Djoko Susilo Bisa Menyeret Jenderal Lain

Pengawalan dan penjagaan yang ketat menyertai mantan Gubernur Akpol yang juga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Djoko Susilo saat datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (3/12/2012). KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka kasus korupsi karena diduga menyalahgunakan kewenangan dalam proyek pengadaan simulator mengemudi berbiaya Rp 196 miliar dan negara diperkirakan menderita kerugian sampai Rp 100 miliar.

KOMPAS.com — Jika Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan pasal-pasal tindak pidana pencucian uang dalam menyidik tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara di Korps Lalu Lintas, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, maka kemungkinan jenderal-jenderal lain yang ikut menikmati aliran dana hasil korupsi bisa ikut dijerat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan tak hanya menjerat Djoko dengan pasal korupsi, tetapi juga pencucian uang. “Seharusnya memang KPK menggunakan juga Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Selain bisa menjerat para polisi yang menerima aliran dana Djoko, harta Djoko juga bisa cepat disita dan rekeningnya diblokir,” kata pakar pidana pencucian uang dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, kepada Kompas, Rabu (5/12/2012) malam.

Menurut Yenti, KPK memang sudah seharusnya menggunakan UU TPPU untuk menjerat Djoko. “Kalau KPK enggak pakai TPPU berarti KPK sengaja melokalisir pelaku dan melindungi pelaku lain yang menikmati hasil korupsi yang diduga dilakukan Djoko,” kata Yenti.

Baca Juga :  Warga Sidimpuan Harap Hati-Hati Dengan Penipuan Amplop Berisi Cek Di Jatuhkan Di Jalan

Selain itu, menurut Yenti, penggunaan TPPU akan memastikan KPK bisa lebih optimal dalam merampas dan mengembalikan keuangan negara yang dijarah pada kasus ini.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, KPK kemungkinan menjerat Djoko yang juga mantan Kepala Korps Lalu Lintas dengan UU TPPU selama ada alat bukti yang mengarah ke sana.

Menurut Busyro, penyidikan kasus Djoko memang mengarah ke sana. “Kalau penyidikannya mengharuskan kami untuk melakukan penelusuran aset, akan kami lakukan dalam rangka TPPU. Dalam kasus DS (Djoko Susilo) ini, kami sedang menuju ke sana. Kalau buktinya kuat, undang-undang itu akan kami terapkan, semua tergantung bukti,” kata Busyro.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*