Didemo Mahasiswa, DPRD Palas Tak Ngantor

PALAS, Puluhan Mahasiswa yang tergabung dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Rabu (29/4) pagi mendatangi Kantor Bupati Padang Lawas. Massa tiba sekitar pukul 10.00 WIB dengan Berjalan kaki.   Sayangnya, Bupati tidak masuk Kantor yang akhir nya membuat  Massa Geram dan balik arah, karna kecewa tidak ada yang menanggapi kehadiran nya Massa memblokir jalan Masuk Kantor Bupati sekitar Satu Jam.

Tidak puas dengan Berdemo di depan  Kantor bupati Palas dan memblokir jalan Masuk, Mahasiswa mendatangi Gedung DPRD Palas guna untuk menyampaikan Aspirasinya kepada Wakil Rakyat yang duduk di DPRD.

Dan Sayang nya,  Tidak Seorangpun Anggota DPRD Padanglawas yang ngantor saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Palas  mendatangoi  Gedung  DPRD di Sibuhuan,

Aksi unjuk rasa yang dikawal aparat Polres Tapsel dan Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Palas itu, nyaris ricuh saat pendemo berupaya masuk ke gedug dewan karena tidak seorangpun anggota DPRD Palas yang hadir.

Dalam orasinya, PC. PMII, menyampaikan agar DPRD  dan Bupati Palas membanding dan mengambil sikap penyelesaian  persoalan  sengketa lahan masyarakat dengan perusahaan perusahaan yang ada di Kab. Padanglawas.

Kemudian mereka meminta agar DPRD Dan Bupati Palas memanggil Perusahaan Permata Hijau Grup (PHG) mengenai izin usaha perkebunan, hak guna usaha, Amdal pabrik mini kelapa (PMKS)  sawit Permata Hijau Sawit Mananti, PMKS Viktoria Alam Lestari (Val) Huta Lombang dan amdal Perkebunan PHG yang dinilai kehadirannya tidak sesuai izin dan tidak berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Palas selain hanya memperkaya diri sendiri.

Baca Juga :  Komplek City Walk Sampai SMAN 1 Padangsidimpuan - Masuk Kawasan Tertib Lalu Lintas

Mereka meminta agar Bupati dan DPRD Palas benar benar jelas menjalankan aturan dan undang undang tentang pemberian izin perkebunan  dan Pabrik kelapa sawit, HGU, IUP, Amdal dan seluruh transportasi yang beroperasi di seluruh perusahaan perkebunan di Palas.

“mengingat banyaknya pabrik kelapa sawit yang sudah beridiri dan dapat mengancam kelestarian polusi udara, maka PMII Palas meminta agar bupati tidak memberika izin pendirian pabrik kelapa sawit” ujar Kadir.

karena tidak adanya DPRD di gedung Dewan Sibuhuan, pengunjuk rasa membubarkan diri dan kembali ke lapangan merdeka Sibuhuan.

Sekretaris DPRD Palas, Panguhum Nasution, tidak berada di kantornya saat dijumpai wartawan, saat dihubungi dengan telepon selular Sekwan DPRD Palas tersebut juga tidak bersedia menjawab.


Hasnul HD

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*