DINILAI MERESAHKAN MASYARAKAT: RANGKAIAN KEJAHATAN PT. SAGO NAULI DIADUKAN KE KAPOLRI

Atas dukungan sejumlah elemen masyarakat di wilayah Pantai Barat Kabupaten Mandaiing-Natal (Madina), rangkaian kejahatan perkebunan Sawit Pt. Sago Nauli diadukan ke Kapori dengan tembusan ke seluruh instansi terkait di propinsi Sumatra Utara dan Kab. Madina.

Mata-rantai kejahatan Pt. Sago Nauli mulai dari pembuatan sejumlah akta-akta palsu jual-beli kawasan hutan, penebangan liar, pembakaran lahan serta membuka perkebunan Sawit tanpa izin yang dilaporkan sejumlah elemen masyarakat di wilayah Pantai Barat Kab. Madina kepada Lsm Aliansi Rakyat Merdeka (Alarm), telah dianjutkan dengan pengaduan ke Kapolri, Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat di Jakarta. Menurut direktur eksekutif Alarm, AR Morniff yang didampingi Bendahara Mazrenny Daulay, laporan masyarakat Pantai Barat yang lengkap data dan dokumentasi yang diterima lsm Alarm, telah disusun ke dalam pengaduan tindak pidana kejahatan guna diproses seluruh instansi berwenang di Jakarta, Medan dan Panyabungan.

Dalam copy pengaduan yang diperoleh Suara Sumut, disebut antara lain kejahatan persekongkolan pembuatan surat akta-akta jual-beli kawasan hutan negara oleh terduga mantan Kades Sikapas, SH bersama alm. Camat Muara Batang Gadis (MBG) Drs. ZN yang didalangi oknum pemodal OBS sengaja memakai sejumah nama warga Desa Sikapas serta para pembeli dari Kota Medan, tanpa setahu para pemilik nama warga Sikapas dan Medan tersebut.

Diadukan bahwa akta-akta jual-beli hutan negara tahun 1998 tsb seuai pengakuan mantan Kades SH, digunakan untuk sebagai topeng merambah ratusan Ha hutan negara di sekitar Desa Sikapas berlanjut membuka perkebunan Sait sejak tahun 1999. Berlanjut oknum dalang pemodal OBS berkomplot dengan seorang pimpinan perusahaan perkebunan Sawit di Kab. Madina berinisia Bny. Luas hutan negara yang dirambah dari 150 Ha pada tahun 1999, pada tahun 2002 meluas jadi 350 Ha dan sejak tahun 2005 oknum terduga OBS dan Bny menduduki secara tidak sah dan menguasai lahan 515 Ha.

Baca Juga :  Di Padangsidimpuan Pengelolaan Inflasi Baik

Makin parah, pada awal tahun 2009 dilakukan pembersihan lahan/landclearing dengan cara pembakaran hutan.Kasus ini sempat menghebohkan Kab. Madina sejenak, namun belakangan kasusnya terpendam. Gunjingan banyak kalangan di Kab. Madina menyebut adanya indikasi keterlibatan beberapa oknum aparat penegak hukum setempat meredam proses hukum kasus tsb.

Berlanjut oknum OBS disebut mantan Kades SH, telah menjual perkebunan Sawit tsb kepada pengusaha Bny dari Pt. Sago Nauli (SN), namun dibuat surat perjanjian seolah PT. SN hanya sekedar pengelola perkebunan Sawit. Hebatnya, perkebunan Sawit yang kini luasnya telah lebih dari 500 Ha, sama sekali tidak dilindungi perinzinan apapun. “Jangankan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak pernah diurus, bahkan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan dari Bupati, izin Amdal dari Dinas Lingkungan Hidup, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Dinas Kehutanan semuanya tidak dimiliki Pt. SN”, ungkap mantan Kades SH yang ditemui Suara Sumut sedang menjalani hukuman di Penjara Panyabungan dalam perkara surat palsu.

Dalam surat pengaduan lsm Alarm dilampirkan sejumlah data administrasi akta-akta jual-beli hutan negara, kesaksian beberapa warga Sikapas yang namanya dibajak dan tekenannya dipalsukan, copy surat-surat teguran Camat MBG Ishak Siregar, copy Surat teguran Kadishutbun Madina m(masa itu) Mussadad Daulay, surat Sekdakab Madina (masa itu) Azwar Indra Nasution serta beberapa surat laporan Bupati Madina, Amru Daulay ke polisi perihal kasus pembakaran lahan dan kasus pembuatan akta-akta palsu di kawasan hutan negara.

Dalam penutup surat pengaduan, lsm Alarm memaparkan dasar hukum pengaduan seperti UU No: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pasal 108 ayat (1), UU No: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 68 ayat (1) huruf d, UU No: 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi pasa 41 ayat (1) dan (2), UU No: 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan serta UU No: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup.

Baca Juga :  H. Khoiruddin Nasution, SE.; Usut Tuntas Kasus PS Sidimpuan !!

Dengan meminta penyidik Polri memanggil saksi-ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wil-II Prop. Sumut serta dari Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menuntut institusi Polri memproses rangkaian kejahatan lingkungan secara sistematis oleh Pt. SN yang meresahkan masyarakat serta melimpahkan perkara tsb ke pengadilan negeri guna masyarakat di Kecamatan MBG khususnya dan Kab. Madina umumnya dapat memperoleh kepastian hukum.

Menurut kedua aktifis lsm Alarm tsb, rangkaian kejahatan sistematis berkepanjangan yang dilakukan Pt. SN merupakan contoh buruk penegakan hukum di Kab. Madina yang telah meresahkan banyak kalangan di Madina. Yang mesti segera ditindak agar tidak ditiru oleh oleh para pemodal dan pengusaha yang mau menghalalkan segala cara pelanggaran hukum.

5633304e91af9e6d01e86dbe07667beef506953 DINILAI MERESAHKAN MASYARAKAT: RANGKAIAN KEJAHATAN PT. SAGO NAULI DIADUKAN KE KAPOLRI5633309bc491535f9b40016bd915d2f99a37b86 DINILAI MERESAHKAN MASYARAKAT: RANGKAIAN KEJAHATAN PT. SAGO NAULI DIADUKAN KE KAPOLRI

Sumber:  AR. Mornif (Alarm / armorniff@yahoo.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*