DPP IMA MADINA: Kontrak Karya PT. Sorik Mas Mining Di Kab. Mandailing Natal Harus Ditinjauan Kembali

Release Pers *)

Sehubungan dengan program Bapak Presiden yang akan meninjau kembali seluruh Kontrak Karya pertambangan di Indonesia segenap masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara sangat berterima kasih dan mengapresiasinya serta berharap program pro rakyat tersebut dapat kiranya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya di Kab. Madina.

Momentum peninjauan kembali Kontrak Karya tersebut sangat tepat dilaksanakan di Kab. Madina sehubungan terjadinya bentrok aksi antara masyarakat dengan aparat penegak hu -kum yang menyebabkan luka tembak di pihak masyarakat dan terbakarnya Camp PT. Sorik Mas Mining (perusahaan PMA Australia), yang pada saat itu masyarakat sedang melakukan demonstrasi menuntut hak-haknya supaya di penuhi oleh PT. Sorik Mas Mining (Kronologis kejadian terlampir).

Perlu kami laporkan kepada bapak Presiden bahwa PT. Sorik Mas Mining adalah perusahaan PMA yang sedang melakukan eksplorasi tambang emas di Kab. Madina SUMUT dengan kepemilikan saham 75% investasi Australia dan  25 %  PT. Aneka Tambang dengan Kontrak Karya tanggal 19 Februari 1998 yang di perpanjang baru-baru ini oleh kementerian ESDM  melalui surat No: 554.k/30/DJB/2011 Tanggal 25 Maret 2011

Berdasarkan analisis dan kajian kami terhadap keberadaan PT. Sorik Mas Mining di Madina , berikut ini kami sampaikan usulan sebagai berikut :

1.      Meminta kepada bapak Presiden agar kiranya meninjau ulang Kontrak Karya PT. Sorik Mas Mining dengan mengalokasikan saham kepada Pemerintah Daerah sebagai perwakilan masyarakat Madina dengan proporsi, PT. Sorik Mas Mining 49%, Pemerintah Kab. Madina 26%, PT. Aneka Tambang 25%,  dengan demikian proporsi saham Pemerintah menjadi 51% dan Modal asing 49%.

Baca Juga :  Pasokan Listrik Sumut Makin 'Babak Belur'

2.      Meminta kepada Bapak Presiden RI untuk menginstruksikan kepada Kapolri dan jajaran di bawahnya untuk membebaskan para tersangka pelaku bentrokan dengan mengutamakan penyelesaian non justisia, karena dapat meningkatkan ketidakstabilan daerah dan dendam berkelanjutan antara masyarakat dengan PT. Sorik Mas Mining.

3.      Meminta kepada bapak Presiden untuk menginstruksikan Menteri ESDM untuk melibatkan Pemerintah Daerah dalam proses perizinan lanjutan PT. Sorik Mas Mining   sebagaimana yang digariskan dalam UU NO 04 Tahun 2009 tentang Minerba.

4.      Meminta bapak Presiden RI untuk menginstruksikan Menteri Kehutanan dan Menteri Lingkungan Hidup untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap dampak negatif pertambangan terbuka di areal Kontrak Karya PT. Sorik Mas Mining, karena di areal tersebut merupakan kawasan hutan lindung sebagai sumber mata air dan habitat   hewan/tumbuhan langka di wilayah Madina dan sekitarnya.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan semoga Bapak Presiden berkenan menindaklanjutinya, Terima kasih.

Medan, 13 Juni 2011

*) Pengurus DPP IMA MADINA
Ahmad Irwandi NasutionKetua Umum
Rahmad Riski Rangkuti – Sekretaris Umum

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*