DIREKTUR WALHI SUMUT “JUAL-NAMA” MASYARAKAT SIKAPAS

Panyabungan, Realisasi Memorandum Of Understanding (MOU) konservasi alam antara LSM Alarm dengan perusahaan perkebunan PT. Madina Agro Lestari (MAL), ditentang dir. Walhisu, Syahrul Sagala dengan lontarkan pernyataan di koran mengatas-namakan masyarakat Desa Sikapas. Dir LSM Alarm AR Morniff Hutasuhut dan mantan Kepala Divisi Advokasi Walhisuy, Muhrizal Saputra, SH dituding tidak koordinasi dan dituduh khianati masyarakat. Menyikapi tudingan sepihak tanpa dasar tersebut, Dir. LSM Alarm beberkan pembohongan publik dan manipulasi fakta yang dilontarkan ke media tersebut.

Ikhwalnya bermula ketika beberapa warga Sikapas beri kuasa kepada LSM Alarm untuk memperjuangkan tuntutan pembayaran gantirugi lahan garapan masyarakat yang mau dijadikan perkebunan sawit PT. Madina Agro Lestari (MAL) di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina. LSM Alarm berkoordinasi dengan Walhi Sumut yang diterima oleh Kepala Divisi Advokasi Muhrizal Saputra, SH, sehingga terbitlah surat Walhi Sumut No: 137/PPLH/Walhi-SU/III/10 tgl. 7 April 2010 ke instansi terkait di Jakarta, Medan dan Panyabungan.

Bupati Madina, Amru Daulay lalu menanggapi dengan positif, PT. MAL diperintah menyelesaiakan semua lahan garapan nyata masyarakat desa. Berlanjut terbitkan surat No: 094/152/SPT/2009 tgl. 14 April 2010 memerintahkan penyelesaian masalah sesuai surat Walhisu.

Kemudian pada tgl. 22 April 2010 bertempat di Ruang kerja Asisten-1 Tatapraja Setdakab Madina di Panyabungan dilakukan musyawarah penyelesaian gantirugi lahan garapan masyarakat Desa Sikapas, disaksikan Plt Asisten-1 S. Simangunsong, SSTP, Kadishutbun Rasyid Ritonga, AP, MM, DPRD Madina diwakili Ali Mutiara Rangkuti dan Tim Penyelesaian Masalah tanah Madina, Muis Pulungan serta dir lsm Alarm AR Morniff Hutasuhut.

Baca Juga :  Teknik Permainan Dan Penipuan Pengelola Hutan PT.Sumatera Sylva Lestari Dan PT.Sumatera Riang Lestari Yang Perlu Di Cermati Di Bumi Padanglawas Sumut

Berlanjut, Senin 26 Juli 2010 Bupati Madina, Amru Daulay memimpin acara penandatangan MOU antara LSM Alarm dengan PT. MAL perihal pengelolaan 499 Ha areal konservasi anggrek Kantong Semar di sempadan sungai Aek Marait dan Aek Siriam. Yang lalu diikuti acara Penanaman Perdana di areal konservasi oleh Bupati Amru Daulay bersama Muspida Kab Madina pada Sabtu 7 Agustus 2010 lalu bertempat di tepi Aek Siriam.

Karena semua tuntutan masyarakat mulai dari gantirugi lahan garapan, pembangunan kebun plasma dan areal konservasi telah diberikan oleh Pt. MAL, tgl. 30 Juli masyarakat kirim surat ucapan terima kasih diteken 40 tokoh masyarakat ditujukan kepada Walhisu, karena dianggap telah membantu mendukung tuntutan masyarakat, yang kini telah berhasil.

Diduga akibat persaingan internal sesama aktifis Walhisu, direktur Syahrul Sagala terlihat tidak senang dengan kebijakan Kadiv Advokasi, Muhrizal Saputra, SH yang sebelumnya sudah capek sendirian mengurus kepentingan masyarakat Sikapas dan sempat simpati pribadi dan menghadiri acara penandatanganan MOU lsm Alarm dengan PT. MAL. Belakangan terungkap dir Walhisu, Syahrul Sagala membuat keterangan pers ke media terbitan Medan, bahwa Walhisu tidak terlibat urusan MOU konservasi. Dir Walhisu tersebut juga menuding AR Morniff Hutasuhut, dir LSM Alarm tidak konsekwen terhadap perjuangan masyarakat. Bahkan memfitnah bahwa Kadiv Advokasi Muhrizal Saputra, SH dipecat gara-gara kasus tsb. “Padahal sesuai kontrak, masa kerja saya di Walhisu selesai s/d tgl. 30 Juli 2010, saya kembali ke Kontras Sumut bukan dipecat, karena sampai kini tidak ada surat pemecatan, ini fitnah”, ketus Muhrizal Saputra, SH.

Baca Juga :  Suarez Cetak Gol, Liverpool Jaga Rekor Sempurna

Menanggapi tudingan sepihak dir Walhisu, Syahrul Sagala tersebut, semua pihak terkait beramai-ramai membantah. Kepala Desa Sikapas, Zul Ilmi Harahap didampingi tokoh pemuda, Yusron Simbolon menegaskan, “Semua tuntutan masyarakat mulai dari kebun plasma 572 Ha, gantirugi lahan garapan lebih 3 milyar rupiah, pembangunan areal konservasi 499 Ha sudah diberi Pt. MAL, apalagi alasan masyarakat mau ribut terus? Perusahaan sudah kooperatif, kenapa Walhi mau suruh masyarakat terus-terusan konfrontatif?”, ketus Zul Ilmi Hrp.

Terakhir, Kades Zul Ilmi dan dir Alarm AR Morniff memaparkan bahwa mereka sudah coba klarifikasi dan meluruskan soal Dir Walhi jual-nama masyarakat, kepada Syahrul Sagala, tetapi dijawab dengan sikap menantang. “Jadi, guna meluruskan duduk permasalahan yang sebenarnya terjadi, maka kami sampaikan berita bantahan ini”, ujar AR Morniff.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Saya heran terhadap konstitusi pada saat sekarang ini berbagai lembaga hukum seakan mempermainkan hukum itu sendiri seperti halnya persoalan diatas seakan merasa semuanya saling berhak atas kuasa yg dipercayakan pada mereka
    Begitu juga halnya dengan postingan ini
    Jika memang benar lsm alarm dan mantan kadiv advokasi muhrizal SH benar menjual nama masyarakat desa sikapas tlng pihak walhisu selesaikan dengan hukum yg benar akan tetapi jika tdk bersalah tlng jngn d sebar berita x
    Saya selaku putra desa sikapas muara bt gadis meminta kepada pihak lsm alarm dan juga pihak walhisu tlng jngn mempermainkan konstitusi apalagi menyangkut martabat HAM manusia d sikapas ini jika memang ada bukti mari buktikan
    Kita memang bodoh. Tp bukan berarti kita diam sementara badan kita sudah di bolak balik dengan kepastian yg tk jls

    Akhir kata jika lembaga hukum mari tegakkan hukum sessuai dengan kaidahnya tanpa diskriminasi dan kepentingan sepihak

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*