Dilepasnya 6 Pengguna Narkoba Oleh Polres Madina Dikecam, Patut Diduga Ada Rekayasa

Dilepasnya 6 pengguna narkoba oleh Polres Madina dikecam sejumlah elemen masyarakat karena dinilai Polres Madina pilih kasih dan “main-main” dalam kasus narkoba, sehingga terkesan tidak sejalan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkoba.

Ketua PMII Kabupaten Madina, Rijal Lubis kepada wartawan, Jumat (30/7) di Panyabungan mengatakan mengecam keras tindakan aparat kepolisian yang melepaskan pengguna narkoba. Hal ini dinilai cukup meresahkan di masyarakat dan mengundang pertanyaan ada apa dibalik itu semua. “Ini mengundang tanda tanya besar bagi masyarakat Madina terhadap kinerja aparat kepolisian terutama Polres Madina yang merupakan penegak hukum di wilayah ini,”jelas Rijal seraya menambahkan meski wajib lapor 2 x seminggu hal itu cukup janggal karena statusnya yang tidak jelas.

Dikatakan, penangkapan keenam pelaku oleh Polres Madina dari informasi yang diperoleh telah direncanakan oleh pihak kepolisian sebagai target operasi. “Jadi lucu sekali kasus ini, kenapa ditangkap tanpa ada barang bukti dan telah diproses selama 2 hari lalu dilepas, sementara mereka sudah mengakui memakai dan sudah positif saat test urin,”jelas Rijal sembari mengatakan kedua hal tesebut sudah bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk diajukan ke pihak kejaksaan.

Dikatakan, sebagai pengguna narkoba dan tidak cukup alat bukti untuk diajukan ke kejaksaan, diduga ada rekayasa kasus dibalik peristiwa tersebut, karena 6 orang yang ditangkap, 3 berstatus PNS dan salah satunya anak pejabat di Pemkab Madina.

Baca Juga :  Massa PP Unjuk Rasa ke DPRD Sidimpuan

Menurutnya, rehabilitasi lalu dipulangkan kepada orang tua untuk dibina adalah alasan yang tidak tepat, sebab mereka sudah dewasa dan sudah berkeluarga bahkan sudah menjadi PNS. Padahal banyak kasus narkoba hanya dengan test urin positif memakai sudah bisa divonis penjara oleh pengadilan.

Secara terpisah pakar hukum, Ridwan Rangkuty SH MH, Jumat (30/7) mengatakan hasil test urin dan pengakuan sudah termasuk pelanggaran pidana yang dapat diproses, sehingga sangat tidak tepat alasan aparat kepolisian untuk melepas dan membuat penangguhan dalam kasus narkoba.

Dikatakan Polres Madina tidak proporsional dalam menangani kasus tersebut, sehingga patut diduga ada pilih kasus terhadap penerapan hukum di Madina, “sangat patut diduga ada rekayasa dalam kasus 6 pemakai narkoba tersebut,”ujar Ridwan.

Sebelumnya Kasat Narkoba Iptu E Banjarnahor kepada wartawan mengatakan HDL, ES (36) dan DS (27), ketiganya PNS dan SB (34), AAP (23) dan HB (22) memang ditangkap di salah satu warung kopi di kawasan Pidoli Panyabungan, dan langsung diboyong ke Polres Madina untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Keenamnya mengaku menggunakan narkoba dan dilakukan tes urin hasilnya positif.

Namun, lanjut Banjarnahor setelah dikembangkan serta pasal yang dikenakan terhadap pengguna dikategorikan sebagai korban sehingga harus direhabilitasi. “Akhirnya kita pulangkan kepada orang tua masing-masing untuk mendapatkan pembinaan, dan wajib lapor 2 x seminggu,”jelasnya.

Sebagaimana diberitakan, 6 pria 3 diantaranya PNS masing-masing berinisial HDL(27), ES (36) dan DS (27), ketiganya PNS, sedangkan 3 pelaku lainnya yaitu SB (34), AAP (23) dan HB (22) ditangkap Polres Madina dari salah satu warung kopi di Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan, Selasa (27/7), karena diduga pesta narkoba. Seorang dari PNS tersebut yaitu HDL merupakan anak dari salah satu kadis di Pemkab Madina.

Baca Juga :  Sampah Menumpuk dan Meluber ke Jalan - Warga Pasar Sipirok Resah

Sumber: http://hariansib.com/?p=132870

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*