Dipailitkan, Ini Jawaban Resmi Telkomsel

JAKARTA, KOMPAS.com – Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memailitkan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). Atas putusan tersebut, Telkomsel langsung melakukan kasasi.

“Telkomsel sangat keberatan atas putusan  pengadilan. Kami telah memasukkan memori kasasi ke pengadilan pada jam 12 siang tadi,” kata kuasa hukum Telkomsel, Ricardo Simanjuntak selepas konferensi pers di Wisma Mulia Jakarta, Jumat (21/9/2012).

Menurut Ricardo, sumber sengketa tersebut adalah ketika pihak Telkomsel menolak untuk melanjutkan kerjasama penjualan kartu prima voucher isi ulang dan kartu pradana pra bayar. Khususnya untuk pemesanan produk pada 20-21 Juni 2012.

Keengganan meneruskan kerjasama tersebut disebabkan karena PT Prima Jaya Informatika melakukan wan prestasi khususnya tidak mampu menjual kartu prima voucher isi ulang dan kartu pradana pra bayar sesuai pada kontrak sebelumnya.

“Begitu juga untuk membangun komunitas prima, distributor (PT Prima Jaya Informatika) juga tidak tercapai. Masa kesepakatan tidak tercapai, lantas mereka meminta tagihan ke Telkomsel, apalagi jumlahnya mencapai Rp 5,260 miliar,” tambahnya.

Ricardo menambahkan bahwa proses kasasi ini akan memakan waktu hingga 14 hari ke depan. Hal itu disebabkan setelah pihak Telkomsel memberikan kasasi ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, maka PT Prima Jaya Informatika juga harus memberikan jawaban kasasi juga.

“Maksimal 14 hari bisa selesai, tapi ini baru proses. Kalau kasasi seluruhnya bisa sampai 60 hari. Tapi kami berharap bisa cepat selesai sehingga tidak mengganggu bisnis Telkomsel,” tambahnya.

Baca Juga :  Calon Kapolri Baru - Komjen Timur Pradopo Untuk Redam Gejolak Internal Polri

Sekadar catatan, Telkomsel menunjuk Prima Jaya mendistribusikan kartu prima voucher isi ulang dan kartu perdana pra bayar.

Adapun jumlah voucher yang harus didistribusikan Prima Jaya mencapai 10 juta kartu perdana dan 120 juta lembar voucher isi ulang, yang terdiri dari voucher isi ulang seharga Rp 25.000 per lembar dan yang Rp 50.000 per lembar.

Perjanjian itu dibuat sejak tanggal 1 Juni 2011 untuk jangka waktu dua tahun. Kerjasama itu kandas di tengah jalan. Prima Jaya menuding Telkomsel menghentikan pendistribusian kartu prabayar tersebut sejak 21 Juni 2012 lalu.

Padahal Prima Jaya sudah mengirimkan dua kali pemesanan supaya voucher tersebut dikirimkan. Alhasil, Prima Jaya merasa dirugikan. Nilainya mencapai Rp 5,3 miliar. Kerugian inilah yang kemudian diklaim sebagai utang.

Berdasarkan pendapat ahli, dan sesuai dengan Undang-Undang kepalitan, hakim menyatakan perjanjian yang tidak dipenuhi dan bisa dinilai dengan uang bisa dikategorikan sebagai utang. Unsur adanya utang yang dapat ditagih dan jatuh tempo pun terpenuhi.

Unsur lainnya adalah adanya kreditur lain. Nah, dalam kasus ini, Prima Jaya berhasil membuktikan Telkomsel mempunyai utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT Extenxt Media Indonesia. Nilai Rp 40 miliar.

Oleh karena dua syarat pailit sudah terpenuhi, hakim mengabulkan permohonan Prima Jaya sepenuhnya.

Adapun terkait profile, Telkomsel sebagai perusahaan dengan aset yang besar, tidak menjadi pertimbangan hakim.

Baca Juga :  KPK Usut Peran Atut

“Ini ada keanehan dalam pemeriksaan ini, padahal harus seimbang, kita bisa buktikan bahwa kita benar. Ini suatu pelanggaran,” jelasnya.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*