Diduga, Rp 500jt Lebih Hasil “Pungli” Pencairan Dana Proyek di DPKAD Palas

Salah satu proyek pekerjaan jalan Veteran Sibuhuan TA. 2014 memprihatinkan

SIBUHUAN, Sebesar Rp 500jt Lebih dugaan Tindak Pidanan KKN berupa pungutan liar (Pungli) di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Padang Lawas (Palas) terhadap para rekanan mencuat ke publik.

Dari informasi yang dihimpun MEDIA, diduga pungutan pada setiap pencairan dana baik dalam bentuk dana proyek di DPPKAD Padang Lawas Tahun Anggaran (TA) 2014 ditetapkan sebesar satu persen untuk proyek pekerjaan dengan metode Penunjukan Langsung (PL) dan setengan persen untuk proyek pekerjaan Tender. Hal ini diungkapkan Koordinator Umum Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) Hasnul Hadiansyah, Minggu (11/1/2015)

“Berdasarkan pengakuan sejumlah rekanan yang kita temui di lapangan, buruknya kualitas pengerjaan proyek karena banyaknya pungli yang dilakukan oknum dimasing-masing SKPD di Pemkab Palas, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD), mereka menyebutkan untuk pencairan dana proyek di DPPKAD saja untuk proyek PL harus disetor sebesar satu persen dan setengah persen untuk Proyek Tender dari jumlah yang akan dicairkan baru diproses pencairannya” kata Hasnul.

Kantor Dinas Pendapatan, Pengeleolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kab. Palas Lembur akhir Desember 2014 untuk proses pencairan

Dari hitung-hitungan, beber hasnul, dari nilai proyek di dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Palas sebesar Rp 80 Milyar, belum lagi proyek-proyek di Instansi lain seperti Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan SKPD lainnya di Palas. “Apa nggak gila itu, dari Rp 80 Milyar nilai dana proyek di dinas PU saja dikali setengah persen dugaan pungli yang dilakukan, hasilnya sudah mencapai Rp 400jt, belum lagi proyek di SKPD lain,’’ jelas Hasnul

Baca Juga :  'PSSI Berubahlah! PSSI Terbukalah!'

Lebih lanjut,  Hasnul memastikan bahwa ?dugaan praktek KKN berupa pungli di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Palas tersebut akan segera dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu)

Saat hendak dikonfirmasi terkait dugaan pungli tersebut, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Budi Utari Siregar sedang tidak berada di Kantor. Meski terdengar nada masuk saat di telepon, namun tidak diangkat. Bahkan, pesan singkat yang dilayangkan ke-HP nya juga tidak dibalas.

/(HD)-Tasosa

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*