Ditunggangi Polres Tapsel – PN Padangsidimpuan Otak-atik Surat Penahanan

5288131486 50d86cb9e1 Ditunggangi Polres Tapsel PN Padangsidimpuan Otak atik Surat Penahanan
Kantor Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, “berkaca-mata kuda”. (Arm)

Kasus Polres Tapsel merekayasa manipulasi perkara dengan menahan tersangka tanpa barang bukti dan tiada saksi (Harian Suara Sumut Senin 3 Januari 2011) masih berlanjut terus. Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (PN-Psp) terlihat untuk kedua kalinya berkaca-mata kuda ditunggangi Polres Tapsel untuk kembali menerbitkan Surat Perpanjangan Penahanan yang mengingkari fakta-fakta hukum yang sudah rahasia umum masyarakat luas dan menjadi gunjingan sinis kalangan pengamat hukum.

Istilah keledai saja tak mau kejeblus 2 X ke lobang yang sama, nampaknya tak berlaku bagi gerombolan hakim-hakim degil di PN-Psp. Setelah berita Suara Sumut menuding Polres Tapsel manipulasi perkara dan PN-Psp mengekor perintah polisi, belakangan terbongkar pula surat berisi keterangan palsu dari Polres Tapsel No: B/17.c/I/2011/Narkoba tgl. 04 Januari 2011. Isi surat Polres kembali mengulangi tuduhan tanpa bukti dan saksi bahwa Saut Halomoan Sitorus adalah Tersxangka perkara Pengedar Narkoba. Terbukti isi lampiran surat Polres Tapsel tersebut masih serupoa identik dengan surat Polres Tapsel ke PN-Psp terdahulu No: B/17.b/XII/2010 tgl. 03 Desember 2010.

Jelas terpampang dalam kedua surat Polres tersebut adanya pemaksaan rekayasa manipulasi perkara, agar Saut H. Sitorus tetap bisa ditahan terus-menerus sampai 120 hari dengan tuduhan pengedar narkoba melanggar UU No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pasal 112, sekalipun semua bukti hukum hasil penyidikan sudah menunjukkan Saut Sitorus sulit untuk dituduh pemakai narkoba melanggar UU No: 35/2009 pasal 127 yang batas wewenang Polri menahan cuma 60 hari.

Sementara PN-Psp yang dikomandani Musthofa, SH dan Efiyanto D, SH bertingkah tak ubahnya mentalitas aparat birokrasi inlander, berkoar-koar mendahulukan kepentingan prrosedur hukum sementara kebenaran dan keadilan hukum dipaksakan harus menunggu setelah persidangan perkara dibuka di PN-Psp.

Mengekor

Terbukti sekalipun kasus Polres Tapsel merekayasa manipulasi perkara Saut Sitorus telah diketahui masyarakat luas, tokh ketika Polres Tapsel kembali mengulangi suratnya yang berisi manipulasi perkara maka Ketua PN-Psp, Musthofa, SH dan Wakil Ketua PN-Psp, Erfiyanto D, SH “Terlihat bersikap seolah hewan piaraan tunggangan berkaca-mata kuda membeo dan mengekor permintaan Polres Tapsel”, tuding Risma Boru Nainggolan istri Saut Sitorus.

Baca Juga :  ONGKU-ALDINZ RETAK

Ketua PN-Psp, Musthofa, SH ketika ditemui di kantornya, ngomong akan pakai akal dan nurani serta meneliti surat Polres yang acak-acakan. Wakil Ketua PN-Psp, Erfiyanto D, SH malah ngoceh bahwa hukum negara mengatur pengadilan negeri wajib berkaca-mata kuda dalam menerima surat polisi. “Apapun cerita polisi dalam suratnya, mau bohong atau jujur, mau benar atau salah itu semua urusan nanti di persidangan”, ketus Erfiyanto D, SH.

Kekacauan administrasi Polres Tapsel terbaca dalam surat permintaan ke PN-Psp yang meminta penahanan Saut Sitorus diperpanjang sampai tgl. 22 Januari 2011, malah terlihat dibuntuti bahkan dibengkakkan dengan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan ke-2 Saut Sitorus sampai tgl. 06 Februari 2011. Surat Penetapan PN-Psp No: 01/Pen.Pid/2011/PN.Psp tgl. 06 Januari 2011 mencantumkan tembusan surat No: 1 ke Tersangka, tembusan surat No. 2 dan No. 3 kepada Hantu dan Begu, tembusan surat ke-4 kepada keluarga tersangka dan tembusan No. 5 Arsip. Surat Penetapan PN-Psp tsb sama sekali tidak mencantumkan tembusan surat ke Kalapas Psp, Sugeng Irawan yang menahan Saut Sitorus.

Padahal sumber di Polres Tapsel mengungkap bahwa Polres Tapsel sudah makin pening akibat sudah 3 X terbit Surat P-19 dari Kejaksaan Negeri Psp terus-menerus menolak dan mengembalikan pelimpahan berkas perkara Saut Sitorus. Isuenya pengembalian berkas sampai 3 X tsb terjadi akibat Polres Tapsel degil ngotot tidak mau melampirkan bukti hasil penyidikan yang menunjukkan Saut Sitorus tidak bisa dituduh sebagai pengedar narkoba.

Amburadul

Memantau perilaku dan kinerja aparat instansi penegak hukum di Tapsel yang memanipulasi perkara, kecaman pedas muncul dari AR Morniff Hutasuhut aktifis lsm Alarm pengamat hukum di Tabagsel. “Administrasi penegakan hukum negara mestinya wajib mutlak tanpa salah ketik sekalipun, kok malah jadi amburadul begini? Emangnya kepastian hukum baru bisa ada di persidangan? Dan sebelum itu, segala macam otak-atik surat-surat polisi yang sudah gamblang terpampang di media massa meluas diketahui publik, tanpa koreksi apa lantas boleh ditelan lalu dimuntahkan lagi berulang-ulang dengan tingkah ala robot mekanis tanpa kontrol akal-budi hati-nurani mau seenaknya menganggap dan ngecap seolah rutinitas yang sah-sah saja?

Baca Juga :  Peransuasi PT XL Axiata Tbk (XL) Dalam Pembangunan Manusia Indonesia

Terakhir AR Morniff nyeletuk, “Kok gejalanya yang terlihat mengesankan seolah yang ada dalam benak kerdil pandangan cupat wawasan picik sementara para aparat penegak hukum lokal cuma falsafah mental birokrasi warisan jajahan, tak ubahnya mirip seperti tingkah keledai bebal sok merasa gagah ditongkrongi kaca-mata kuda menghalalkan segala cara acak-acakan berdalih mengedepankan prosedur hukum, sementara kebenaran dan keadilan hukum dipaksa antri menunggu di belakang punggung. Mungkin bisa jadi pembenaran sementara tapi pasti tidak adil selamanya. Iya kan Pak Hakim? Kalau nggak salah, emang gitu kan?”.  (arm-Alarm )

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

7 Komentar

  1. susah tapsel nih,aparat2nya congok duit smua alias mata duitan,yg diperaspun orang miskinnya alias masyarakat kecil yg berjuang sesuap nasi apa lagi aparat jalanan alias polantas nya sikit2 duit,tolong kepada wartawan atau LSM cetak comen nih kemedia cetak agar semua diperiksa dan mereka tidak semena2 kepada masyarakat,mana janji dan sumpah mereka tuk mengayomi dan melindungi masyarakat eh malah meras.

  2. Ky mana lah aku bisa melapor bang. Peniup pluit aja pun di ciduk juga nya kaya bang susno. Apa lg sampe di interogasi takutnya di intimidasi dan siksa.. 🙁

  3. sibisuk@singkirkan oknum2 perusak bangsa, laporkan ke polres setempat atau kirim pengaduan ke kesatuan diatasnya dgn disertai bukti-bukti. dan utk kita sebagai warga masyarakat jgn menawarkan sesuatu pada saat kita sedang mengurus sesuatu, karena aparatur negara siapaun dia apakah polisi, jaksa guru, pegawai pemda bahkan pejabat adalah pelayan rakyat

  4. Bulan Nop 2010, seorang teman di kampung teleng juga pernah diciduk karena dituduh sbg pemakai narkoba. Ibu sang teman terus berusaha membebaskan sang teman. Sang polisi mau mengurus bebas sang teman tapi harus ditebus sebesar 7 juta. Nama polisi nya : *************
    Jika ada yg reply postingan ini akan diberi nama sang polisi tsb sesuai nama pada seragam waktu meminta uang tsb.

  5. tidak membela penahanan polisi dan tidk juga membela tersangka, Hukum itu ada prosedur pelaksanaannya, apabila dilanggar sehingga ada yg dirugikan tentu ada juga prosedur hukum yg mengaturnya, sesuai KUHAP penyidik dpt melakukan penahanan selama 20 hari dan dpt diperpanjang atas penetapan Kejaksaan selama 40 hari dan apabila penyidikan belum selesai dpt diperpanjang atas penetapan Pengadilan. pengembalian berkas oleh jaksa penuntut umum untuk dilengkapi blm tentu perkaranya tidak terbukti, tinggal bagaimana penyidik menilai petunjuk jaksa dpt dipenuhi atau tidak, kecuali petunjuk jaksa bhw berkas dikembalikan karena tidak cukup unsur pidana yg disangkakan atau bukan tindak pidana, selama masih ada petunjuk jaksa yg harus dipenuhi oleh penyidik dan penyidik menilai masih mungkin utk memenuhi petunjuk jaksa utk lengkapnya suatu berkas, ya sah-sah saja, itulah hukum

  6. Kepada Wartawan maupun LSM yang berani memuat berita ini di media massa, baik media elektronik maupun media cetak, saya merasa bangga dgn keberanian anda ini. Saran dari saya teruskan berita ini ke Jakarta agar aparat2 Kapolri dan Kejaksaan di Jakarta dpt membaca dan mensidak anggotanya yg di daerah. Dgn adanya berita ini merupakan suatu terobosan langkah maju Hukum di daerah Tapsel agar aparat yg terkait tdk semena2 bermain dalam Hukum yg pada ujungnya meminta UANG. Kami dr masyarakat SANGAT mengharap anda tdk perlu takut menyebarkan berita ini ke Jakarta apabila ini benar dan kami masyarakat mendukung anda.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*