Divonis 3 Tahun, Kasus Korupsi TPAPD Tapsel – Kuasa Hukum: Memori Banding Amrin Disusun

Terpidana kasus korupsi TPAPD Tapsel tahun 2005 sebesar Rp1,59 miliar, Amrin Tambunan, melalui kuasa hukumnya saat ini sedang menyusun memori banding. Sebelumnya, mantan pemegang kas sekretariat Pemkab Tapsel itu telah mengajukan permohonan banding ke PN Psp terkait putusan hakim yang memvonis Amrin tiga tahun penjara, denda Rp200 juta, subsider dua bulan penjara.

Salah seorang kuasa hukum Amrin Tambunan dari kantor hukum Erpi J Samudera Dalumunthe SH & rekan, Erfi J Samudera Dalimunthe SH kepada METRO, Minggu (13/3) menuturkan, pihaknya saat ini sedang menyusun memori banding. Ini setelah permohonan banding dengan akta pernyataan banding nomor 03/Akta.Pid/2011/PN.Psp, didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan (Psp), Selasa (8/3).

Diutarakan Erfi, tidak ada batasan waktu untuk menyampaikan memori banding tersebut ke PN Psp, sebelum seluruh dokumen terkait persidangan kasus korupsi itu bersama memori banding yang diajukan diserahkan ke Pengadilan Tinggi (PT) Sumut. “Tapi lazimnya penyerahannya dua atau tiga minggu setelah permohonan banding dilayangkan. Dan kita upayakan secepatnya menyusun memori banding ini. Nanti kalau sudah kita serahkan ke PN, pasti kami beritahukan,” ujar Erfi melalui telepon selulernya.

Disebutkan Erpi, penyusunan memori banding ke PT dengan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), berbeda. Jika kasasi, sebut Erpi, paling lambat 14 hari memori banding sudah selesai diserahkan ke PN. “Yang pasti, nanti kalau memori banding sudah selesai kita susun, akan kita serahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) agar membuat kontranya atas memori banding kita, dan juga ke PN Psp. Setelah memori banding diserahkan ke PN, pihak PN akan memanggil kita untuk mempelajari semua dokumen yang akan disampaikan ke PT. Setelah seluruh dokumen persidangan dan memori banding diserahkan PN ke PT, tembusannya akan disampaikan ke kita,” tuturnya.

Baca Juga :  Pihak SMKN 2 Kota Padangsidimpuan Pecat 7 Siswa yang Mengisap Ganja

Ketika ditanya berapa lama bisa mengetahui atau mendapatkan putusan atas banding tersebut, jika seluruh dokumen perkara korupsi itu sudah sampai di PT, Erfi tidak bisa menjawabnya. “Itu semua tergantung majelis hakim PT yang menangani perkaranya. Tapi karena ini kasus korupsi, menjadi prioritas dalam penanganannya saat ini. Biasanya pihak majelis hakim mempercepat prosesnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui Amrin Tambunan, Selasa (1/3) lalu divonis majelis hakim yang dipimpin Efiyanto SH dengan anggota Zulfadly SH dan Tri S Saragih SH dengan hukuman 3 tahun penjara dengan denda Rp200 juta, subsider 2 bulan penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Pemkab Tapsel tahun 2005 yang menyebabkan kerugian negara Rp1.590.944.500. Amrin Tambunan dikenakan pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu belum pernah dihukum, punya tanggungan keluarga, memberikan keterangan yang jelas di persidangan, dan telah mengembalikan uang kerugian negara Rp1.590.944.500 melalui persidangan. Sementara yang memberatkan Amrin yaitu tidak membantu program pemerintah dalam memberantas Tipikor.

Namun kuasa hukum Amrin Tambunan yaitu Erfi J Samudera Dalimunthe SH, Dipo Siregar SH, Ferry Y Dalimunthe SH, dan Ismail Marzuki SH dari kantor hukum Erpi J Samudera Dalumunthe SH & rekan mengajukan banding atas putusan majelis hakim. Alasannya, putusan majelis hakim selama 3 tahun penjara terlalu tinggi, dengan pasal yang dikenakan pasal 3 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman penjara minimal 1 tahun.“Wajar klien kami banding, karena putusannya terlalu tinggi selama tiga tahun penjara, sementara kerugian negara sudah dikembalikan Amrin Tambunan dan keluarganya ke negara melalui persidangan dengan kesadaran sendiri. Berarti dalam perkara ini sudah tidak ada lagi kerugian negara. Wajarnya Amrin divonis 1 tahun, atau 1,2 tahun, atau 1,5 tahun,” tutur mereka, Selasa (8/3) lalu.

Baca Juga :  DBD Mulai Merebak di Sosa - Pemerintah Diminta Bertindak

Digambarkan Erfi J Samudera, dibuatnya UU tentang Tipikor salah satunya demi menyelamatkan uang negara. Sehingga dengan dikembalikannya kerugian negara oleh Amrin secara penuh sebesar Rp1.590.944.500 berarti sudah ada penyelematan uang negara dan kasus tersebut melalui persidangan.

“Kalaupun dihukum adalah atas perbuatannya, karena kerugian negara sudah tidak ada lagi. Pengembalian kerugian negara itulah salah satu yang meringankan Amrin Tambunan,” terang Erfi J Samudera. (neo) (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*