DPD RI Dukung Percepatan Pemindahan Ibukota Tapanuli Selatan ke Sipirok

Medan, (Analisa). Anggota DPD RI, DR. H. Rahmat Shah menuturkan, dari hasil evaluasi perjalanan reformasi yang dilakukan para pakar, dapat disimpulkan bahwa revisi terhadap Undang-undang Dasar NRI 1945 yang telah dilakukan melalui empat (4) kali amandemen masih memperlihatkan beberapa kelemahan untuk suatu penyelenggaraan negara yang ideal.Ada ketidakseimbangan dan ketimpangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan kebangsaan dan kenegaraan kita, termasuk salah satunya adalah harapan mensejahterakan masyarakat. Untuk itu masih diperlukan upaya untuk mengamandemen kelima UUD NRI 1945.

Rahmat yang termasuk sebagai salah seorang unsur ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, mengutarakan hal tersebut di depan kelompok masyarakat Tapanuli Selatan pada suatu pertemuan yang berlangsung di kantor Bupati Tapanuli Selatan, (22/07).

Pertemuan itu sendiri merupakan salah satu rangkaian kunjungan kerja anggota DPD RI pada masa reses kali ini. Rahmat menambahkan, paling tidak terdapat tiga (3) isu sentral dalam rencana amandemen kelima UUD NRI 1945, yang masing-masingnya adalah; (1) memperkuat sistem presidensial (2) memperkuat lembaga perwakilan dan (3) memperkuat otonomi daerah.

Masalah Krusial

Pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan yang diwakili wakil bupati Ir. Aldinz Rapolo Siregar, dalam paparannya di depan anggota DPD RI menyampaikan beberapa permasalahan krusial yang ada di Tapsel, yang cukup menonjol yakni permasalahan jalan negara lintas tengah Sumatera sepanjang 18,64 Km dari dari Kota Sipirok – Aek Latong – Hutaimbaru – Batas Kabupaten Tapanuli Utara.

Baca Juga :  164 Napi Lapas Salambue Dapat Remisi HUT RI

Diakui pada ruas ini sering terjadi longsoran dan badan jalan turun/amblas, namun yang paling kritis di Kawasan Aek Latong Km.133,000 -133,900 dari Sibolga. Turunnya badan jalan pada kawasan ini telah terjadi sejak tahun 1998 sepanjang + 1 Km

Permasalahan lain yang dikemukakan adalah proses percepatan pemindahan pusat pemerintahan kabupaten Tapanuli Selatan yang selama ini berada di kota Panyabungan ke Sipirok.

Terkait dengan hal tersebut, juga disampaikan SK Menhut 244/Menhut-II/2011. Dengan demikian dasar hukum dan izin prinsip pelepasan sebagian kawasan hutan produksi Sipirok untuk pembangunan pertapakan kantor bupati Tapanuli Selatan dan sarana prasana lainnya telah ada.

Terkait dengan pembangunan Kantor Bupati Tapsel sesuai dengan SK Menhut 244/Menhut-II/2011, pihaknya mendukung percepatan pemindahan Kantor Bupati di Desa Kilang Papan-Dano Situmba Sipirok dengan alasan dan pertimbangan antara lain berada di wilayah Sipirok, sangat strategis dan berada di koridor jalan nasional. (rel/hers)

analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*