DPP-IMA Madina Somasi PT. Sorikmas Mining

16224119c2b805309ba1e11b0c85d8b557e97c88 DPP IMA Madina Somasi PT. Sorikmas Mining
Nomor : 52 /SEK-DPP IMA MADINA/B/VI/2012
Lamp : –
Hal : SOMASI

Kpd Yth:
Presiden Direktur PT. Sorikmas Mining
Di-
Panyabungan.

Dengan Hormat,

1. Potensi emas dan mineral ikutannya yang berada di areal Kontrak Karya PT. Sorikmas Mining adalah milik dari Masyarakat Madina, dengan tidak disertakannya Pemkab Madina sebagai pemilik saham menunjukkan PT. Sorikmas Mining hanya bertujuan untuk mengeruk harta kekayaan bumi Madina,hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) berbunyi : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di-dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Selanjutnya Kontrak Karya PT. Sorikmas Mining juga bertentangan dengan UU No 4 Tahun 2009,UU Lingkungan Hidup dan UU Otonomi Daerah tahun 2008 karna kontrak karya tersebut tidak mencerminkan keberpihakan dan keadilan bagi Masyarakat sebagai pemilik yang sah Sumber Daya Alam di sekitarnya.

3. Menegaskan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang peng-gunaan kawasan hutan pada pasal 5 ayat (1) huruf (b) berbunyi : Dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan den-gan pola pertambangan bawah tanah.

4. Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 28 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah, menyatakan sebagai berikut :

– Pasal 1 ayat (1) Berbunyi : Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga ke-hidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

– Pasal 1 ayat (2) berbunyi : Penambangan bawah tanah di hutan lindung adalah penambangan yang kegiatannya dilakukan di bawah tanah (tidak langsung berhubungan dengan udara luar) dengan cara terlebih dahulu membuat jalan masuk berupa sumuran (shaft) atau terowongan (tunnel) atau terowongan buntu (adit) termasuk sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan produksi di hutan lindung.

– Pasal 2 ayat (1) Berbunyi : Di dalam kawasan hutan lindung dapat dila-kukan kegiatan penambangan dengan metode penambangan bawah tanah.

– Pasal 2 ayat (2) berbunyi : Penggunaan kawasan hutan lindung untuk kegiatan penambangan bawah tanah dilakukan tanpa mengubah perun-tukan dan fungsi pokok kawasan hutan lindung.

Menurut analisis kami PT. Sorikmas Mining melakukan kegiatan-kegiatannya dengan metode penambangan terbuka dan berada di kawa-san Hutan Lindung.

5. Bahwa UU NO 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menerangkan sebagai berikut :

Baca Juga :  Rebut Piala Emas, Meksiko Siap Menggebrak Piala Dunia 2014

– pasal 38 ayat (4) berbunyi : Pada kawasan hutan lindung dilarang mela-kukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

– Pasal 50 ayat (3) huruf (g) setiap orang dilarang : melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri.

Menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan PT. Sorikmas Min-ing adalah Ilegal karna PT. Sorikmas Mining tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri terkait.
– Pasal 78 ayat (6) berbunyi : Barang siapa dengan sengaja melang-gar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Meskipun adanya PERPU RI No 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999, namun pada PERPU tersebut hanya menambah di poin penutup seperti yang di jelaskan pada pasal 1 yang berbunyi : Menambah ketentuan baru dalam Bab Penutup yang dijadikan Pasal 83A dan Pasal 83B.

6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

7. Berdasarkan Inpres no 10 tahun 2011 pada poin ketiga khusus kepada Menteri kehutanan untuk Melakukan penundaan terhadap penerbitan lzin baru di kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi)berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin.

8. Bahwa Aspirasi Masyarakat Mandailing Natal 99% Menolak apapun kegiatan yang dilakukan oleh PT. Sorikmas Mining.

9. Menghormati kelangsungan hidup 450 ribu jiwa lebih Masyarakat mandail-ing Natal yang sangat bergantung terhadap keberadaan hutan lindung yang menjadi areal kontrak karya PT. Sorikmas Mining, baik sebagai sumber mata air dan habitat hewan/tumbuhan langka di wilayah Madina dan sekitarnya.

10. Kami sebagai bagian integral dari Masyarakat Mandailing Natal yang senantiasa respect terhadap penegakan keadilan, memberikan batas waktu kepada saudara Pimpinan PT. Sorikmas Mining untuk menghentikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan hal teknis maupun administrasi demi menghindarkan gejolak ditengah-tengah Masyarakat Mandailing Natal.

11. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat ini di terbitkan dengan berat hati kami akan menggugat PT. Sorikmas Mining baik secara Pidana maupun Perdata.

Baca Juga :  Hari ini BMKG Wil I Gelar Peningkatan Kemampuan Pegawai

12. Demikianlah Somasi ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara/I kami ucapkan terima kasih.

Medan, Juni 2012
Pengurus DPP IMA MADINA

Ahmad Irwandi                                Nasution Rahmad Riski Rangkuti
Ketua Umum                                     Sekretaris Umum

Tembusan :
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPR RI di Jakarta.
3. Kapolri di Jakarta.
4. Mendagri di Jakarta.
5. Menteri ESDM di Jakarta.
6. Menteri Kehutanan di Jakarta.
7. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta.
8. Gubernur SUMUT di Medan.
9. Ketua DPRD SUMUT di Medan.
10. Kapolda SUMUT di Medan.
11. Dirkrimsus Polda Sumut di Medan.
12. Kadis pertambangan dan energy PROVSU di Medan.
13. Kadis Kehutanan PROVSU di Medan.
14. Badan Lingkungan Hidup SUMUT di Medan.
15. Bupati Madina di Panyabungan.
16. Ketua DPRD Madina di Panyabungan.
17. Kapolres Madina di Panyabungan.
18. Batalyon Mangga dua di Panyabungan.
19. Kajari Madina di Panyabungan.
20. Ketua Pengadilan di Panyabungan.
21. Kadis Pertambangan Madina di Panyabungan.
22. Kadis Kehutanan Madina di Panyabugan.
23. Prof.Dr. Adnan Buyung Nasution, SH di Jakarta.
24. Irjen.Pol. Usman Saud Nasution diJakarta.
25. H.Chairuman Harahap, SH. MH diJakarta.
26. Neil Iskandar Daulay di Jakarta
27. Dr. Saleh Partaonan Daulay, SS. MAg. MA. MHum di Jakarta.
28. Ray Rangkuti di Jakarta.
29. Organisasi Mahasiswa.
30. LSM, PERS/ORMAS.
31. Masyarakat Mandailing Natal.
32. Pertinggal.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

4 Komentar

  1. supaya huta kita di sekitar tapsel, madina dan sipirok sekitarnya terjaga lingkungannnya, selain PT.Sorikmas mining , maka jangan biarkan juga PT.TOBA PULP LESTARI,TBK dan PT.SUMATERA RIANG LESTARI perusahaan mafia sukamto tanoto yang menjarah dan menghancurleburkan hutan kita harus juga diusir dan tidak boleh menebang kayu dari sini.

  2. Kami dari seluruh pengurus dan pegiat sosial yang tergabung dalam Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS), mendukung dan menopang pergerakan rakyat Mandailing yang disuarakan melalui DPP IMA ini. Tambang emas bukan selalu sesuai identik dengan namanya yaitu akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, apalagi jika dalam prosesnya telah melukai hati rakyat dan melanggar undang-undang sebagaimana yang sudah terang benderang diuraikan diatas. Kalaupun Sorik Mas Mining tidak beroperasi untuk mengeksplorasi emas di Mandailing, menurut saya tidak hanya itu saja yang membuat rakyat menjadi terlambat untuk makmur atau sejahtera (tetap miskin). masih banyak aspek lain yang positif untuk digali dalam rangka meningkatkan kwalitas hidup masyarakat di Mandailing. Untuk itu wahai sahabat, mari terus suarakan kepada para pengambil kebijakan dan keputusan di negeri ini akan masalah yang terjadi diakar rumput…maju terus dan jangan mundur apalagi TAKUT. Ini negara dan negeri adalah milik kita, milik rakyat, milik semua komunitas yang tergabung dalam integral NKRI, jangan kita biarkan kapitalisme, feodalisme menguasai bangsa yang beradab ini. Hidup ini bukan hanya untuk uang dan bukan hanya untuk emas, hidup lebih perlu kedamaian, keseimbangan serta keserasian antara alam dan lingkungan hidup. Salam perjuangan. Bangun Siregar, SH Ketua Presidium LP2TS di Jakarta;

  3. Saat membaca somasi ini, kami dengan teman-teman yang pro lingkungan sedang berlokakarya di Kaliurang. Saya secara pribadi, meminta kepada semua pihak untuk memikirkan ulang dan menghentikan pertambangan karena akan mengorbankan hutan yang ada di Mandailing sementara kita mendorong semua elemen bangsa untuk menanam kayu mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim. Dunia ini sedang menuju kerusakan yang parah, yang membuat anak cucu kita menderita kelak. Tolong tutup sorik mining!. Saya sering ke Mandailing, khususnya ke Muara Sipongi dan Pakantan sudah terasa perubahan iklim di sana. Ini persoalan lingkungan yang sangat serius. Thanks.

  4. Selamat berjuang kepada adik2 DPP IMA Madina, ulasan dan dasar2 Hukum telah terpapar dengan jelas ,”maka dari itu jangan biarkan orang lain mengambil kekayaan alam dari tanah leluhur kita, apalagi tanpa melibatkan rakyat dan pemerintahan setempat dan juga tidak bertanggung jawab dengan keselamatan alam dikampung kita. Tembusan surat 2 nampaknya sudah tersebar dengan jalur yg tepat. Tinggal melihat dan menunggu apakah pemerintah ini betul2 pro rakyat.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*