik buruk yang diakibatkan oleh aktivitas itu, sehingga kedepan tidak lagi menimbulkan kerusakan yang lebih besar,” terang keduanya.

Tronton Dilarang Melintas

Masyarakat Kecamatan Arse, Tapsel, menolak keras aktivitas tronton pengangkut kayu pinus yang bertonase tinggi melintas di wilayah mereka. Penolakan tersebut disampaikan oleh 8 kepala desa, 2 lurah, dan Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) se-Kecamatan Arse di hadapan Bupati Tapsel saat sesi tanya jawab di Aula kantor Camat Arse, Rabu (10/12) lalu.

“Kami semua atas nama masyarakat Arse telah sepakat, menolak aktivitas truk tronton bertonase tinggi yang lewat jalan lintas di wilayah kami. Karena setelah aktivitas tersebut, jalan banyak yang rusak. Jadi kami berharap kepada bapak, agar memerhatikan hal tersebut,” ungkap kepala desa, lurah dan Ketua BPD se Arse.

Dikatakan, dengan adanya aktivitas pengangkutan kayu tersebut, masyarakat merasa tak nyaman, terutama bagi pengguna jalan dan juga warga yang berdomisili di sepanjang jalan.

Sebab, warga khawatir, bisa saja sewaktu-waktu truk dengan muatan yang membumbung tinggi itu terjatuh dan menimpa rumah warga. Selain, itu dengan adanya aktivitas tersebut badan jalan banyak yang rusak.

“Kami tak nyaman jadinya,” terang kades. Dijelaskan, perwakilan masyarakat Arse tersebut, pada 30 November lalu, melalui seluruh kades dan lurah, telah membuat perjanjian dengan pengusaha kayu yang truknya selalu berakivitas di wilayah itu. Dimana pengusaha kayu tidak akan mengangkut kayu lagi dengan menggunakan tronton dengan kapasitas besar. Dan jika pengusaha kayu melanggar perjanjian, maka mereka harus bersedia menanggung resiko, yaitu truk akan distop masyarakat dan kayunya dibongkar serta diambil warga.

Baca Juga :  PT Sorikmas tak bebaskan lahan rakyat

“Dan perjanjian itu telah kami tempelkan di seluruh titik strategis di wilayah Arse,” sebut para kades.

Pantauan METRO Rabu (10/12), di setiap lokasi strategis memang telah ditempelkan perjanjian bermaterai enam ribu yang ditandatangani tiga pengusaha kayu yang biasa beraktivitas di wilayah itu. Selain itu juga dibubuhi tanda tangan dan stempel oleh kepala desa dan lurah atas nama pemerintahan di Arse.

“Kondisi jalan kami sudah sangat rusak, akibat aktivitas pengangkutan kayu ini,” sebut Daud (35) warga setempat.

Pada kesempatan itu, Bupati H Syahrul M Pasaribu SH menjelaskan, ia pun sangat tidak setuju dengan aktivitas penebangan, terutama pengangkutan kayu pinus yang menggunakan truk bertonase tinggi. Karena akan merusak badan jalan yang kerap dimanfaatkan masyarakat.

“Baru tanggal 2 lalu saya mengetahui, ternyata izin penebangan kayu ini dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Tapsel sendiri. Awalnya saya mengira, izin tersebut dikeluarkan oleh provinsi. Ini tak bisa dibiarkan, dan secepatnya akan kami lakukan evaluasi atas kondisi ini,” terang Bupati.

Dikatakan, aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu dengan truk bertonase tinggi di wilayah itu tentu tidak relevan dengan program percepatan pembangunan, terutama jalan yang terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Tapsel dalam meningkatkan pelayanan masyarakat. (ran)

/METROSIANTAR.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*